MUNGKIN kita perlu bersyukur karena hampir semua anak Indonesia telah memperoleh akses pendidikan dasar. Meski
demikian, kita juga perlu mawas diri. Dalam rangka mawas diri inilah, saya tidak tahu kita harus menangis atau tertawa
jika menengok aneka indikator yang tersedia untuk dikaji.
Salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu Rata-rata Lama Pendidikan, menunjukkan angka- angka
yang kurang membanggakan, terutama setelah merdeka lebih dari setengah abad. Angka tertinggi dimiliki Jakarta (9,7
atau setara dengan lulus SLTP), terutama Jakarta Selatan (10,0 atau setara dengan kelas I SMA), dan terendah adalah
Nusa Tenggara Barat (5,2 atau setara dengan kelas V SD) dan Kota Sampang, Jawa Timur (2,5 atau tidak sampai kelas III
SD). Apa sebabnya? Setelah lebih dari 60 tahun pendidikan nasional pascapenjajahan, generasi dengan lama pendidikan
0-10 tahun seharusnya sudah berganti dengan mereka yang memperoleh akses lebih baik. Mari kita memeriksa dua
indikator penting sebagai berikut:
Akses terhadap pendidikan
Akses terhadap pendidikan memberikan informasi kepada publik tentang berapa banyak anak kita yang dapat
memanfaatkan fasilitas pendidikan yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat. Indikator yang digunakan adalah:
Angka Partisipasi, Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, dan Angka
Penyelesaian. Angka-angka ini bersumber pada data Depdiknas 2002. Di tingkat sekolah dasar (SD/MI) hampir semua
indikator cukup memuaskan. Angka Partisipasi tahun 2002 cukup tinggi (APM: 94,04; APK: 113,95; dan APS: 98,53), berarti
hampir semua anak usia 7-13 tahun tertampung di sekolah. Angka Mengulang (5,4 persen) dan Angka Putus Sekolah (2,7
persen) cukup rendah.
Persoalan timbul ketika kita mengamati Angka Menyelesaikan (tepat waktu) dan Angka Melanjutkan. Meski kebanyakan
anak yang melanjutkan ke SD/MI akan lulus, tetapi hanya sekitar 71,8 persen yang berhasil menyelesaikan sekolah tepat
waktu (enam tahun). Angka Melanjutkan juga amat mengkhawatirkan, karena hanya separuh (51,2 persen) yang akhirnya
melanjutkan ke SMP/MTs.
Angka Partisipasi di SMP/MTs dan tingkat selanjutnya amat dipengaruhi Angka Menyelesaikan dan Angka Melanjutkan
yang relatif rendah. Di tingkat SMP/MTs, Angka Partisipasi 2002 cukup tinggi (APM: 59,18; APK: 77,44; APS: 77,78) dan
Angka Mengulang (kurang dari 0,5 persen untuk semua kelas) dan Angka Putus Sekolah (3,5 persen) juga cukup rendah.
Sekali lagi yang mengganggu adalah Angka Menyelesaikan karena hanya 45,6 persen yang sanggup menyelesaikan
sekolah tepat waktu.
Kualitas pendidikan
Sebagai bangsa yang menyongsong kemajuan Iptek yang amat pesat, kita masih harus berkutat dengan kualitas
pendidikan. Terlepas dari kesahihan standar kualitas dalam Ujian Nasional, hasil yang diperoleh adalah baik di tingkat
SD/MI maupun SMP/MTs menunjukkan kurang dari 60 persen dari materi belajar yang dikuasai siswa. Ini amat
merisaukan. Jika standar kualitas itu digunakan untuk menilai kualitas sekolah di tingkat SMP/ MTs, maka hanya 24,12
persen SMP/MTs yang masuk kategori "sedang" ke atas. Di antara mereka hanya 0,03 persen yang tergolong "baik sekali"
dan 2,14 persen tergolong "baik".
Jika rasio guru : siswa (1 : 23) dan siswa : kelas dijadikan salah satu tolok ukur kualitas, maka kesan yang diperoleh
adalah standar mutu telah dipenuhi. Meski demikian, pengamatan di lapangan menunjukkan distribusi guru dan kelas
memang tidak merata, terutama antara kota dan desa. Selain itu, untuk semua provinsi masih ada sekolah-sekolah SD/MI
maupun SMP/ MTs yang harus melakukan jam masuk sekolah ganda (double shift) karena kekurangan ruangan.
Ketersediaan Laboratorium IPA, Bahasa, dan IPS baru dinikmati 68 persen dari sekolah SMP/MTs yang ada meski tanpa
ada informasi tentang kelayakan fasilitas yang ada. Kualitas fisik yang digunakan sebagai tolok ukur adalah kerusakan
atau kelayakan ruang kelas. Data menunjukkan, kurang dari separuh (42,82 persen) fasilitas ruang kelas SD/MI
berkategori "baik" dan pada tingkat SMP/MTs 85,78 persen dalam kategori itu.
Kualitas guru sudah menjadi perhatian nasional. Kriteria kualitas ditentukan dengan prasyarat pendidikan, yaitu D2 untuk
mengajar di SD/MI dan D3 untuk SMP/MTs. Berdasarkan kriteria itu, hanya 49,9 persen guru SD/MI dan 66,33 persen guru
SMP/MTs yang memenuhi standar kualitas. Sayang, standar kompetensi bidang pelajaran fakultatif tidak tersedia.
Akses terhadap buku pelajaran wajib merupakan tolok ukur kualitas yang penting. Pada tingkat SD akses terhadap buku
adalah 75 persen untuk bidang studi Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Angka akses terhadap buku
menyembunyikan keragaman antarprovinsi. Dari data yang tersedia masih ada kesenjangan dalam akses terhadap buku
wajib yang berkisar dari 38,8 persen sampai 99,3 persen (persentase penyediaan buku yang paling rendah adalah buku
IPA).
Mencari solusi
Rata-rata akses terhadap buku pelajaran wajib pada tingkat SLTP sebesar 70 persen dengan kesenjangan berkisar dari
37,6 persen sampai 99,5 persen. Dari data yang ada, penyediaan buku-buku IPA, Fisika, dan Biologi masih terbatas.
Selain akses, mutu dari isi pelajaran juga mungkin bermasalah. Menurut analisis Sri Redjeki (1997), sebagai contoh,
ditemukan isi buku-buku teks biologi SD-SLTA di Indonesia tertinggal 50 tahun, begitu pula dengan buku teks geografi
SLTP yang menunjukkan banyak informasi yang disajikan sudah usang.
Solusi yang baik berawal dari pengetahuan yang baik atas masalah. Data-data itu tersedia di lingkungan departemen.
Artinya, semua birokrat pendidikan tahu masalah dalam angka itu. Meski demikian, ada aneka masalah lain yang
diketahui, tetapi tak pernah dijadikan kajian serius dalam policy making. Misalnya, kita tahu dengan subsidi pemerintah,
masyarakat mampu menyekolahkan anak ke SD meski masih banyak yang terseok-seok karena biaya yang dipaksakan,
yaitu buku pelajaran nonterbitan Depdiknas, seragam, sepatu, serta transportasi dan makanan (jajan) untuk anak. Pada
tingkat SLTP, biaya jauh lebih besar. Persoalan ini klasik, tetapi solusi tak ada yang signifikan. Orangtua masih
dipermainkan sekolah yang tidak menggunakan buku terbitan Depdiknas, membeli seragam dan membayar ongkos
transpor dan makanan anak sendiri.
Hal lain yang juga diketahui adalah pengelolaan pendidikan di Indonesia dilakukan Depdiknas dan departemen lain,
khususnya Departemen Agama. Investasi pada sekolah di kedua departemen ini amat berbeda sehingga menciptakan
kesenjangan mutu. Kita tahu sekolah-sekolah berbasis agama di bawah Departemen Agama banyak dilakukan dalam
skala amat kecil sehingga anak tidak terjamin kelanjutan studinya. Masalah ini diketahui, tetapi jarang dibahas karena
sensitif.
Kita juga tahu banyak sekolah SD yang rusak dan tidak layak pakai, tetapi aneka keluhan bagai teriakan di padang pasir.
Penyebabnya jelas, tanggung jawab pembangunan ada di tingkat kabupaten (Depdagri melalui kantor dinas). Selain
persoalan korupsi, tidak semua pemerintah lokal mempunyai komitmen yang tinggi pada sektor pendidikan.
Kita sadar mutu pendidikan amat ditentukan kualitas dan komitmen guru, tetapi kita tidak dapat melawan kehendak zaman
yang kian alergi dengan sekolah keguruan, IKIP, atau FKIP. Profesi guru menjadi tidak menarik di banyak daerah karena
tidak menjanjikan kesejahteraan finansial dan penghargaan profesional.
Kita tahu untuk memperbaiki sistem pendidikan dasar secara menyeluruh diperlukan komitmen tinggi masyarakat dan
pemerintah. Masalah ini sering menjadi wacana politik dan tetap tinggal sebagai wacana seperti dalam grafik berikut.
(grafik)
Dibandingkan dengan negara-negara serumpun, komitmen Indonesia sampai tahun 1999- 2001 adalah yang terendah.
Kenyataan ini sudah lebih dari dua dasawarsa.
Menghadapi semua masalah yang seharusnya dapat diatasi satu per satu secara serius, kita justru sibuk mengutak-atik
kurikulum, "bermain-main" dengan Ujian Nasional, bereksperimen dengan sistem pengelolaan sekolah, sibuk dengan
menata kembali peristilahan, dan mengacuhkan berbagai persoalan yang jelas-jelas ada di depan mata. Padahal, semua
yang kita lakukan memerlukan sumber daya yang tidak sedikit yang akan lebih baik dialokasikan untuk menyelesaikan
hal-hal yang lebih mendasar dulu. Dalam menyaksikan berbagai gebrakan Depdiknas, kita bertanya: Mau dibawa ke mana
anak- anak kita? Jika pendidikan dasar dikelola seperti ini, sepuluh tahun lagi angka-angka yang sama akan kita jumpai.
Semoga tidak demikian!
Irwanto Dosen Fakultas Psikologi, Ketua Lembaga Penelitian Unika Atma Jaya, Jakarta
Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/12/opini/1744895.htm
Tampilkan postingan dengan label pendidikan dasar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pendidikan dasar. Tampilkan semua postingan
Rabu, 27 Mei 2009
Kualitas Pendidikan Dasar Indonesia di Bawah Kamboja
Kualitas Pendidikan Dasar Indonesia di Bawah Kamboja
Jakarta - Ironis. Ungkapan ini cukup tepat untuk menggambarkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan pendidikan dasar. Posisi Indonesia menduduki peringkat 10 dari 14 negara berkembang di kawasan Asia Pasifik.
Peringkat ini dilansir dari laporan monitoring global yang dikeluarkan lembaga PBB, Unesco. Penelitian terhadap kualitas pendidikan dasar ini dilakukan oleh Asian South Pacific Beurau of Adult Education (ASPBAE) dan Global Campaign for Education. Studi dilakukan di 14 negara pada bulan Maret-Juni 2005. Laporan ini dipublikasikan pada 24 Juni lalu.
Rangking pertama diduduki Thailand, kemudian disusul Malaysia, Sri Langka, Filipina, Cina, Vietnam, Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Nepal, Papua Nugini, Kep. Solomon, dan Pakistan.
Indonesia mendapat nilai 42 dari 100 dan memiliki rata-rata E. Untuk aspek penyediaan pendidikan dasar lengkap, Indonesia mendapat nilai C dan menduduki peringkat ke 7. Pada aspek aksi negara, RI memperoleh huruf mutu F pada peringkat ke 11. Sedangkan aspek kualitas input/pengajar, RI diberi nilai E dan menduduki peringkat paling buncit alias ke 14. Indonesia hanya bagus pada aspek kesetaraan jender B dan kesetaraan keseluruhan yang mendapat nilai B serta mendapat peringkat 6 dan 4.
"Sangat ironis karena Thailand yang mengalami krisis bisa menempatkan diri menjadi rangking satu," ujar aktivis LSM Education Network for Justice (E-Net), M Firdaus, saat menjadi pembicara dalam seminar pendidikan mengenai laporan ini di Gedung YTKI, Jl Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Rabu (29/6/2005).
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas, Fasli Jalal, menganggap laporan tersebut memang tidak jauh dari kenyataan. Faktor utamanya adalah populasi penduduk Indonesia yang sangat besar.
Untuk itu, pada tahun ajaran 2005, Depdiknas akan mencanangkan pendidikan gratis untuk tingkat SD dan SMP. "Pungutan sekolah akan ditiadakan," ujarnya.
Meski, lanjut dia, proses pengucuran dana ke sekolah akan mengalami keterlambatan dan baru tiba pada Agustus mendatang. "Uang SPP yang sudah dipungut tetap akan dikembalikan ke orangtua secara utuh," tukasnya.
Namun, status cuma-cuma itu tidak diterapkan untuk sekolah swasta. Depdiknas tetap membolehkan sekolah swasta menarik uang bayaran. "Yang jelas, kami mengharuskan 10 persen peserta didik di sekolah swasta ditujukan untuk keluarga yang tidak mampu. Mereka pun harus tetap digratiskan," tegas Fasli.
Namun, sekolah gratis ini masih belum diberlakukan untuk kategori Sekolah Teknik Menengah (STM). Alasannya, STM belum masuk dalam kriteria wajib belajar. "Kami akan tetap memperbanyak jumlah beasiswa," tandasnya.
Mina Sarjuani dari Direktur Agama dan Pendidikan Bapennas merinci pemerintah mengalokasikan biaya operasional untuk 28,89 juta siswa SD Rp 235.000 persiswa setiap tahunnya. Sedangkan untuk 10,74 juta siswa SMP akan dikucurkan dana Rp 324.500 persiswa setiap tahunnya. ( ton )
Jakarta - Ironis. Ungkapan ini cukup tepat untuk menggambarkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan pendidikan dasar. Posisi Indonesia menduduki peringkat 10 dari 14 negara berkembang di kawasan Asia Pasifik.
Peringkat ini dilansir dari laporan monitoring global yang dikeluarkan lembaga PBB, Unesco. Penelitian terhadap kualitas pendidikan dasar ini dilakukan oleh Asian South Pacific Beurau of Adult Education (ASPBAE) dan Global Campaign for Education. Studi dilakukan di 14 negara pada bulan Maret-Juni 2005. Laporan ini dipublikasikan pada 24 Juni lalu.
Rangking pertama diduduki Thailand, kemudian disusul Malaysia, Sri Langka, Filipina, Cina, Vietnam, Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Nepal, Papua Nugini, Kep. Solomon, dan Pakistan.
Indonesia mendapat nilai 42 dari 100 dan memiliki rata-rata E. Untuk aspek penyediaan pendidikan dasar lengkap, Indonesia mendapat nilai C dan menduduki peringkat ke 7. Pada aspek aksi negara, RI memperoleh huruf mutu F pada peringkat ke 11. Sedangkan aspek kualitas input/pengajar, RI diberi nilai E dan menduduki peringkat paling buncit alias ke 14. Indonesia hanya bagus pada aspek kesetaraan jender B dan kesetaraan keseluruhan yang mendapat nilai B serta mendapat peringkat 6 dan 4.
"Sangat ironis karena Thailand yang mengalami krisis bisa menempatkan diri menjadi rangking satu," ujar aktivis LSM Education Network for Justice (E-Net), M Firdaus, saat menjadi pembicara dalam seminar pendidikan mengenai laporan ini di Gedung YTKI, Jl Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Rabu (29/6/2005).
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas, Fasli Jalal, menganggap laporan tersebut memang tidak jauh dari kenyataan. Faktor utamanya adalah populasi penduduk Indonesia yang sangat besar.
Untuk itu, pada tahun ajaran 2005, Depdiknas akan mencanangkan pendidikan gratis untuk tingkat SD dan SMP. "Pungutan sekolah akan ditiadakan," ujarnya.
Meski, lanjut dia, proses pengucuran dana ke sekolah akan mengalami keterlambatan dan baru tiba pada Agustus mendatang. "Uang SPP yang sudah dipungut tetap akan dikembalikan ke orangtua secara utuh," tukasnya.
Namun, status cuma-cuma itu tidak diterapkan untuk sekolah swasta. Depdiknas tetap membolehkan sekolah swasta menarik uang bayaran. "Yang jelas, kami mengharuskan 10 persen peserta didik di sekolah swasta ditujukan untuk keluarga yang tidak mampu. Mereka pun harus tetap digratiskan," tegas Fasli.
Namun, sekolah gratis ini masih belum diberlakukan untuk kategori Sekolah Teknik Menengah (STM). Alasannya, STM belum masuk dalam kriteria wajib belajar. "Kami akan tetap memperbanyak jumlah beasiswa," tandasnya.
Mina Sarjuani dari Direktur Agama dan Pendidikan Bapennas merinci pemerintah mengalokasikan biaya operasional untuk 28,89 juta siswa SD Rp 235.000 persiswa setiap tahunnya. Sedangkan untuk 10,74 juta siswa SMP akan dikucurkan dana Rp 324.500 persiswa setiap tahunnya. ( ton )
PENDIDIKAN DASAR DAN DASAR PENDIDIKAN
Minggu, 2009 Mei 24
PENDIDIKAN DASAR DAN DASAR PENDIDIKAN
Pendidikan Dasar dan Dasar Pendidikan
Pendidikan merupakan investasi yang sangat penting dan berharga dalam hidup ini. Itulah sebabnya orang tua kita berani berkorban apa saja demi pendidikan anakanaknya. Tetapi karena sangat penting itu juga yang mungkin menyebabkan biaya pendidikan di negeri kita teramat tinggi. Karena biaya pendidikan terlalu tinggi menyebabkan banyak anak-anak yang putus sekolah atau bahkan tidak mampu untuk bersekolah. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dan kemudian dibantu oleh Pemerintah Daerah kemudian mencanangkan pendidikan dasar yang harus ditempuh oleh masyarakat mulai dari pendidikan dasar enam tahun, sembilan tahun dan entah berapa tahun lagi akan dicanangkan untuk pendidikan dasar.
Pendidikan dasar terdiri dari dua kata yaitu “pendidikan” dan “dasar”. Diketahui sangat banyak definisi pendidikan. Menurut pengertian Yunani pendidikan adalalah “Pedagogik” yaitu ilmu menuntun anak. Bangsa Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan educare, yaitu : membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu : memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian : proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.
Pendidikan Dasar berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan serta proses perbuatan pada level dasar. Pendidikan dasar dibuat sebagai pondasi untuk melangkah ke Pendidikan Menengah dan kemudian ke Pendidikan Tinggi. Namun dalam kenyataanya apa yang dirumuskan tidak segaris lurus dengan definisi-definisi di atas. Sangat banyak anak yang sudah memiliki pendidikan dasar tetapi belum punya kemampuan untuk melakukan pengubahan sikap dan tata laku.
Apa yang tergambar saat ini, menyelesaikan pendidikan adalah keluar dari bangku sekolah dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar ataupun bukti kelulusan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi batas dari pendidikan dasar ini ? Apakah Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama atau yang lainnya. Apabila ditentukan dengan jenjang sekolah, batas ini akan sangat dinamik, karena faktanya pendidikan juga identik dengan lapangan pekerjaan.
Rumusan yang semestinya dibahas adalah bagaimana meletakkan ”dasar pendidikan” karena dasar pendidikan lain dengan pendidikan dasar. Dasar pendidikan adalah meletakkan pondasi yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah. Hal ini lebih penting dikedepankan supaya tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak punya dasar pendidikan sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempurnaan hidup tidak tercapai berarti pendidikan belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
Sumber : www.rianto.com
PENDIDIKAN DASAR DAN DASAR PENDIDIKAN
Pendidikan Dasar dan Dasar Pendidikan
Pendidikan merupakan investasi yang sangat penting dan berharga dalam hidup ini. Itulah sebabnya orang tua kita berani berkorban apa saja demi pendidikan anakanaknya. Tetapi karena sangat penting itu juga yang mungkin menyebabkan biaya pendidikan di negeri kita teramat tinggi. Karena biaya pendidikan terlalu tinggi menyebabkan banyak anak-anak yang putus sekolah atau bahkan tidak mampu untuk bersekolah. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dan kemudian dibantu oleh Pemerintah Daerah kemudian mencanangkan pendidikan dasar yang harus ditempuh oleh masyarakat mulai dari pendidikan dasar enam tahun, sembilan tahun dan entah berapa tahun lagi akan dicanangkan untuk pendidikan dasar.
Pendidikan dasar terdiri dari dua kata yaitu “pendidikan” dan “dasar”. Diketahui sangat banyak definisi pendidikan. Menurut pengertian Yunani pendidikan adalalah “Pedagogik” yaitu ilmu menuntun anak. Bangsa Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan educare, yaitu : membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu : memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian : proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.
Pendidikan Dasar berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan serta proses perbuatan pada level dasar. Pendidikan dasar dibuat sebagai pondasi untuk melangkah ke Pendidikan Menengah dan kemudian ke Pendidikan Tinggi. Namun dalam kenyataanya apa yang dirumuskan tidak segaris lurus dengan definisi-definisi di atas. Sangat banyak anak yang sudah memiliki pendidikan dasar tetapi belum punya kemampuan untuk melakukan pengubahan sikap dan tata laku.
Apa yang tergambar saat ini, menyelesaikan pendidikan adalah keluar dari bangku sekolah dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar ataupun bukti kelulusan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi batas dari pendidikan dasar ini ? Apakah Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama atau yang lainnya. Apabila ditentukan dengan jenjang sekolah, batas ini akan sangat dinamik, karena faktanya pendidikan juga identik dengan lapangan pekerjaan.
Rumusan yang semestinya dibahas adalah bagaimana meletakkan ”dasar pendidikan” karena dasar pendidikan lain dengan pendidikan dasar. Dasar pendidikan adalah meletakkan pondasi yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah. Hal ini lebih penting dikedepankan supaya tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak punya dasar pendidikan sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempurnaan hidup tidak tercapai berarti pendidikan belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
Sumber : www.rianto.com
sekolah ambruk pengawas proyek jadi tersangka
Selasa, 31 Maret 2009 | 20:37 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Yulvianus Harjono
BANDUNG, KOMPAS.com - Tim Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bandung Barat menetapkan pengawas teknis proyek rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sejahtera IV Agus Suganda sebagai tersangka dalam kasus ambruknya sebagian gedung sekolah itu, Senin (30/3). Pihak kepolisian didesak mengusut tuntas kasus ini.
Kepala Polres Bandung Barat AKBP Baskoro Tri Prabowo membenarkan, polisi saat ini baru menetapkan Agus sebagai satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Terlepas dari harapan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah ini bisa pulih kembali dan siswa tidak dirugikan, ia berjanji, pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini.
Penanganan oleh polisi terkait dugaan pidananya, ucapnya. Menurut keterangan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polre Bandung Barat AKP Reynold Hutagalung, dari tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yaitu papan proyek, bahan-bahan material berupa kayu bekas yang dipakai kembali, dan dokumen lain.
Kepada tersangka ini diancamkan Pasal 387 ayat (1) dan (2) Subsider Pasal 201 huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Polisi dalam waktu dekat akan memanggil Kepala Sekolah SDN Sejahtera IV Fatimah Mahroji yang ikut bertindak sebagai penanggung jawab proyek. Fatimah yang diketahui adalah isteri dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji saat ini tengah menjalani ibadah umroh.
Dari pemeriksaan terungkap bahwa Agus bersama-sama dengan pihak sekolah itu menambah alokasi perbaikan ruang kelas. Dari sedianya hanya delapan kelas, menjadi 13 ruang kelas ditambah sejumlah kamar mandi dan ruang penjaga sekolah.
Menurut Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Disdik Kota Bandung Ende Mutaqien, meski sebetulnya tiap kelas dialokasikan tetap Rp 40 juta untuk rehabilitasi, atas kesepakatan bersama dari sekolah dan pelaksana, penambahan alokasi ruang yang diperbaiki dimungkinkan. Asal, itu tidak kurang, dari seharusnya delapan menjadi tujuh, misalnya, ucapnya.
Ditemui terpisah, Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf mengaku prihatin atas kasus ambruknya gedung SDN Sejahtera IV ini. Ia berhar ap, polisi mengusut tuntas kasus ini, jika memang ada indikasi pelanggaran hukum di dalamnya. Bersamaan proses hukum dari kepolisian, ia juga menginstruksikan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) agar turun tangan ikut memeriksa kasus ini.
Sangat prihatin saya. Ini harus diusut tuntas. Karena, bagaimanapun, dana role sharing yang digunakan untuk bangun sekolah ini ini kan bersumber dari masyarakat, ucapnya. Ia pun berharap, Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak lepas tangan begitu saja dalam kasus ini. Mengingat, meskipun program ini dikelola secara swakelola, Pemkot Bandung juga ikut bertanggung jawab mengawasi pelaksanaannya.
Bangunan di SDN Sejahtera IV Kota Bandung, ambruk pada Senin (30/3) pagi sekitar Pukul 09.15 WIB. Padahal, bangunan ini baru saja selesai direhabilitasi dengan dana bantuan role sharing dari Pemprov Jabar senilai Rp 320 juta.
Sumber: Kompas.Com
http://kompas.co.id/read/xml/2009/03/31/20375542/
sekolah.ambruk.pengawas.proyek.jadi.tersangka
Laporan wartawan KOMPAS Yulvianus Harjono
BANDUNG, KOMPAS.com - Tim Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bandung Barat menetapkan pengawas teknis proyek rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sejahtera IV Agus Suganda sebagai tersangka dalam kasus ambruknya sebagian gedung sekolah itu, Senin (30/3). Pihak kepolisian didesak mengusut tuntas kasus ini.
Kepala Polres Bandung Barat AKBP Baskoro Tri Prabowo membenarkan, polisi saat ini baru menetapkan Agus sebagai satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Terlepas dari harapan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah ini bisa pulih kembali dan siswa tidak dirugikan, ia berjanji, pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini.
Penanganan oleh polisi terkait dugaan pidananya, ucapnya. Menurut keterangan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polre Bandung Barat AKP Reynold Hutagalung, dari tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yaitu papan proyek, bahan-bahan material berupa kayu bekas yang dipakai kembali, dan dokumen lain.
Kepada tersangka ini diancamkan Pasal 387 ayat (1) dan (2) Subsider Pasal 201 huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Polisi dalam waktu dekat akan memanggil Kepala Sekolah SDN Sejahtera IV Fatimah Mahroji yang ikut bertindak sebagai penanggung jawab proyek. Fatimah yang diketahui adalah isteri dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji saat ini tengah menjalani ibadah umroh.
Dari pemeriksaan terungkap bahwa Agus bersama-sama dengan pihak sekolah itu menambah alokasi perbaikan ruang kelas. Dari sedianya hanya delapan kelas, menjadi 13 ruang kelas ditambah sejumlah kamar mandi dan ruang penjaga sekolah.
Menurut Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Disdik Kota Bandung Ende Mutaqien, meski sebetulnya tiap kelas dialokasikan tetap Rp 40 juta untuk rehabilitasi, atas kesepakatan bersama dari sekolah dan pelaksana, penambahan alokasi ruang yang diperbaiki dimungkinkan. Asal, itu tidak kurang, dari seharusnya delapan menjadi tujuh, misalnya, ucapnya.
Ditemui terpisah, Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf mengaku prihatin atas kasus ambruknya gedung SDN Sejahtera IV ini. Ia berhar ap, polisi mengusut tuntas kasus ini, jika memang ada indikasi pelanggaran hukum di dalamnya. Bersamaan proses hukum dari kepolisian, ia juga menginstruksikan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) agar turun tangan ikut memeriksa kasus ini.
Sangat prihatin saya. Ini harus diusut tuntas. Karena, bagaimanapun, dana role sharing yang digunakan untuk bangun sekolah ini ini kan bersumber dari masyarakat, ucapnya. Ia pun berharap, Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak lepas tangan begitu saja dalam kasus ini. Mengingat, meskipun program ini dikelola secara swakelola, Pemkot Bandung juga ikut bertanggung jawab mengawasi pelaksanaannya.
Bangunan di SDN Sejahtera IV Kota Bandung, ambruk pada Senin (30/3) pagi sekitar Pukul 09.15 WIB. Padahal, bangunan ini baru saja selesai direhabilitasi dengan dana bantuan role sharing dari Pemprov Jabar senilai Rp 320 juta.
Sumber: Kompas.Com
http://kompas.co.id/read/xml/2009/03/31/20375542/
sekolah.ambruk.pengawas.proyek.jadi.tersangka
Pendidikan Dasar Gratis Bisa Dilaksanakan
Senin, 2009 Mei 25
Mendiknas: Pendidikan Dasar Gratis Bisa Dilaksanakan
SEMARANG--MI: Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan pendidikan dasar gratis dapat dilaksanakan karena telah dijamin dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20/2003.
Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, karena program wajib belajar merupakan tanggung jawab negara, kata Mendiknas. Namun, kata Mendiknas, penyelenggaraan pendidikan dasar gratis perlu diberi batasan yang jelas disesuaikan dengan APBD masing-masing daerah.
"Beberapa daerah juga telah melaksanakan pendidikan gratis, antara lain Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta," katanya di Semarang, Selasa (17/2).
DKI Jakarta, kata Mendiknas, memang masih membatasi pendidikan gratis untuk sekolah negeri, tetapi di Jawa Barat dan Kalimantan Timur sudah melaksanakannya untuk sekolah negeri maupun swasta. Selain itu, kata Mendiknas, biaya operasional sekolah (BOS), termasuk BOS buku, per siswa/tahun mengalami peningkatan secara signifikan mulai bulan Januari 2009. "SD di kota mendapatkan Rp400.000, SD di kabupaten mendapat Rp397.000, SMP di kota Rp575.000, dan Rp570.000 untuk SMP di kabupaten," katanya.
Dengan adanya kenaikan BOS, lanjutnya, maka semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Ia menjelaskan, pemda juga wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin terbebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebih terhadap siswa yang mampu.
Pemda, kata Mendiknas, juga wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009, memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dan memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD apabila BOS dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) belum mencukupi. "Tetapi, sumbangan suka rela dan tidak mengikat kepada sekolah tetap perlu dihidupkan untuk menunjang kegiatan pendidikan," kata Mendiknas. (Ant/OL-06)
Sumber: http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NjEyODg=
Mendiknas: Pendidikan Dasar Gratis Bisa Dilaksanakan
SEMARANG--MI: Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan pendidikan dasar gratis dapat dilaksanakan karena telah dijamin dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20/2003.
Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, karena program wajib belajar merupakan tanggung jawab negara, kata Mendiknas. Namun, kata Mendiknas, penyelenggaraan pendidikan dasar gratis perlu diberi batasan yang jelas disesuaikan dengan APBD masing-masing daerah.
"Beberapa daerah juga telah melaksanakan pendidikan gratis, antara lain Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta," katanya di Semarang, Selasa (17/2).
DKI Jakarta, kata Mendiknas, memang masih membatasi pendidikan gratis untuk sekolah negeri, tetapi di Jawa Barat dan Kalimantan Timur sudah melaksanakannya untuk sekolah negeri maupun swasta. Selain itu, kata Mendiknas, biaya operasional sekolah (BOS), termasuk BOS buku, per siswa/tahun mengalami peningkatan secara signifikan mulai bulan Januari 2009. "SD di kota mendapatkan Rp400.000, SD di kabupaten mendapat Rp397.000, SMP di kota Rp575.000, dan Rp570.000 untuk SMP di kabupaten," katanya.
Dengan adanya kenaikan BOS, lanjutnya, maka semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Ia menjelaskan, pemda juga wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin terbebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebih terhadap siswa yang mampu.
Pemda, kata Mendiknas, juga wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009, memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dan memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD apabila BOS dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) belum mencukupi. "Tetapi, sumbangan suka rela dan tidak mengikat kepada sekolah tetap perlu dihidupkan untuk menunjang kegiatan pendidikan," kata Mendiknas. (Ant/OL-06)
Sumber: http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NjEyODg=
Sabtu, 18 April 2009
Pengembangan SDM Sedini Mungkin di Sekolah Dasar
UMUMNYA para pendidik telah mengenal bahwa fokus pengajaran murid-murid sekolah dasar adalah agar murid menguasai kemampuan dasar yang tercakup dalam rumus 3-R. yaitu Arismetik, reading dan writing. Atau dengan kata lain penguasaan dalam berhitung, membaca dan menulis.
Bagaimana penguasaan murid-murid atas kemampuan dasar ini, orang melihat sesuai dari kaca mata mereka masing-masing. Tidak sedikit orang, yang mengatakan bahwa kemampuan dasar murid dalam berhitung, membaca dan menulis telah mantap begitu mendengar bahwa di sekolah yang bersangkutan ada segelintir murid yang memperoleh NEM yang cukup baik.
Namun secara umum kalau kita perhatikan sertifikat NEM anak-anak Yang mendaftar ke tingkat SLTP banyak menunjukkan angka kemampuan berhitung, Kita sebut saja nilai matematika yang begitu jelek. Dapat kita perkirakan bahwa kemampuan mereka dalam membaca dan menulis juga jelek.
Untuk mencek kemampuan membaca murid pada tingkat SLTP dan SLTA dapat dicek lewat pemanfaatan buku-buku teks mereka. Ka1au kita mengunjungi perpustakaan sekolah tingkat SLTP dan SLTA maka akan kita jumpai tumpukan buku-buku teks yang lumayan banyaknya tanpa ada disentuh atau dimanfaatkan. Meskipun untuk menyediakannya pemerintah telah menghabiskan milyaran rupiah dari proyek penyediaan buku-buku. Begitu pula dengan buku-buku teks yang ada di dalam tas sekolah mereka, terlihat masih utuh sebagai tanda bahwa belum dimanfaatkan walau tidak semua murid yang bersikap demikian). Ini akibat kebiasaan murid yang. gemar menghafal catatan pelajaran mereka, ketimbang menganalisa buku-buku teks pelajaran mereka.
Pada akhir tahun di kelas tiga, tingkat SLTA, siswa musti menyelesaikan sebuah karya tulis sebagai syarat untuk dapat mengikuti EBTA dan EBTANAS. Tetapi mereka seolah-olah mencerminkan ketidakmampuan dalam menulis karya tulis. Dan memang kenyataannya mereka betul-betul banyak yang tidak mampu dalam menulis karya tulis yang begitu sederhana. Sehingga mereka terpaksa menempuh jalan curang, misalnya, dengan memalsukan karya tulis kakak kelas yang telah lulus pada tahun lain.
Dari sebuah dialog ringan dengan mahasiswa KKN tertangkap kesan tentang melemahnva semangat mahasiswa dalam peningkatan SDM. Pergi kuliah hanya asal-asalan saja. Banyak mereka yang enggan datang ke kampus dan suka menitipkan absen. Hari-hari mereka lewati dengan hura-hura. Kemudian pada musim tentamen mereka suka menggunakan jimat, catatan kecil, ala anak SMU atau mencari sopir ujian. Sebab sang dosen tidak mungkin dapat mengenali semua mahasiswanya karena itulah suatu stereotype, atau pandangan umum, bahwa hubungan dosen dan mahasiswa adalah "siapa lu dan siapa gua". Dengan kata lain hubungan mereka adalah sebatas membayar kewajiban saja, yang penuh dengan ketidakacuhan atau ketidakpedulian.
Banyak tudingan bahwa kebodohan murid di sekolah berawal dari kenakalan karena orang tua mereka ada yang "'broken" atau orang tua tidak peduli dengan pendidikan anak. Itu sangat benar. Tetapi ada pula malah orang tua begitu peduli dengan pendidikan anak, dan lingkungan sosial anak begitu sehat. Malah si anak kok begitu sudi mengungkapkan ingin untuk tarik diri dari dunia sekolah karena tidak dapat mengikuti pelajaran demi pelajaran. Kendala yang dialami oleh anak atau murid seperti ini disebabkan karena rendahnya kemampuan membaca mereka. Barangkali penyebabnya adalah karena di dalam keluarga mereka tidak dibiasakan budaya membaca. Buku-buku dan majalah adalah benda langka untuk dijumpai.
Bukan berarti orang tua mereka tergolong tidak mampu. Malah orang tua dapat memenuhi kebutuhan permainan elektronika mungkin karena bersaing dengan anak tetangga. Dan begitu pula orang tua mereka mampu membeli sarana hiburan yang serba mewah meski sebagai prestise dan menunjukkan kepada lingkungan, karena sebagian orang kita bermental suka pamer, bahwa mereka termasuk orang yang cukup "the have".
Dalam zaman global informasi dan komunikasi ini, masih cukup banyak orang tua yang berfikiran mundur. Mereka akan mengatakan. bahwa berlangganan majalah itu percuma sebab tidak akan mengenyangkan perut. "Bukankah uangnya lebih baik untuk dibelikan sama kue", demikian menurut orang tua yang bersikap "stomach oriented". Ada lagi orang tua yang mencela anaknya yang sudah mulai gemar membaca sebagai membuang-buang waktu. Image seperti ini diperoleh dari keluarga pedagang dan tentunya tidak semua pedagang yang begitu, dimana bagi mereka waktu adalah benar-benar uang.
Murid-murid yang melarikan diri dari sekolah bisa jadi karena kejenuhan di dalam kelas karena tidak menguasai pelajaran. Rasa jenuh dapat mendatangkan rasa benci pada pelajaran dan berakhir dengan perseteruan antara guru-guru.
Macetnya komunikasi guru-murid dalam kelas disebabkan kepasifan murid dengan sikap yang suka membisu dalam seribu bahasa. Banyak juga guru yang kesal, begitu ia serius dalam proses belajar mengajar dan bertanya untuk mendapatkan umpan balik. Dan ketika ditanya "apakah kamu sudah paham atau belum mengerti", dijawab oleh murid dengan wajah "no comment"
Kesulitan murid dalam memahami pelajaran dan kepasifan murid dalam berkomunikasi, secara lisan dan tulisan, adalah karena anak atau murid lemah dalam kemampuan membaca. Penyebabnya karena mereka tidak terlatih dengan budaya membaca sejak dini.
Membaca adalah satu bagian dari aspek berbahasa. Dan bahasa adalah sarana untuk mengekspresikan fikiran. Orang yang bahasanya teratur maka fikirannya juga teratur. Sebaliknya dalam bahasa yang macet terdapat pula kemacetan dalam berfikir. Dan rata-rata murid yang macet dalam berfikir. Dan inilah yang harus kita atasi secepatnya.
Syukurlah kalau dalam suatu kelas, terutama di Sekolah Dasar, cukup banyak anak yang berlangganan majalah. Tentu mereka mendapat kemudahan dalam memahami setiap pelajaran. Memang ada korelasi langsung antara anak yang gemar membaca dengan prestasi mereka dalam belajar. Dan idealnya memang setiap anak memang harus gemar membaca. Maka kita patut mengacungkan jempol bagi orang tua murid yang menyokong anak mereka di rumah agar selalu membaca apalagi menyediakan bagi anak mereka dana khusus agar anak mereka dapat berlangganan majalah anak-anak.
Tampaknya hanya segelintir saja orang tua yang mampu baru mendorong anak mereka untuk membudayakan membaca di rumah. Dan cukup terbatas pula jumlah orang tua yang punya kelebihan dan untuk berlangganan majalah anak-anak. Tampaknya masih ada usaha lain yang dapat diterapkan oleh guru-guru untuk mengembangkan kebiasaan anak dalam membaca yaitu pemanfaatan pustaka sekolah.
Pernah suatu ketika seorang guru sekolah dasar mengatakan bahwa murid-muridnya cukup mempunyai minat dalam membaca. Buktinya kalau ada buku bacaan, murid-murid itu berebutan tidak sabar ingin memperolehnya. Tetapi sayang, katanya, sekolah itu tidak mempunyai guru perpustakaan.
Mestikah guru yang demikian tidak bertindak untuk menyalurkan keinginan anak untuk membaca dengan alasan tidak ada tenaga guru perpustakaan? Sementara itu murid yang dihadapinya sebagai guru kelas cuma berjumlah 25 orang, murid saja. Kita rasa dalam jumlah murid yang kecil itu guru kelas mungkin dapat mencari jalan keluarnya. Misalnya saja membawa buku bacaan sebanyak jumlah murid dan meminjamkannya untuk dibaca di rumah. Kemudian bagi yang banyak membaca kita kaitkan dengan nilai bahasa mereka, misalnya.
Pemanfaatan buku-buku bacaan seperti cara diatas cukup bermanfaat dalam pengembangan keterampilan membaca murid. Adapun untuk pengembangan keterampilan menulis adalah dengan membiasakan pemberian "tugas mengarang" kepada murid. Ada seorang penulis yang sangat terkesan akan gurnya ketika ia masih bersekolah di SD. Gurunya mewajibkan setiap murid untuk mengarang setiap minggu dan membacakannya di depan kelas. Inilah titik awal kenapa ia tertarik dalam bidang penulisan setelah dewasa.
Cara seperti ini sungguh bermanfaat untuk diterapkan oleh guru-guru sejak sekolah dasar, terus ke tingkat SLTP dan SLTA oleh guru bidang studi bahasa Indonesia. Apabila kebiasaan pemberian mengarang ini dilakukan oleh guru-guru secara kontinyu dan terprogram, maka insya Allah kita tidak melihat lagi siswa-siswi SMU kasak kusuk dalam menulis karya ilmiah sederhana. Dan begitu pula kebiasaan mahasiswa, calon sarjana, tidak akan lagi menciptakan skripsi "aspal" alias asli tapi palsu. Kita yakin kalau kemampuan menulis generasi kita sudah bagus, maka bursa penulisan skripsi liar tidak akan pernah ada lagi.
Masih ada lagi, agaknya, usaha yang kita lakukan untuk peningkatan SDM anak didik sedini mungkin. Misalnya membuat papan tempat berkreasi, semacam majalah dinding ala, siswa SLTA, dimana murid-murid SD dapat menempelkan kreasi-kreasi mereka apakah berupa gambar, puisi, cerpen dan lain-lain pada papan kreasi tersebut. Kita yakin bahwa animo murid-murid SD untuk berkreasi cukup tinggi karena pada dasarnya anak-anak kecil suka memamerkan kebolehannya. Demikianlah renungan kita dalam usaha peningkatan SDM sedini mungkin sejak sekolah dasar. Semoga
Sumber : http://penulisbatusangkar.blogspot.com/
Bagaimana penguasaan murid-murid atas kemampuan dasar ini, orang melihat sesuai dari kaca mata mereka masing-masing. Tidak sedikit orang, yang mengatakan bahwa kemampuan dasar murid dalam berhitung, membaca dan menulis telah mantap begitu mendengar bahwa di sekolah yang bersangkutan ada segelintir murid yang memperoleh NEM yang cukup baik.
Namun secara umum kalau kita perhatikan sertifikat NEM anak-anak Yang mendaftar ke tingkat SLTP banyak menunjukkan angka kemampuan berhitung, Kita sebut saja nilai matematika yang begitu jelek. Dapat kita perkirakan bahwa kemampuan mereka dalam membaca dan menulis juga jelek.
Untuk mencek kemampuan membaca murid pada tingkat SLTP dan SLTA dapat dicek lewat pemanfaatan buku-buku teks mereka. Ka1au kita mengunjungi perpustakaan sekolah tingkat SLTP dan SLTA maka akan kita jumpai tumpukan buku-buku teks yang lumayan banyaknya tanpa ada disentuh atau dimanfaatkan. Meskipun untuk menyediakannya pemerintah telah menghabiskan milyaran rupiah dari proyek penyediaan buku-buku. Begitu pula dengan buku-buku teks yang ada di dalam tas sekolah mereka, terlihat masih utuh sebagai tanda bahwa belum dimanfaatkan walau tidak semua murid yang bersikap demikian). Ini akibat kebiasaan murid yang. gemar menghafal catatan pelajaran mereka, ketimbang menganalisa buku-buku teks pelajaran mereka.
Pada akhir tahun di kelas tiga, tingkat SLTA, siswa musti menyelesaikan sebuah karya tulis sebagai syarat untuk dapat mengikuti EBTA dan EBTANAS. Tetapi mereka seolah-olah mencerminkan ketidakmampuan dalam menulis karya tulis. Dan memang kenyataannya mereka betul-betul banyak yang tidak mampu dalam menulis karya tulis yang begitu sederhana. Sehingga mereka terpaksa menempuh jalan curang, misalnya, dengan memalsukan karya tulis kakak kelas yang telah lulus pada tahun lain.
Dari sebuah dialog ringan dengan mahasiswa KKN tertangkap kesan tentang melemahnva semangat mahasiswa dalam peningkatan SDM. Pergi kuliah hanya asal-asalan saja. Banyak mereka yang enggan datang ke kampus dan suka menitipkan absen. Hari-hari mereka lewati dengan hura-hura. Kemudian pada musim tentamen mereka suka menggunakan jimat, catatan kecil, ala anak SMU atau mencari sopir ujian. Sebab sang dosen tidak mungkin dapat mengenali semua mahasiswanya karena itulah suatu stereotype, atau pandangan umum, bahwa hubungan dosen dan mahasiswa adalah "siapa lu dan siapa gua". Dengan kata lain hubungan mereka adalah sebatas membayar kewajiban saja, yang penuh dengan ketidakacuhan atau ketidakpedulian.
Banyak tudingan bahwa kebodohan murid di sekolah berawal dari kenakalan karena orang tua mereka ada yang "'broken" atau orang tua tidak peduli dengan pendidikan anak. Itu sangat benar. Tetapi ada pula malah orang tua begitu peduli dengan pendidikan anak, dan lingkungan sosial anak begitu sehat. Malah si anak kok begitu sudi mengungkapkan ingin untuk tarik diri dari dunia sekolah karena tidak dapat mengikuti pelajaran demi pelajaran. Kendala yang dialami oleh anak atau murid seperti ini disebabkan karena rendahnya kemampuan membaca mereka. Barangkali penyebabnya adalah karena di dalam keluarga mereka tidak dibiasakan budaya membaca. Buku-buku dan majalah adalah benda langka untuk dijumpai.
Bukan berarti orang tua mereka tergolong tidak mampu. Malah orang tua dapat memenuhi kebutuhan permainan elektronika mungkin karena bersaing dengan anak tetangga. Dan begitu pula orang tua mereka mampu membeli sarana hiburan yang serba mewah meski sebagai prestise dan menunjukkan kepada lingkungan, karena sebagian orang kita bermental suka pamer, bahwa mereka termasuk orang yang cukup "the have".
Dalam zaman global informasi dan komunikasi ini, masih cukup banyak orang tua yang berfikiran mundur. Mereka akan mengatakan. bahwa berlangganan majalah itu percuma sebab tidak akan mengenyangkan perut. "Bukankah uangnya lebih baik untuk dibelikan sama kue", demikian menurut orang tua yang bersikap "stomach oriented". Ada lagi orang tua yang mencela anaknya yang sudah mulai gemar membaca sebagai membuang-buang waktu. Image seperti ini diperoleh dari keluarga pedagang dan tentunya tidak semua pedagang yang begitu, dimana bagi mereka waktu adalah benar-benar uang.
Murid-murid yang melarikan diri dari sekolah bisa jadi karena kejenuhan di dalam kelas karena tidak menguasai pelajaran. Rasa jenuh dapat mendatangkan rasa benci pada pelajaran dan berakhir dengan perseteruan antara guru-guru.
Macetnya komunikasi guru-murid dalam kelas disebabkan kepasifan murid dengan sikap yang suka membisu dalam seribu bahasa. Banyak juga guru yang kesal, begitu ia serius dalam proses belajar mengajar dan bertanya untuk mendapatkan umpan balik. Dan ketika ditanya "apakah kamu sudah paham atau belum mengerti", dijawab oleh murid dengan wajah "no comment"
Kesulitan murid dalam memahami pelajaran dan kepasifan murid dalam berkomunikasi, secara lisan dan tulisan, adalah karena anak atau murid lemah dalam kemampuan membaca. Penyebabnya karena mereka tidak terlatih dengan budaya membaca sejak dini.
Membaca adalah satu bagian dari aspek berbahasa. Dan bahasa adalah sarana untuk mengekspresikan fikiran. Orang yang bahasanya teratur maka fikirannya juga teratur. Sebaliknya dalam bahasa yang macet terdapat pula kemacetan dalam berfikir. Dan rata-rata murid yang macet dalam berfikir. Dan inilah yang harus kita atasi secepatnya.
Syukurlah kalau dalam suatu kelas, terutama di Sekolah Dasar, cukup banyak anak yang berlangganan majalah. Tentu mereka mendapat kemudahan dalam memahami setiap pelajaran. Memang ada korelasi langsung antara anak yang gemar membaca dengan prestasi mereka dalam belajar. Dan idealnya memang setiap anak memang harus gemar membaca. Maka kita patut mengacungkan jempol bagi orang tua murid yang menyokong anak mereka di rumah agar selalu membaca apalagi menyediakan bagi anak mereka dana khusus agar anak mereka dapat berlangganan majalah anak-anak.
Tampaknya hanya segelintir saja orang tua yang mampu baru mendorong anak mereka untuk membudayakan membaca di rumah. Dan cukup terbatas pula jumlah orang tua yang punya kelebihan dan untuk berlangganan majalah anak-anak. Tampaknya masih ada usaha lain yang dapat diterapkan oleh guru-guru untuk mengembangkan kebiasaan anak dalam membaca yaitu pemanfaatan pustaka sekolah.
Pernah suatu ketika seorang guru sekolah dasar mengatakan bahwa murid-muridnya cukup mempunyai minat dalam membaca. Buktinya kalau ada buku bacaan, murid-murid itu berebutan tidak sabar ingin memperolehnya. Tetapi sayang, katanya, sekolah itu tidak mempunyai guru perpustakaan.
Mestikah guru yang demikian tidak bertindak untuk menyalurkan keinginan anak untuk membaca dengan alasan tidak ada tenaga guru perpustakaan? Sementara itu murid yang dihadapinya sebagai guru kelas cuma berjumlah 25 orang, murid saja. Kita rasa dalam jumlah murid yang kecil itu guru kelas mungkin dapat mencari jalan keluarnya. Misalnya saja membawa buku bacaan sebanyak jumlah murid dan meminjamkannya untuk dibaca di rumah. Kemudian bagi yang banyak membaca kita kaitkan dengan nilai bahasa mereka, misalnya.
Pemanfaatan buku-buku bacaan seperti cara diatas cukup bermanfaat dalam pengembangan keterampilan membaca murid. Adapun untuk pengembangan keterampilan menulis adalah dengan membiasakan pemberian "tugas mengarang" kepada murid. Ada seorang penulis yang sangat terkesan akan gurnya ketika ia masih bersekolah di SD. Gurunya mewajibkan setiap murid untuk mengarang setiap minggu dan membacakannya di depan kelas. Inilah titik awal kenapa ia tertarik dalam bidang penulisan setelah dewasa.
Cara seperti ini sungguh bermanfaat untuk diterapkan oleh guru-guru sejak sekolah dasar, terus ke tingkat SLTP dan SLTA oleh guru bidang studi bahasa Indonesia. Apabila kebiasaan pemberian mengarang ini dilakukan oleh guru-guru secara kontinyu dan terprogram, maka insya Allah kita tidak melihat lagi siswa-siswi SMU kasak kusuk dalam menulis karya ilmiah sederhana. Dan begitu pula kebiasaan mahasiswa, calon sarjana, tidak akan lagi menciptakan skripsi "aspal" alias asli tapi palsu. Kita yakin kalau kemampuan menulis generasi kita sudah bagus, maka bursa penulisan skripsi liar tidak akan pernah ada lagi.
Masih ada lagi, agaknya, usaha yang kita lakukan untuk peningkatan SDM anak didik sedini mungkin. Misalnya membuat papan tempat berkreasi, semacam majalah dinding ala, siswa SLTA, dimana murid-murid SD dapat menempelkan kreasi-kreasi mereka apakah berupa gambar, puisi, cerpen dan lain-lain pada papan kreasi tersebut. Kita yakin bahwa animo murid-murid SD untuk berkreasi cukup tinggi karena pada dasarnya anak-anak kecil suka memamerkan kebolehannya. Demikianlah renungan kita dalam usaha peningkatan SDM sedini mungkin sejak sekolah dasar. Semoga
Sumber : http://penulisbatusangkar.blogspot.com/
Pendidikan Dasar dan Dasar Pendidikan
Pendidikan merupakan investasi yang sangat penting dan berharga dalam hidup ini. Itulah sebabnya orang tua kita berani berkorban apa saja demi pendidikan anakanaknya. Tetapi karena sangat penting itu juga yang mungkin menyebabkan biaya pendidikan di negeri kita teramat tinggi. Karena biaya pendidikan terlalu tinggi menyebabkan banyak anak-anak yang putus sekolah atau bahkan tidak mampu untuk bersekolah. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dan kemudian dibantu oleh Pemerintah Daerah kemudian mencanangkan pendidikan dasar yang harus ditempuh oleh masyarakat mulai dari pendidikan dasar enam tahun, sembilan tahun dan entah berapa tahun lagi akan dicanangkan untuk pendidikan dasar.
Pendidikan dasar terdiri dari dua kata yaitu “pendidikan” dan “dasar”. Diketahui sangat banyak definisi pendidikan. Menurut pengertian Yunani pendidikan adalalah “Pedagogik” yaitu ilmu menuntun anak. Bangsa Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan educare, yaitu : membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu : memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian : proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.
Pendidikan Dasar berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan serta proses perbuatan pada level dasar. Pendidikan dasar dibuat sebagai pondasi untuk melangkah ke Pendidikan Menengah dan kemudian ke Pendidikan Tinggi. Namun dalam kenyataanya apa yang dirumuskan tidak segaris lurus dengan definisi-definisi di atas. Sangat banyak anak yang sudah memiliki pendidikan dasar tetapi belum punya kemampuan untuk melakukan pengubahan sikap dan tata laku.
Apa yang tergambar saat ini, menyelesaikan pendidikan adalah keluar dari bangku sekolah dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar ataupun bukti kelulusan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi batas dari pendidikan dasar ini ? Apakah Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama atau yang lainnya. Apabila ditentukan dengan jenjang sekolah, batas ini akan sangat dinamik, karena faktanya pendidikan juga identik dengan lapangan pekerjaan.
Rumusan yang semestinya dibahas adalah bagaimana meletakkan ”dasar pendidikan” karena dasar pendidikan lain dengan pendidikan dasar. Dasar pendidikan adalah meletakkan pondasi yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah. Hal ini lebih penting dikedepankan supaya tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak punya dasar pendidikan sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempurnaan hidup tidak tercapai berarti pendidikan belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
Sumber : www.rianto.com
Pendidikan dasar terdiri dari dua kata yaitu “pendidikan” dan “dasar”. Diketahui sangat banyak definisi pendidikan. Menurut pengertian Yunani pendidikan adalalah “Pedagogik” yaitu ilmu menuntun anak. Bangsa Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan educare, yaitu : membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu : memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian : proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.
Pendidikan Dasar berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan serta proses perbuatan pada level dasar. Pendidikan dasar dibuat sebagai pondasi untuk melangkah ke Pendidikan Menengah dan kemudian ke Pendidikan Tinggi. Namun dalam kenyataanya apa yang dirumuskan tidak segaris lurus dengan definisi-definisi di atas. Sangat banyak anak yang sudah memiliki pendidikan dasar tetapi belum punya kemampuan untuk melakukan pengubahan sikap dan tata laku.
Apa yang tergambar saat ini, menyelesaikan pendidikan adalah keluar dari bangku sekolah dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar ataupun bukti kelulusan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi batas dari pendidikan dasar ini ? Apakah Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama atau yang lainnya. Apabila ditentukan dengan jenjang sekolah, batas ini akan sangat dinamik, karena faktanya pendidikan juga identik dengan lapangan pekerjaan.
Rumusan yang semestinya dibahas adalah bagaimana meletakkan ”dasar pendidikan” karena dasar pendidikan lain dengan pendidikan dasar. Dasar pendidikan adalah meletakkan pondasi yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah. Hal ini lebih penting dikedepankan supaya tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak punya dasar pendidikan sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempurnaan hidup tidak tercapai berarti pendidikan belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
Sumber : www.rianto.com
REFORMASI PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA
Dalam bidang pendidikan dasar, pemerintah SBY menghadapi persoalan yang sama dengan pemerintah sebelumnya. Persoalan itu berkutat seputar kewajiban untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi warga negaranya sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang. Sementara di sisi lain persoalan pendidikan masih bertumpuk ditengah kemampuan ekonomi negara yang tak juga membaik.
PENDAHULUAN
Dalam bidang pendidikan dasar, pemerintah SBY menghadapi persoalan yang sama dengan pemerintah sebelumnya. Persoalan itu berkutat seputar kewajiban untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi warga negaranya sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang. Sementara di sisi lain persoalan pendidikan masih bertumpuk ditengah kemampuan ekonomi negara yang tak juga membaik.
Kewajiban negara memberikan pendidikan berkualitas.
Pembukaan UUD ’45 menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pasal-pasal dalam batang tubuh UUD ’45 juga memperjelas kewajiban negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Pasal 28B (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.
Pasal 31 UUD ’45 lebih tegas menyatakan tentang hak warga negara atas pendidikan dan kewajiban negara memberikan pendidikan kepada warganya. Pasal 31 menyatakan 1) setiap warga berhak mendapat pendidikan, 2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, 3) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Ketentuan UUD di atas menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas memang menjadi salah satu titik tekan kebijakan umum pemerintah Indonesia sedari awal. Pendiri negara pada saat itu menyadari betul pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa.
Ini juga berarti amanah kepada setiap pemerintah yang berkuasa di Indonesia untuk memberikan pendidikan bagi warga negaranya. Pada tahun 2003, pemerintahan presiden Megawati Sukarnoputri menterjemahkan amanah ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). UU Sisdiknas menyebutkan keinginan besar pemerintah dalam bidang pendidikan yang mengamanatkan agar dana pendidikan---selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan----dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD. Dengan dana APBN sebesar itu pemerintah bercita-cita untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis.
Pendidikan dasar wajib yang dipilih Indonesia adalah 9 tahun, yaitu pendidikan SD dan SMP. Apabila dilihat dari umur maka mereka yang wajib bersekolah adalah 7-15 tahun. Saat ini populasi kelompok umur 7-15 tahun adalah sekitar 39 juta orang (Fazli Jalal, 2005)
Dengan dasar hukum yang kuat seperti di atas maka mau tidak mau dalam setiap program pembangunan ----Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), Program Pembangunan Nasional (Propenas), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)----- kebijakan bidang pendidikan selalu muncul sebagai bahasan utama.
Persoalan Pendidikan Dasar di Indonesia.
Mekipun dasar hukum untuk meningkatkan pendidikan berkualitas sangat kuat, namun setelah enam dekade merdeka persoalan pendidikan masih juga menjadi momok besar bagi setiap pemerintahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menjelaskan sejumlah persoalan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.
Persoalan pertama, pendidikan rata-rata penduduk Indonesia masih sangat rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 61 persen penduduk Indonesia diatas 15 tahun hanya berpendidikan SD ke bawah. Dua puluh dua (22) persen diantaranya bahkan tidak pernah lusus SD atau tidak sekolah sama sekali (lihat tabel 1).
Tabel 1:
Penduduk diatas 15 tahun Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
Pendidikan
Presentase
1
Tdk/ blm tamat SD
22%
2
SD
39%
3
SLTP
17%
4
SLTA
18%
5
Diploma
2%
6
Universitas
2%
TOTAL
100%
Diolah dari data Susenas, BPS 2003
Angka buta aksara penduduk juga masih tinggi. Menurut data Susenas, angka buta aksara usia 15 tahun keatas masih mencapai 10.12 persen (SUSNAS 2003).
Persoalan kedua, angka partisipasi sekolah (APS)—rasio penduduk yang bersekolah menurut kelompok usia sekolah---masih belum sebagaimana yang diharapkan. Susenas 2003 menunjukkan bahwa APS untuk penduduk usia 7-12 tahun sudah mencapai 96,4 persen, namun APS penduduk usia 13-15 tahun baru mencapai 81,0 persen. Angka tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 19 persen anak usai 13-15 tahun yang tidak bersekolah baik karena belum/ tidak pernah sekolah maupun karena putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Data Susenas 2003 mengungkapkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan (75,7 persen).
Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat. Data Susenas 2003 menemukan bahwa APS penduduk berusia 13-15 tahun dari kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 93.98 persen, sementara untuk kelompok 20 persen termiskin baru mencapai 67.23 persen. Kesenjangan lebih lebar dijumpai pada usia 16-18 tahun dimana kelompok 20 persen terkaya mencapai 75.62 persen dan 20 persen termiskin hanya mencapai 28.52 persen.
Selain kesenjangan partisipasi sekolah antara penduduk kaya dan miskin terdapat juga kesenjangan antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Rata-rata APS untuk penduduk berusia 13-15 tahun di perkotaan telah mencapai 89.3 persen sementara untuk penduduk pedesaan hanya 75.6 persen. Kesenjangan lebih nyata terlihat pda kelompok usia 16-18 tahun, APS untuk penduduk perkotaan sebesar 66.7 persen sementara penduduk perkotaan hanya mencapai 38.9 persen.
Data APS di atas menujukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin lebar kesenjangan yang terjadi. Untuk anak usia 7-12 tahun, anak usia sekolah dasar, terdapat kesenjangan antara kelompok penduduk kaya-miskin dan kelompok penduduk pedesaan-perkotaan. Namun kesenjangan ini terlihat lebih lebar untuk anak usia SLTP (usia 13-15 tahun).
Persoalan ketiga, angka drop out (DO) masih tinggi. Pada tahun ajaran 2004/2005 angka DO untuk anak SD/MI mencapai 685.967. Selain itu anak yang lulus SD tetapi tidak mampu melanjutkan ke jenjang SMP juga tinggi, untuk tahun 2004/2005 jumlahnya mencapai 495.261. Tingginya angka DO dan angka lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP biasanya adalah karena faktor ekonomi orang orang tua, sementara itu biaya yang harus dikeluarkan untuk bersekolah tidaklah murah.
Persoalan keempat, fasilitas pelayanan pendidikan dasar belum tersedia secara merata. Fasilitas pelayanan pendidikan di daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan yang masih terbatas menyebabkan anak-anak daerah tersebut sulit mengakses pendidikan dasar.
Selain itu masih banyak dijumpai gedung-gedung Sekolah dasar dan sekolah menengah dalam keadaan rusak dan tak layak huni. Hasil survei Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 2004 menunjukkan bahwa 57.2 persen gedung SD/ MI dan sekitar 27.3 persen gedung SMP/MTs mengalami rusak ringan dan rusak berat. Akibatnya para murid terpaksa belajar di ruangan terbuka, atau menanggung bahaya belajar di dalam gedung yang hampir roboh.
Persoalan kelima, kualitas pendidikan yang rendah. Sebenarnya kualitas kepandaian siswa-siswa Indonesia tidaklah kalah dari negara-negara lain. Buktinya, berulang-ulang anak Indonesia menang di arena perlombaan ilmu pengetahuan di tingkat internasional seperti di Olimpiade Fisika, dan The First Step to Nobel Prize (lihat data di bawah).
Tabel 2:
Siswa Indonesia yang Memenangkan Medali Emas di The First Step to Nobel Prize
Tahun
Nama
Sekolah
1999
I Made Agus Wirawan
SMUN 1 Bangli, Bali
2004
Septinus George Saa
SMUN 3 Jayapura, Papua
2005
Anike Nelce Bowaire
SMAN 1 Serui, Papua
2005
Dhina Pramita Susanti
SMAN 3 Semarang, Jateng
Di olah dari Kompas, 17 Juni 2005
Meski siswa-siswa Indonesia terbilang sering memenangkan perlombaan internasional, namun secara kualitas ternyata siswa Indonesia masih tertinggal jauh. Hal ini misalnya terlihat dari survei Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Lembaga ini melakukan survei secara internasional dan menggunakan metode statistik ketat. Hasilnya lembaga ini menempatkan posisi Indonesia pada posisi di bawah rata-rata (Suara Pembaharuan, Rabu 4 Mei 2005). Pada tahun 1999 dan 2003 hasil TIMSS tidak menunjukkan peningkatan mutu yang signifikan. Bila nilai rata-rata untuk Matematika adalah 467, Indonesia hanya mampu mencapai angka 411. Begitu juga untuk nilai di bidang sains, nilai Indonesia hanyalah 420 jauh dibawah nilai rata-rata yang 474.
Mengapa timbul fenomena yang paradoksal seperti ini? Nampaknya persoalan bukan terletak pada kualitas manusianya namun lebih pada kualitas dan sistem pendidikan di Indonesia.
Melihat sederet persoalan di bidang pendidikan ini, publik saat ini menunggu kebijakan-kebijakan pemerintahan SBY-Kalla untuk segera menyelesaikannya. Apalagi dalam kampanye pemilihan presiden lalu, SBY-Kalla pernah menjanjikan terselenggaranya pendidikan gratis apabila ia terpilih.
KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAHAN SBY
Kebijakan umum pemerintahan SBY-Kalla ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJMmenyebutkan target ”meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan” sebagai sasaran pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2009. Target pemerintah dalam RPJM ini selain ingin menyelesaikan persoalan kuantitas---- meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan---, namun juga kualitas pendidikan di Indonesia. Target ini nampaknya memang ideal untuk mengatasi persoalan pendidikan yang selama ini dihadapi dan segaris dengan amanah undang-undang yang mewajibkan negara untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada warga negaranya.
Meski tercantum secara ideal dalam RPJM namun kenyataannya pemerintah masih belum memiliki kemauan politik kuat membuat pendidikan sebagai prioritas utama dalam kebijakannya. Salah satu indikasinya adalah alokasi anggaran pemerintah bidang pendidikan yang sangat tidak mencukupi. Pemerintah SBY-Kalla dalam APBN 2005 mengalokasikan sejumlah Rp 25,710 triliun untuk anggaran bidang pendidikan. Jumlah ini hanyalah 9.7 persen saja dari total anggaran APBN. Dari jumlah tersebut Dirjend Pendidikan Dasar dan Menengah (Disdakmen) mendapatkan jatah sebesar Rp 11,357 triliun[2].
Pemerintah beralasan bahwa kemampuan APBN negara tidak memungkinkannya untuk memenuhi kewajiban yang diembankan UUD ’45 harus mengalokasikan paling kurang 20 persen APBN untuk bidang pendidikan. Dengan alokasi anggaran yang demikian rendah, pemerintah SBY-Kalla sulit untuk mengimplementasikan cita-cita pendidikan gratis dan bermutu sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang dan sebagaimana yang dijanjikan dalam kampanye.
Menyikapi alokasi anggaran pendidikan ini masyarakat berreaksi keras[3]. Salah satu kritiknya adalah bahwa alokasi anggaran pendidikan yang rendah, tidak sesuai dengan amanah konstitusi Indonesia. Sebabnya UUD ’45 pasal 31 jelas-jelas memerintahkan agar negara mengalokasikan paling tidak 20 persen anggaran APBN untuk kepentingan bidang pendidikan. Alasan ini membuat pengamat pendidikan terus meragukan komitmen pemerintah SBY-Kalla dalam pembangunan pendidikan.
Bahkan di tingkat internasional, anggaran yang rendah ini telah membuat Indonesia dimasukkan oleh Organisasi Guru Internasional ke dalam daftar salah satu negara dari tujuh negara—selain Mesir, Brasil, Argentina, India, Bangladesh, Pakistan---yang tidak memperdulikan bidang pendidikan (Smeru 2004 :18). Lembaga pendidikan PBB sendiri, UNESCO, telah memberi ketentuan agar setiap negara paling tidak mengalokasikan 25 persen dari anggaran negaranya untuk bidang pendidikan.
Dengan kondisi anggaran yang demikian, dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand saja anggaran pendidikan Indonesia masih kalah jauh. Anggaran pendidikan Indonesia rata-rata hanya sepertiga dari anggaran pendidikan negara-negara tersebut. Bahkan anggaran pendidikan Zimbabwe misalnya mencapai 8 kali lebih besar dibandingkan anggaran pendidikan di Indonesia. Kondisi pendidikan Indonesia sangat parah sebab Indonesia ternyata merupakan Negara yang menyediakan anggaran pendidikan terkecil ke dua setelah Myanmar (Smeru 2004: 18).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR:
Ditengah keterbatasan dana dan keraguan masyarakat tersebut pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menanggulangi persoalan-persoalan pendidikan yang telah diuraikan di atas. Sepanjang rentang 6 bulan pemerintahannya, SBY-Kalla telah mengambil sejumlah kebijakan berkaitan dengan pendidikan. Secara garis besar kebijakan yang diambil oleh pemerintahan SBY-Kalla dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu 1) kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 2) kebijakan untuk memperbesar akses masyarakat terhadap pendidikan. Kebijakan pemerintah ini satu persatu diuraikan di bawah ini.
Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
Dalam RPJM, pemerintah menyadari bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hasil survei TIMMS memperlihatkan bahwa nilai murid di Indonesia secara umum lebih rendah dari standar rata-rata.
Menurut pemerintah kualitas pendidikan ini terutama disebabkan oleh 1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik kualitas maupun kuantitas, 2) kesejahteraan pendidik masih rendah, 3) fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, 4) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai.
Hasil survei Depdiknas tahun 2004 menggambarkan rendahnya tenaga pendidik ini. Survei menunjukkan bahwa belum semua tenaga pendidik SD/ MI berpendidikan D-2 ke atas (baru mencapai 61.4 persen). Demikian juga guru SMP/ Mts masih banyak yang berpendidikan di bawah D-3. Guru SMP/MTs yang mengenyam pendidikan D-3 ke atas barulah mencapai 75.1 persen. Dengan kualitas pendidikan formal guru yang belum memadai tentu saja tak mungkin diharapkan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Persoalan rendahnya kesejahteraan pendidik juga merupakan persoalan tersendiri. Alasan ini tak jarang menyebabkan pendidik terpaksa mencari tambahan pendapatan lain. Sehingga terjadi kasus sekolah atau pendidik menjadi agen penjualan buku-buku wajib untuk murid. Kejadian ini memungkinkan terjadinya buku wajib yang berganti setiap tahunnya, yang memberatkan beban orang tua murid.
Ditengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan ini, pemerintah menghadapi kendala yang serius yaitu keterbatasan dana. Dengan latar belakang demikian sejumlah kebijakan diambil oleh pemerintah SBY-Kalla sebagaimana diuraikan di bawah ini.
Perpanjangan Masa Pakai Buku Pelajaran Sekolah
Setiap kali kenaikan kelas, orang tua murid selalu gundah mencari tambahan biaya untuk membeli buku paket pelajaran baru dari sekolah. Ditengah-tengah keresahan orang tua siswa tersebut, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Alwi Shihab, melontarkan gagasan pemberlakuan buku pelajaran minimal 5 tahun. Gagasan ini muncul merespon ramainya keluhan para orang tua siswa yang harus menanggung lebih banyak biaya untuk buku paket pelajaran. Meskipun seorang siswa memiliki kakak yang duduk di kelas lebih tinggi, ia harus membeli buku pejarana baru. Fenomena ini seringkali dilukiskan dengan jargon ”ganti tahun ganti buku pelajaran”.
Menindaklanjuti gagasan Menko Kesra ini, akhirnya kebijakan tentang perbukuan tingkat SD sampai dengan SLTA dimasukkan sebagai target wajib belajar pendidikan 9 tahun dalam Program 100 Hari SBY. Untuk ini akan diterbitkan Peraturan Presiden yang megatur buku pelajaran.
Substansi peraturan ini antara lain adalah buku pelajaran dibatasi masa pakainya minimal lima tahun. Penerbit dilarang langsung berjualan buku ke sekolah dan ada sanksi administrasi bagi pelanggarnya. Hal ini terutama untuk menghindari praktik percaloan buku di sekolah yang ujung-ujungnya hanya akan memberatkan beban orang tua siswa.
Kebijakan pembatasan buku pelajaran ini sekilas nampak sebagai kebijakan populis. Artinya pemerintah dengan kebijakan ini ingin mencitrakan keberpihakannya pada rakyat banyak. Pasalnya dengan mematok buku pelajaran berlaku minimal selama lima tahun, masyarakat tak perlu harus membeli buku pelajaran baru. Siswa memiliki pilihan untuk memakai buku pelajaran kakak kelasnya, sehingga siswa miskin tak lagi perlu mengeluarkan biaya.
Namun demikian, Perpres pembatasan buku pelajaran sekolah ini apabila tidak dikaji secara serius sebenarnya mengandung dampak negatif menghambat pembaharuan informasi bagi anak didik. Untuk menghindari ”salah kebijakan” yang dapat berakibat buruk bagi mutu pendidikan di Indonesia sebaiknya pemerintah SBY-Kalla memilah persoalan yang ada. Dalam hal buku paket sekolah ini, sebenarnya ada dua akar persoalan yang membutuhkan penyelesaian berbeda.
Persoalan pertama, mutu buku paket pelajaran. Mutu buku sekolah saat ini masih sangat rendah. Hal ini paling tidak tercermin dari studi Sri Redjeki pada tahun 1997. Dari sekitar 300 buku teks biologi SD-SMA yang ia teliti, ternyata isi buku-buku teks Biologi yang digunakan di sekolah-sekolah Indonesia ketinggalan 50 tahun (Supriadi, Dedi 2000: 27).
Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebelum adanya pembatasan masa berlaku buku pelajaran saja buku-buku ilmu pengetahuan Indonesia tertinggal jauh. Apalagi kalau di adakan pembatasan sebagaimana yang dilontarkan oleh pemerintah.
Ilmu pengetahuan dan informasi berkembang sangat cepat, apabila buku pelajaran dipatok berlaku selama minimal 5 tahun akan menghambat perkembangan pengetahuan anak didik. Apalagi perubahan isi buku tidak hanya menyangkut substansi atau isi, tetapi juga metodologi dan cara penyampaian. Persoalan menjadi lebih parah karena masyarakat Indonesia saat ini masih amat bergantung kepada buku pelajaran dan belum terbiasa dengan media lain seperti internet, sementara guru tidak memiliki motivasi mencari alternatif informasi, hal ini dapat menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia[4].
Oleh karena itu kebijakan pembatasan masa pakai buku pelajaran ini ditakutkan justru akan lebih menurunkan kualitas pendidikan siswa Indonesia. Melihat kondisi ini semestinya pemerintah justru mengambil kebijakan untuk memperbaharui secara kontinyu buku paket pelajaran siswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada.
Persoalan kedua, mencegah beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua siswa. Buku sekolah saat ini memegang peranan yang sangat dominan di sekolah. Studi yang dilakukan terhadap 867 SD dan MI di Indonesia mencatat bahwa tingkat kepemilikan siswa akan buku pelajaran di SD berkorelasi positif dan signifikan dengan hasil belajarnya sebagaimana diukur dengan Nilai Ebtanas Murni (Supriyadi 1997 dalam Supriyadi 2000: 46). Semakin banyak buku yang dimiliki dan dibaca oleh siswa semakin baik prestasi belajarnya.
Meskipun buku memiliki arti yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, namun harus dimaklumi bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini masih miskin. Jangankan membeli banyak buku pelajaran sekolah, biaya pokok sekolah saja masih menjadi kesulitan tersendiri bagi mereka. Saat ini mayoritas masyarakat menganggap pendidikan merupakan sesuatu yang mahal[5].
Ditengah persoalan semacam ini, praktek percaloan buku di sekolah sudah menjadi rahasia umum. Pihak guru atau sekolah mengharuskan siswa untuk membeli buku-buku paket pelajaran melalui mereka, sehingga muncul semacam praktek monopoli yang merugikan. Keharusan membeli buku pelajaran baru setiap tahun ajaran baru membuat beban orang tua menjadi lebih berat.
Kebijakan pemerintah yang diambil semestinya mengatasi dua hal tersebut. Publik membutuhkan kebijakan yang mampu mengurangi beban orang tua tanpa mengorbankan kualitas pendidikan siswa. Kualitas pendidikan siswa dapat dijaga dengan menerbitkan kebijakan yang ketat terhadap pembaharuan isi dan metodologi buku pelajaran. Selain itu juga memperbesar akses siswa terhadap buku pelajaran. Salah satu caranya tentu saja dengan diterbitkannya banyak jenis buku paket gratis dan buku murah.
Mahkfiuddin Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), menyarankan agar kebijakan yang ditempuh bukannya mematok masa pakai buku pelajaran namun memperketat pengawasan agar tidak terjadi monopoli perdagangan buku di sekolah. Selain itu ia juga mengusulkan adanya pembenahan subsidi pada buku pejaran, buku pelajaran dapat dibebaskan dari pajak sehingga harganya lebih murah.
Peningkatan Mutu Pendidikan dengan Ujian Nasional
Dalam logika pemerintah, ujian nasional adalah suatu cara yang mesti ditempuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan memang telah dicanangkan sebagai target bagi pemerintah dan tercantum dalam RPJM. Untuk mengadakan ujian nasional ini pemerintah merencanakan diadakan dua kali, yaitu pada bulan Mei dan Juni 2005. Berdasar kesepakatan antara komisi X dengan Depdiknas anggaran pelaksanaan sebesar Rp 249 milyar baru akan terbit setelah PP Standar Nasional Pendidikan disyahkan.
Setelah PP no 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diterbitkan ujian nasionalpun diadakan sesuai rencana pemerintah. Pihak pemerintah mengklaim bahwa keputusannya ini diambil setelah didukung oleh serentetan studi yang dilakukan oleh Depdiknas (Kompas, senin 31 Januari 2005).
Sebenarnya PP Standar Pendidikan Nasional ini menuai reaksi keras publik karena dituduh dibuat secara tergesa-gesa dengan maksud menjadi alat pengesah dari kebijakan pemerintah yang lain yaitu pelaksanaan ujian nasional. Pengadaan ujian nasional yang dilakukan secara tergesa-gesa ini dikritisi oleh masyarakat karena berbagai alasan di bawah ini;
Ketidaksiapan Murid. Ujian nasional dilaksanakan secara tiba-tiba membuat siswa tidak siap. Hal inipun cukup merepotkan guru, mereka kesulitan menjelaskan standar nilai kelulusan kepada siswa. Akibatnya mereka pun tidak tahu sejauh mana materi yang akan diberikan kepada siswa untuk persiapan ujian nasional. Pasalnya, standar nilai kelulusan akan ditentukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang pembentukannyapun baru saja dilakukan dan belum efektif bekerja. Kenyataan ini sangat meresahkan baik siswa, guru, maupun orang tua siswa.
Ujian Nasional diskriminatif terhadap sekolah pinggiran. Sekolah pinggiran----seperti yang berada di daerah terpencil, daerah bencana, daerah konflik, dan daerah miskin--- tak memiliki kualitas yang sama dengan sekolah-sekolah di daerah lain. Oleh karena itu ujian nasional yang diadakan secara tergesa-gesa tak memberi kesempatan kepada mereka untuk menyiapkan diri secara lebih baik. Akibatnya ujian nasional cenderung diskriminatif terhadap mereka, jika dibanding dengan siswa dari daerah-daerah yang normal.
Ujian nasional cenderung memberatkan orang tua siswa. Menurut pengamatan Kompas, biaya yang dikeluarkan oleh siswa menghadapi ujian nasional cenderung bertambah besar. Kenaikan biaya itu akibat biaya tak langsung untuk persiapan ujian nasional seperti biaya pengayaan materi---mulai dari tambahan biaya pengajar dan tambahan materi dari buku-buku atau foto copy---- dan try out.
Memakai porsi anggaran pendidikan Depdiknas. Ujian nasional tidaklah murah, untuk menyelenggarakannya akan menelan anggaran Depdiknas yang dialokasikan dari APBN. Sebagai perbandingan, Ujian Akhir Nasional (UAN) 2004 misalnya menghabiskan anggaran sekitar Rp 300 milyar. Karena itu tak salah bila ada yang mengkritik bahwa penyelenggaran ujian nasional hanyalah pemborosan anggaran. Di tengah bertumpuknya persoalan pendidikan, pemborosan anggaran sangatlah tidak tepat.
Peningkatan mutu pendidikan dan standaridisasi pendidikan tidaklah mudah. Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah justru pemikiran segar guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang membutuhkan strategi bertahap dan tanpa penyeragaman. Sekolah-sekolah yang kurang berkualitas atau di daerah-daerah terpencil dapat dipacu dahulu dengan berbagai bantuan untuk peningkatan kualitas, baik dari segi prasarana dan tenaga pengajar, sampai akhirnya siap dilakukan standarisasi yang sesungguhnya[6].
Gino Vanollie, sekretaris umum Forum Martabat Guru Indonesia, berpendapat daripada langsung mengadakan ujian nasional seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan evaluasi apakah pemenuhan standar pelayanan minimum pendidikan sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah, mulai dari program hingga kualitas guru. Sebab bila belum maka ujian nasional hanyalah akan melakukan diskriminasi terhadap daerah-daerah yang kurang memiliki akses terhadap pendidikan.
Peningkatan Profesionalisme Guru
Karena penasaran kenapa sedikit sekali lulusan SMA yang berhasil lolos seleksi program-program studi eksak, Dinas Pendidikan NTT mengadakan tes untuk para guru SMA. Dalam tes tersebut, para guru diminta mengerjakan soal-soal matematika, fisika, dan kimia yang diambil dari soal-soal ujian masuk perguruan tinggi. Hasilnya sangat mengejutkan, ternyata para guru hanya mendapat nilai rata-rata 4,0. Kasus di propinsi NTT ini menunjukkan betapa rendah kualitas guru di Indonesia.
Pemerintah SBY-Kalla, sebagaimana disebut dalam RPJM, menyadari bahwa mutu guru merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu sebabnya adalah dalam kebijakan-kebijakan sebelumnya seringkali guru diangkat dengan mekanisme crash program. Guru-guru diangkat bukan dari lulusan pendidikan guru namun hanya melalui training singkat[7].
Untuk meningkatkan mutu guru, Mendiknas mencanangkan program peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dalam program 100 hari pertama kabinetnya. Sebagai tindak lanjut dari program ini maka pada tanggal 2 Desember 2005 lalu, pada peringatan hari guru nasional, Mendiknas mencanangkan guru sebagai profesi.
Peningkatan status guru dari pekerja menjadi profesi harus diikuti pendidikan khusus yang dapat meningkatkan kualitas mereka. Menurut Menteri, peningkatan kualitas guru itu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Kompas, Jum’at 28 Januari 2005).
Kebijakan peningkatan profesionalisme guru tak cukup berhenti sampai di sini. Untuk ini pemerintahan SBY telah merancang RUU tentang guru. Pemerintahpun telah mempersiapkan lembaga utama yang mengurusi profesi guru, yakni Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan yang saat ini dijabat oleh Fasli Jalal.
Pasal 12 (1) RUU guru versi penyempurnaan 9 November 2004 disebutkan bahwa gaji guru pegawai negeri sipil (PNS) ditetapkan lebih tinggi dari pada gaji PNS lain, yang besarannya diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah. Ayat (2) pasal yang sama menyebutkan bahwa gaji guru non-PNS ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan dengan mengacu kepada besaran gaji guru PNS tersebut.
Menurut Mohammad Surya, Ketua Pengurus Besar PGRI, RUU tersebut ingin melindungi hak guru yang selama ini terabaikan. Alasannya, ”kalau tidak ada landasan hukumnya, kesejahteraan para guru tidak akan meningkat dan akan terus berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia”.
Mendukung hak-hak guru adalah langkah maju dalam kebijakan pendidikan. Sebab kebijakan ini seiring dengan tuntutan peran profesional guru. Hanya saja persoalan profesionalisme guru tak akan selesai semata dengan memberikan sebuah Dirjen yang mengurusi peningkatan mutu guru. Pasalnya peningkatan mutu guru bukanlah persoalan birokrasi dan manajemen semata.
Demikian juga kualitas pendidikan dasar di Indonesia tak cukup dilakukan hanya dengan peningkatan kesejahteraan PNS. Pasalnya, saat ini ribuan sekolah masih sangat tergantung pada jutaan guru bantu dan guru honorer bergaji sangat rendah. Di bawah ini adalah data guru bantu di setiap propinsi di Indonesia.
Tabel 3.
Data Sebaran Guru Bantu Menurut Jenjang Pendidikan di Tiap Propinsi tahun 2003
No
Propinsi
Jenis/Jenjang Sekolah
Total
SD
SMP
1
DKI Jakarta
925
1.071
1.996
2
Jawa Barat
17.448
4.586
22.034
3
Jawa Tengah
9.563
6.779
16.342
4
D.I.Yogyakarta
669
381
1.050
5
Jawa Timur
8.498
5.098
13.596
6
Nangroe Aceh
1.425
1.410
2.835
7
Sumatera Utara
7.067
2.357
9.424
8
Sumatera Barat
3.666
1.297
4.963
9
Riau
2.594
1.171
3.765
10
Jambi
1.555
671
2.226
11
Sumatera Selatan
3.763
2.127
5.890
12
Lampung
2.233
1208
3.441
13
Kalimantan Barat
2.302
849
3.151
14
Kalimantan Tengah
1.547
920
2.467
15
Kalimantan Selatan
1.659
1.009
2.668
16
Kalimantan Timur
1.016
539
1.555
17
Sulawesi Utara
307
250
557
18
Sulawesi Tengah
2.285
1.288
3.573
19
Sulawesi Selatan
4.735
1.693
6.428
20
Sulawesi Tenggara
1.220
667
1.887
21
Maluku
3.202
394
3.596
22
Bali
1.164
486
1.650
23
NTB
1.404
711
2.115
24
NTT
2.722
884
3.606
25
Papua
1.640
615
2.255
26
Bengkulu
471
331
802
27
Maluku Utara
283
227
510
28
Banten
10.430
3.313
13.743
29
Bangka-Belitung
816
194
1.010
30
Gorontalo
648
175
823
Total
13.597
42.701
56.298
Diolah dari data Balitbang Depdiknas 2003
Melihat bahwa jumlah guru bantu tingkat SD dan SMP yang demikian banyak, sesungguhnya pendidikan di Indonesia bergantung terhadap mereka. Apabila seluruh guru bantu yang ada menarik diri dari mengajar proses belajar mengajar di sekolah akan terganggu. Oleh karena itu, pemerintah tak cukup hanya memperhatikan kesejahteraan guru PNS. Guru bantu juga patut mendapatkan penngkatan kesejahteraan karena mereka memiliki fungsi yang sama dengan guru PNS.
Kebijakan Memperbesar Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan.
Selain mutu pendidikan, pemerintah juga ingin memperbesar akses masyarakat terhadap pendidikan sebagaimana tercantum dalam RPJM. Lagi-lagi kendala utamanya adalah anggaran yang rendah. Dengan latar belakang persoalan ini pemerintahan SBY-Kalla mengambil beberapa kebijakan sebagai berikut.
Pembagian Dua Jalur Pendidikan Berdasar Kemampuan Dana.
Keterbatasan anggaran pendidikan menggiring pemerintah menempuh kebijakan membagi dua jalur pendidikan. Kebijakan ini dikeluarkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) no 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Secara formal PP tentang standar nasional pendidikan ini membedakan pendidikan menjadi dua jalur yaitu sekolah formal mandiri dan sekolah formal standar.
Sekolah formal mandiri merupakan jalur pendidikan formal yang diperuntukkan bagi warga negara yang mampu baik secara akademik maupun finansial, dan memandang pendidikan sebagai investasi untuk masa depan. Sementara sekolah formal standar adalah jalur pendidikan formal yang diperuntukkan bagi warga negara yang kurang mampu baik secara akademik maupun finansial, sekaligus sebagai jaring pengaman bagi mereka yang gagal/ belum berhasil bersaing di jalur formal mandiri.
Sekolah formal mandiri memiliki tema utama ”mutu dan keunggulan kompetitif pada tingkat nasional dan global”. Pendidikan pada jalur ini diselenggarakan secara mandiri tanpa menutup kemungkinan bantuan dari pemerintah/ pemerintah daerah. Desain pendidikan dirancang terutama bagi mereka yang mampu bersaing untuk memperoleh pendidikan bermutu dan bersedia membayar biayanya.
Sementara sekolah formal standar mengusung tema utama ”pemerataan pendidikan dan keadilan akses terhadap pelayanan pendidikan bermutu yang sesuai dengan standar nasional pendidikan”. Untuk menjamin pemerataan pendidikan dan keadilan akses, bantuan atau bimbingan dari pemerintah dan/ atau pemerintah daerah masih besar peranannya. Pada tingkat pendidikan Wajib Belajar 9 tahun, pendanaan biaya operasi satuan pendidikan dijamin oleh pemerintah daerah, tanpa menutup kemungkinan bantuan dari masyarakat. Pendidikan pada jalur ini dirancang terutama bagi mereka yang bersekolah dengan harapan untuk mempermudah mencari pekerjaan.
Depdiknas memberikan penjelasan resmi berkaitan dengan pembagian dua jalur pendidikan dalam PP no 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ini. Menurut Depdiknas, pengklasifikasian sekolah/ madrasah ke dalam kategori standar dan mandiri lebih diarahkan untuk kepentingan pemetaan. Langkah ini sekaligus sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan penentuan prioritas pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai kualitas pendidikan sesuai standar nasional menjadi mandiri[8].
Nampaknya pemerintah melihat bahwa pembagian dua jalur pendidikan ini adalah alasan yang rasional ditengah keterbatasan anggaran pendidikan. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah berpikir untuk memfokuskan penyaluran dana bagi jalur pendidikan formal standar. Sementara jalur pendidikan formal mandiri pendanaannya diserahkan lebih banyak kepada masyarakat, terutama apabila masyarakat ingin mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik.
Ada dua hal yang patut dikritisi dari kebijakan pembagian dua jalur pendidikan ini. Kritik yang pertama berkaitan dengan substansi kebijakan itu sendiri. Kritik yang kedua berkaitan dengan proses dilahirkannya kebijakan.
Pertama, substansi kebijakan dua jalur pendidikan cenderung diskriminatif. Ketika anak didik kaya dan miskin dipisahkan yang terjadi justru adalah segregasi sosial. Anak dari keluarga berada tak akan mampu belajar berempati terhadap temannya yang miskin, demiakian sebaliknya. Pembagian jalur ini juga akan memberi label sosial bahwa siswa miskin memiliki kebutuhan pendidikan yang berbeda dari siswa yang mampu secara ekonomi. Diskriminasi ini jutru menyalahi hakekat pendidikan yang mengajarkan keadilan dan humanisme. Alasan yang nampaknya rasional dari segi hitung-hitungan ekonomi ini menjadi tidak sederhana karena dampak sosialnya sangat besar.
Pembedaan label sekolah formal mandiri dan sekolah formal standar juga berpotensi menebar stigmatisasi sekolah kaya dan sekolah miskin di masyarakat dan dunia kerja. Sekolah formal standar akan mengesankan sebagai sekolah anak miskin sehingga pelayanan akademiknya pun sangat minimal. Sebaliknya sekolah formal mandiri memunculkan kesan sekolah anak orang kaya sehingga pelayanan akademiknya pun jadi maksimal.
Terakhir, sekolah negeri jika sudah dikategorisasikan oleh pemerintah menjadi sekolah formal mandiri, dengan sendirinya tidak lagi menerima subsidi dari pemerintah. Konsekuensinya sekolah bersangkutan akan menarik dana sebesar-besarnya dari masyarakat. Bila demikian yang terjadi, sekolah negeri akan berposisi sebagai sekolah swasta. Akhirnya yang terjadi adalah penyimpangan logika, dimana sekolah negeri yang befungsi sebagaia layanan publik berubah menjadi sektor privat. Hal ini memiliki implikasi lebih serius yaitu pengurangan tanggung jawab negara terhadap pembiayaan pendidikan. Pemerintah, dalam hal ini justru melimpahkan beban biaya pendidikan kepada masyarakat [9].
Kedua, proses kelahiran kebijakan tidak demokratis.Sebelum dikeluarkannya PP no 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, persoalan yang sama sempat muncul dalam wacana publik. Rencana Strategi (Renstra) yang dibuat oleh Depdiknas sempat bocor ke tangan publik dan menuai reaksi keras karena pembagian dua jalur pendidikan ini.
Akibat kritik keras masyarakat terhadap Renstra Menteri Bambang Sudibyo bahkan sempat menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Renstra itu hanyalah sebuah wacana (Kompas 14 April 2005). Ia bahkan sempat akan mengancam orang-orang yang mewacanakan topik yang ada dalam Renstra sebagai ”membocorkan rahasia negara”. Ia juga menyebut orang yang mewacanakan Renstra ”bisa dituntut secara hukum”.
Penolakan Mendiknas untuk mewacanakan kebijakan Renstra dan membuat kebijakan lain yang senapas dengan mengabaikan kritik, sungguh bertolak belakang dengan semangat demokrasi. Semangat demokrasi ini dalam aras kebijakan publik telah merubah konsep government menjadi governance, dalam hal ini kebijakan publik tak lagi dipandang sebagai dominasi pemerintah (Edi Suharto, 2005: 13). Dalam konsep ini keterlibatan masyarakat dalam menciptakan kebijakan publik adalah keharusan.
Dalam kasus pembagian pendidikan menjadi dua jalur ini, pemerintah justru cenderung merahasiakan kebijakan publik yang akan diambilnya. Tiba-tiba saja kebijakan pembagian dua jalur pendidikan---- yang nota bene bersangkutan dengan nasib seluruh rakyat Indonesia---telah diambil tanpa mempedulikan komentar publik.
Wajib Belajar Sembilan Tahun: Maksimalisasi Peran Serta Masyarakat.
Salah satu target khusus yang disebutkan dalam RPJM adalah meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia. Target ini dicapai dengan dua indikator yaitu 1) meningkatnya prosentase pendudukan yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan 2) meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah.
Komitmen pemerintah untuk meningkatkan prosentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ini dilakukan dengan menyiapkan draft Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Wajib Belajar Sembilan Tahun. Seperti dikutip Kompas, Jum’at 13 Mei 2005 pasal 13 (1) RPP Wajib Belajar menyatakan: Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin pendanaan penyelenggaraan wajib belajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Namun demikian, komitmen ini tidak sepenuhnya ditanggung sendiri oleh pemerintah. Pemerintah ingin melimpahkan tanggung jawab pendidikan wajib sembilan tahun ini ke pundak masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam ayat-ayat RPP selanjutnya. Ayat (4) berbunyi: Pemerintah dan pemerintah daerah membantu pembiayaan penyelenggaraan program wajib belajar yang diselenggarakan masyarakat. Kata ”membantu” dalam ayat (4) mencerminkan melemahnya tanggung jawab pemerintah. Kata membantu dengan sendirinya tak lagi memosisikan pemerintah sebagai pemeran utama dalam pembiayaan wajib belajar.
Melemahnya komitmen pemerintah ini semakin tampak dalam ayat (7): Pendanaan wajib belajar dapat beasal dari masyarakat atau sumbangan lain yang tidak mengikat. Jelas ayat ini dinilai menggiring masyarakat untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah dalam membiayai wajib belajar.
Kebijakan pendidikan dasar pemerintahan SBY ini tak berbeda dengan kebijakan klasik yang diambil oleh pemerintahan Megawati. UU Sisdiknas no 20/ 2003 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Megawati, pada pasal 46(1), menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Dengan rumusan UU ini artinya pemerintah telah membalikkan logika awal yang dibangun oleh UUD bahwa pemerintah adalah pihak utama yang bertanggungjawab memberikan pendidikan berkualitas. UU Sisdiknas telah membuat logika baru bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab negara namun juga masyarakat. Lebih jauh logika ini menjadi pemerintah bertanggung jawab separuh, masyarakat bertanggung jawab separuh.
RPP Wajib Belajar Sembilan Tahun ini menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) V yang berlangsung di Surabaya Oktober 2004 menelurkan 20 butir rekomendasi yang dituangkan dalam Deklarasi Surabaya 2004. Salah satu butir rekomendasi itu menekankan perlunya pemerintah memperbaiki program pendidikan, terutama demi mencegah putus sekolah (drop out) peserta didik jenjang pendidikan dasar. Menurut Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Prof Dr Fakry Gaffar, tingginya angka drop out dan maraknya kasus bunuh diri karena alasan biaya belakangan ini mestinya menyadarkan tim penyususn draf RPP untuk makin jeli dalam mencocokkan antara perangkat aturan, kenyataan sekarang, dan target yang dituju.
Aktivis pendidikan, Lodi Paat juga menyampaikan kritiknya dalam FGD TII. Ia menyatakan bahwa upaya pelibatan masyarakat dalam proses pembiayaan pendidikan sebenarnya membuktikan niat pemerintah untuk menghindar dari tanggung jawabnya menanggung biaya pendidikan dasar yang sebenarnya sudah jelas tertuang dalam UUD ’45.
Senada dengan Lodi Paat, Mohammad Abduhzen dalam makalahnya menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas, RUU BHP, dan RUU Wajib Belajar adalah sebuah paradigma yang keliru. Pasalnya sudah jelas dalam UUD 45 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya pendidikan dasar bagi warga negara adalah gratis, tanpa biaya. Pasal-pasal dalam UU Sisdiknas, RUU BHP, dan RUU Wajib Belajar ----- yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat---- telah membangun logika aparatur bahwa pemerintah bertanggung jawab separuh, dan separuh ditanggung oleh masyarakat.
Sampai saat ini arti ”ditanggung oleh masyarakat” adalah ditanggung oleh orangtua siswa. Akibatnya sekolah memungut berbagai iuran dan sumbangan kepada orangtua siwas. Pendidikan menjadi mahal dan hanya menyentuh kelompok masyarakat menengah ke atas.
Anak-anak dari kelompok masyarakat miskin tak mampu membiayai sekolah. Atau mengalami problem psikologis dan sosiologis karena tuntutan biaya sekolah. Bunuh diri anak sekolah bukanlah menjadi perkara langka lagi. Media Indonesia mencatat sejumlah anak bunuh diri karena alasan sekolah ini:
Tabel 4:
Data Siswa Bunuh Diri Karena Biaya Sekolah
Tanggal
Nama
Umur
Sekolah
Motif
Juni 1997
Wartini
13
SD Samarinda Kaltim
Malu dituduh nunggak uang SPP
Agustus 2003
Heryanto
12
SD Garut, Jawa Barat
Gantung diri, malu tidak bayar uang keterampilan Rp 2.500 namun selamat
Juni 2004
Soleh
14
Orang tua tidak sanggup bayar ujian akhir. Selamat
Mei 2005
Eko Haryanto
15
Kecamatan Kramat, Tegal, Jateng
Gantung diri, malu menunggak uang sekolah
Mei 2005
Jarwanto
16
SMP Kec Jatoroto, Wonogiri, Jateng
Gantung diri, malu belum bayar SPP
Data Media Indonesia 22 Mei 2005 (Dari berbagai sumber)
Tidak ada data pasti tentang jumlah anak bunuh diri karena persoalan sekolah. Namun kasus yang dihimpun oleh Media Indonesia di atas, cukup mampu mengindikasikan sebuah gambaran betapa mengenaskan situasi pendidikan di Indonesia. Beban biaya yang ditanggung orang tua miskin dalam menyekolahkan anaknya sangat berat. Sang anak akhirnya mengalami persoalan psikologis dalam kaitan hubungan sosialnya di sekolah. Untuk itu cara yang dipakai pemerintah saat ini, membebankan pembiayaan pendidikan kepada orang tua siswa, tidaklah tepat.
Semua kebijakan bidang pendidikan yang dibahas di atas memperlihatkan sikap pragmatisme pemerintah SBY-Kalla. Pragmatis dalam arti bahwa pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa memperhatikan dampak lain yang mungkin lebih signifikan pengaruhnya. Soal percaloan buku di sekolah diatasi dengan membatasi masa pakai buku pelajaran yang justru mengancam kualitas pendidikan itu sendiri. Soal kualitas pendidikan melulu diatasi dengan ujian nasional tanpa memperhitungkan keragaman situasi dan kompleksitas dampak yang ditimbulkannya. Kekurangan dana pendidikan diatasi dengan membagi sekolah menjadi sekolah kaya (sekolah formal mandiri) dan sekolah miskin (sekolah formal standar) tanpa mempertimbangkan efek sosial yang bakal muncul.
Pragmatisme kebijakan pemerintah ini semakin kentara saat pemerintah mengambil kebijakan penyaluran Dana Kompensasi BBM bidang pendidikan sebagaimana diuraikan dibawah ini.
Dana Kompensasi BBM Untuk Pendidikan
Sebagaimana diketahui pengurangan subsidi BBM mendapat protes keras dari masyarakat, karena akan mengakibatkan peningkatan biaya hidup masyarakat. Menanggapi protes keras masyarakat yang menentang pencabutan subsidi BBM, pemerintah beralasan bahwa subsidi BBM harus dicabut karena lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Akan lebih baik apabila subsidi ini dikurangi dan uang subsidi dikompensasikan bagi kepentingan rakyat miskin, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk membuktikan konsistensi logika ini akhirnya pemerintah mengusulkan program penyaluran dana kompensasi BBM untuk pendidikan.
Kepada DPR awalnya pemerintah mengusulkan program penyaluran dana kompensasi BBM ini dalam bentuk pemberian beasiswa (Dana Bantuan Khusus Murid) bagi orang miskin. Menurut usulan pemerintah sebanyak 9,69 juta anak miskin di tingkat SD-SMA atau yang sederajat—baik yang berada di sekolah maupun putus atau tidak melanjutkan sekolah—akan mendapatkan bantuan. Besarnya beasiswa atau dana bantuan khusus murid (BKM) per siswa miskin yang sudah ada di sekolah tingkat SD sederajat Rp 25.000 per bulan. Sementara bantuan bagi siswa SMP sederajat Rp 65.000 per bulan, dan SMA sederajat Rp 120.000 per bulan untuk masing-masing siswa. Pihak sekolah, dalam hal ini Komite Sekolah, akan diserahi tugas untuk menyeleksi siswa yang layak mendapatkan beasiswa.
Pendidikan gratis menurut pemerintah adalah bahwa siswa tak mampu yang dibebaskan dari segala macam pungutan. Sedangkan siswa yang mampu, masih harus menanggung sebagian biaya pendidikan[10]. Mekanisme penyaluran beasiswa yang diusulkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
Tim PKPS-BBM kabupaten/kota menentukan jatah murid penerima bantuan untuk masing-masing sekolah/madrasah. Beberapa indikator yang digunakan adalah jumlah siswadari keluarga pra sejahtera, besar iuran sekolah, jarak sekolah, dan indikator lokallainnya.
Tim pusat dan tim provinsi menentukan jatah murid penerima bantuan masing-masing kabupaten/Kota berdasarkan jumlah siswa, angka putus sekolah, angka melanjutkan, dan indeks kemiskinan kabupaten/kota
Tim PKPS-BBM sekolah/madrasah, masyarakat, dan aparat desa menyeleksi siswa penerima bantuan. Indikator yang dipakai, antara lain, berasal dari keluarga yang kurang mampu, bertempat tinggal jauh dari sekolah/madrasah, mempunyai lebih dari tiga saudara yang berusia dibawah 18 tahun, yatim dan/ atau piatu, dan pertimbangan lain misalnya cacat fisik, korban musibah berkepanjangan, atau anak dari korban PHK, dan indicator lokal lainnya.
Mekanisme penyaluran dana kompensasi BBM dengan beasiswa ini mendapat banyak kritik. Menurut mereka mekanisme demikian rawan beasiswa tidak tepat sasaran. Akhirnya usulan mekanisme beasiswa versi pemerintah ini menjadi perdebatan seru di Komisi X DPR. Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Golkar, Anwar Arifin, mengingatkan agar pemerintah berpegang pada amanat UU Sisdiknas yakni menjamin pendidikan dasar bagi warga negara. Oleh karena itu Anwar Arifin lebih memilih agar dana kompensasi kenaikan BBM digunakan untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar bagi seluruh warga negara. Dengan demikian pemerintah tak perlu mencari anak-anak miskin untuk mendapatkan beasiswa. Orang miskin juga tak perlu repot mencari berbagai surat kemiskinan untuk mendapatkan beasiswa. Pasalnya model beasiswa sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya, seringkali bocor dalam pelaksanaannya.
Disisi lain pemerintah memiliki argumen yang berbeda[11]. Jika pendidikan dasar gratis dilaksanakan dan sekolah setingkat SD dan SMP dipukul rata tidak boleh menarik dana dari masyarakat, justru akan merugikan pendidikan itu sendiri. Pasalnya dengan melulu bergantung pada dana pemerintah sekolah hanya akan memiliki dana yang pas-pasan. Akibat selanjutnya sekolah tak akan dapat mengejar mutu yang lebih baik.
Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya DPR memutuskan untuk menolak model penyaluran dana kompensasi pengurangan subsidi BBM yang diusulkan pemerintah. Panitia Kerja DPR untuk APBN-P 2005 sepakat menghilangkan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan beasiswa pendidikan demi menambah dana untuk sekolah gratis. Program pendidikan gratis ini akhirnya mendapatkna alokasi dana sebesar 6,2719 triliun lebih besar dari pengajuan pemerintah dalam bentuk beasiswa pendidikan yang sebesar Rp 5,6014 triliun.
Jumlah ini, nampaknya mengikuti alur kebutuhan sekolah gratis versi Bappenas. Menurut data Bapenas kebutuhan siswa SD mencapai Rp 102.000 per siswa per tahun dan Rp 315.000 per siswa per tahun untuk SMP. Tentu saja jumlah ini hanyalah mampu menutup biaya sebagian kebutuhan siswa. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Diknas pernah meneliti tentang kebutuhan siswa per tahun ini sebagaimana terlihat dalam data di bawah ini:
Tabel 5:
Biaya Pendidikan Siswa per Tahun
Jenis dan jenjang pendidikan
Biaya Satuan Pendidikan Per Tahun(dalam ribu rupiah)
Buku dan ATS
Pakaian & Perlengkapan sekolah
Transportasi
Karyawisata
Uang Saku
Iuran sekolah
Total
SD
245,5
348,0
331,5
55,0
492,5
317,5
1.790,0
MI
200,5
298,5
215,0
42,5
374,0
150,0
1.280,5
SMP
264,0
346,5
374,0
64,5
646,0
501,5
2.196,5
MTs
183,0
318,5
242,5
57,0
495,0
296,5
1.592,5
Balitbang Depdiknas (Dikutip oleh Media Indonesia)
Dengan dana kompensasi BBM sebagaimana disebut sebelumnya, pemerintah hanya mampu menanggung sebagian kecil kebutuhan siswa saja. Pasalnya sekolah penerima biaya operasional hanya mampu menggratiskan antara lain formulir pendaftaran, buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan, biaya pemeliharaan, ujian sekolah, ulangan umum bersama, dan ulangan umum harian. Ini hanyalah kebutuhan pokok siswa.
Padahal kebutuhan siswa jauh lebih besar. Data Balitbang-Depdiknas 2004 memperkirakan bahwa jumlah kebutuhan siswa SMP mencapai Rp 501.500 per tahun. Kebutuhan secara total siswa SD per orang per tahun sebesar Rp 1.790.000 sementara untuk siswa SMP mencapai Rp 2.196.500 (lihat tabel di atas).
Dengan hanya menanggung sejumlah biaya pokok pendidikan orang tua murid masih harus menanggung biaya terbesar sekolah siswa. Orang tua siswa masih harus mengeluarkan uang untuk biaya seragam dan perlengkapan sekolah, transportasi, dan uang saku siswa. Siswa dari kelompok masyarakat miskin masih besar kemungkinannya tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki biaya untuk menanggung biaya tambahan itu.
Dengan mekanisme penyaluran dana kompensasi BBM yang demikian justru kompensasi BBM akan salah sasaran. Sebagian biaya sekolah anak SD dan SMP, tak peduli miskin atau kaya akan mendapatkan subsidi. Padahal siswa kaya justru tak terlalu membutuhkan subsidi. Sementara di sisi lain siswa miskin, meski mendapat subsidi tetap akan membutuhkan dana lain seperti seragam, alat tulis, buku, transportasi, dan uang saku yang jumlahnya justru lebih besar dari biaya pokok iuran sekolah itu sendiri.
Dengan situasi keuangan negara sebagaimana saat ini, pendidikan gratis (benar-benar tanpa pungutan) tak mungkin dilakukan. Dengan ”menggratiskan” biaya pendidikan dengan mekanisme sebagaimana yang telah disepakati antara pemerintah dengan DPR tersebut justru memiliki kecenderungan merugikan bagi penduduk miskin. Bukan hanya mekanisme subsidi silang tak berjalan, namun dana yang seharusnya difokuskan untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi penduduk kalangan terbawah tak tercapai. Kebijakan sekolah gratis semacam ini akhirnya tak lain dan tak bukan merupakan jargon politik pemerintah saja.
Kalau pemerintah memang tidak mampu menanggungnya sendiri dan membutuhkan keterlibatan masyarakat, ada alternatif yang bisa dicontoh dari kasus di negara lain. Kasus di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan tak selamanya berdampak buruk memberatkan beban orang tua. Sekolah di Amerika Serikat dibiayai oleh dana komunitas. Namun berbeda dengan di Indonesia, sekolah mendapatkan dana masyarakat melalui pembayaraan pajak masyarakat. Dengan demikian meski konsepnya sekolah dengan dana komunitas tetapi tidak memberatkan orang tua siswa sebagaimana yang terjadi di Indonesia saat ini. Dengan cara ini orang yang kaya ---yang pada akhirnya menjadi pembayar pajak tebanyak---menjadi penyumbang paling banyak untuk pendidikan. Anak orang kaya dan anak orang miskin dapat bersekolah di tempat yang sama, dengan kualitas yang baik karena dibiayai secara cukup oleh komunitas. Situasi ini membangun mekanisme subsidi silang antara warga yang kaya dan yang miskin.
Ketika pemerintah secara sendirian tak mampu menyelenggarakan sekolah gratis sebagaimana yang diamanahkan UUD’45 allternatif penyelenggaraan pendidikan komunitas model Amerika Serikat ini layak untuk dipertimbangkan. Pemerintah dan pemerintah daerah, misalnya, dapat mengalokasikan pajak untuk sektor-sektor tertentu langsung untuk membiayai pendidikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI: MENUJU REFORMASI PENDIDIKAN INDONESIA
Assessment di atas menunjukkan bahwa kebijakan bidang pendidikan dan kebijakan sosial lainnya cenderung dikesampingkan dibandingkan dengan kebijakan ekonomi. Alokasi anggaran pendidikan yang rendah, menjadi salah satu indikasi lemahnya kemauan politik pemerintah SBY-Kalla dalam mengembangkan pendidikan. Anggaran APBN sejauh ini hanyalah Rp 25,710 triliun, jauh lebih rendah dari amanah konstitusi yang mencapai 20 persen anggaran APBN.
Alokasi ini lebih rendah jika misalnya dibandingkan dengan dana yang dikucurkan untuk BLBI yang mencapai Rp 144 triliun. Demikian juga dana yang disediakan untuk penyediaan infrastruktur pengembangan ekonomi yang mencapai Rp 60 triliun per tahun selama lima tahun.
Pertanyaannya, mengapa pemerintah cenderung menganggap pendidikan bukan sebagai prioritas utama dalam rencana pembangunannya? Hal ini tak lepas dari pengaruh kebijakan politik dan ekonomi makro yang diambil pada awal pemerintahan Orde Baru.
Pada waktu itu, untuk mensikapi kegagalan ekonomi dan kekacauan politik Orde Lama, pemerintahan Soeharto mencanangkan kebijakan Trilogi Pembangunan yang memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi dikejar dengan asumsi adanya tricle down effect (efek penetesan ke bawah) yang diharapkan akan memberi efek pemerataan pendapatan lebih luas. Asumsi inilah yang mendorong pemerintah Orde Baru lebih memprioritaskan pada kebijakan pertumbuhan ekonomi dan cenderung mengabaikan kebijakan-kebijakan yang bersifat sosial.
Meskipun paradigma ekonomi pertumbuhan tak memberi wujud nyata terciptanya efek menetes kebawah, namun nampaknya paradigma pembangunan ekonomi Orde Baru ini masih berpengaruh kuat pada pemerintahan SBY-Kalla. Hal ini terlihat dari rendahnya kemauan politik pemerintah untuk memprioritaskan sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang pro percepatan pertumbuhan ekonomi.
Akibat kemauan politik pemerintah yang rendah dan minimnya dana, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam bidang pendidikan ini cenderung bersifat pragmatis. Pemerintah mengeluarkan PP pembatasan buku pelajaran sekolah minimal selama 5 tahun, tanpa mempertimbangkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang sangat dinamis. Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Wajib Belajar Sembilan Tahun mengandung pasal-pasal pengingkaran tanggung jawab negara menyelenggarakan pendidikan dasar, dengan memberi porsi tanggung jawab yang sama kepada orang tua siswa. Pemerintah juga begitu saja membagi dua jalur pendidikan menjadi sekolah formal mandiri dan sekolah formal standar, semata karena alasan keterbatasan sumber dana. Hal ini dilakukan tanpa memperhitungkan efek samping pengelompokan itu sendiri yang akan memberi label resmi bagi si miskin.
Demikian juga manakala mendapatkan kesempatan untuk menggunakan dana kompensasi BBM, pemerintah justru mengambil kebijakan yang kurang tepat. Dana kompensasi BBM digunakan untuk kebijakan populis ”menggratiskan pendidikan”. Padahal substansi dari kebijakan pendidikan gratis tersebut hanyalah memberikan subsidi pada sebagian kecil kebutuhan sekolah siswa.
Justru kebijakan ”sekolah gratis” tersebut punya potensi kesalahan yang lebih besar daripada mekanisme beasiswa. Dengan keterbatasan dana pemerintah, kebijakan sekolah gratis justru malah memberi subsidi kepada setiap siswa tidak peduli kaya atau miskin. Suatu kebijakan yang sangat aneh karena siswa kelas menengah ke atas sebenarnya tidak terlalu membutuhkan subsidi. Sementara dengan subsidi yang hanya sedikit, siswa miskin masih membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai pendidikannya. Akibatnya kebijakan ”sekolah gratis” tak akan mampu secara efektif meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan.
Walaupun mekanisme penyaluran dana kompensasi BBM melalui program beasiswa banyak menuai kritik[12], bukan berarti mekanisme ”sekolah gratis” yang saat ini ditawarkan oleh pemerintah bersama dengan DPR adalah alternatif yang lebih baik. Pasalnya mekanisme sekolah gratis justru akan memboroskan dana pemerintah untuk membiayai kalangan masyarakat yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan bantuan. Mekanisme penyaluran beasiswalah yang secara paradigmatik tepat karena hanya diperuntukkan bagi siswa miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan biaya pendidikan.
Bahasan kebijakan dan permasalahan di atas membawa sejumlah rekomendasi berikut layak dipertimbangkan;
1. Diperlukan perubahan paradigma pembangunan dari yang berorientasi ekonomi pertumbuhan semata, menuju ke kesejahateraan sosial. Pemerintah SBY-Kalla semestinya lebih memberi prioritas pada masalah pendidikan dan masalah sosial lainnya. Salah satu cara yang harus segera ditempuh adalah dengan memberi alokasi anggaran APBN yang lebih besar.
2. RPJM merekomendasikan target pembangunan pendidikan Indonesia sampai 2009 adalah ”meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan”. Selama ini mutu sekolah formal banyak dipertanyakan karena model pengajaran yang kaku dan instruksional, anak didik terlalu banyak dibebani pelajaran-pelajaran tambahan, pekerjaan rumah, dan kegiatan-kegiatan sekolah yang tidak substansial. Akibatnya siswa ketika lulus dari sekolah tidak bisa mengaplikasikan pelajarannya secara langsung dalam masyarakat. Oleh karena itu semestinya dibuka wacana baru untuk mengubah paradigma pendidikan formal di Indonesia. Selain itu pemerintah semestinya mengakomodir pendidikan di luar sekolah formal yang justru secara mutu terbukti lebih baik seperti sekolah komunitas[13], dan sekolah di rumah atau ”home schooling”.
3. Demi mengejar mutu pendidikan yang lebih baik dan manusiawi ini maka kebijakan pragmatis mengelompokkan sekolah menjadi dua jenis (sekolah formal mandiri dan sekolah formal strandar) tidak boleh dilakukan. Pembagian dua jalur ini secara serius mempengaruhi proses pendidikan karena cenderung diskriminatif terhadap kelompok yang dikatakan sebagai standar. Apabila pemerintah memang menghadapi keterbatasan dana untuk bidang pendidikan lebih baik secara terbuka membangun sistem keterlibatan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.
4. Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Wajib Belajar Sembilan Tahun nampaknya ingin melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan karena kesadaran akan terbatasnya dana pemerintah. Namun isi dari RPP ini justru membebankan biaya pendidikan bukannya kepada masyarakat sebagai sebuah komunitas namun hanyalah orang tua siswa. Akibatnya pendidikan dasar di Indonesia menjadi mahal karena subsidi pemerintah yang rendah, dan orang tua siswa harus menanggung sebagian besar pembiayaan. Dalam situasi seperti ini lapisan masyarakat termiskin adalah pihak yang paling tidak beruntung. Rekomendasi yang diajukan untuk permasalahn ini adalah memperluas makna masyarakat bukan hanya dimaknai sebagai orang tua siswa namun adalah komunitas. Komunitas dapat menyumbangkan untuk biaya sekolah para siswa sekolah melalui pajak, dengan demikian akan muncul subsidi silang karena mereka yang kaya akan menyumbang lebih banyak dibanding mereka yang miskin. Pemerintah dapat menentukan pajak apa saja yang dapat secara langsung dialokasikan ke dana pendidikan.
5. Kebijakan tentang pembatasan buku pelajaran minimal selama lima tahun kurang bertentangan dengan tujuan RPJM meningkatkan mutu pendidikan. Alasannya, kebijakan ini justru mengancam mutu pendidikan di Indonesia yang saat ini saja sudah rendah. Sebaiknya pemerintah memperkuat monitor terhadap perkembangan buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan untuk menjaga mutu pendidikan. Di sisi lain pemerintah juga wajib memberikan subsidi bagi penerbitan buku-buku sekolah. Untuk menghindari praktek percaloan buku di sekolah pemerintah sebaiknya menerbitkan buku-buku paket gratis dan mengatur pendistribusiannya ke sekolah-sekolah.
6. Salah satu kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Untuk ini pemerintah telah membuat aturan mengangkat guru sebagai pekerja profesional dan meningkatkan penghasilan guru PNS. Upaya pemerintah ini patut diikuti dengan pengembangan mutu guru. Selain itu patut diperhatikan juga nasib ratusan ribu guru bantu dan guru honorer yang tersebar di seluruh Indonesia.
7. Kebijakan tentang ujian nasional semestinya dilakukan dengan hati-hati. Sebelum menetapkan ujian nasional sebaiknya pemerintah membenahi kualitas pendidikan termasuk untuk daerah-daerah terpencil, sebelum menentukan adanya ujian nasional.
theindonesianinstitute.com
PENDAHULUAN
Dalam bidang pendidikan dasar, pemerintah SBY menghadapi persoalan yang sama dengan pemerintah sebelumnya. Persoalan itu berkutat seputar kewajiban untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi warga negaranya sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang. Sementara di sisi lain persoalan pendidikan masih bertumpuk ditengah kemampuan ekonomi negara yang tak juga membaik.
Kewajiban negara memberikan pendidikan berkualitas.
Pembukaan UUD ’45 menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pasal-pasal dalam batang tubuh UUD ’45 juga memperjelas kewajiban negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Pasal 28B (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.
Pasal 31 UUD ’45 lebih tegas menyatakan tentang hak warga negara atas pendidikan dan kewajiban negara memberikan pendidikan kepada warganya. Pasal 31 menyatakan 1) setiap warga berhak mendapat pendidikan, 2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, 3) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Ketentuan UUD di atas menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas memang menjadi salah satu titik tekan kebijakan umum pemerintah Indonesia sedari awal. Pendiri negara pada saat itu menyadari betul pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa.
Ini juga berarti amanah kepada setiap pemerintah yang berkuasa di Indonesia untuk memberikan pendidikan bagi warga negaranya. Pada tahun 2003, pemerintahan presiden Megawati Sukarnoputri menterjemahkan amanah ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). UU Sisdiknas menyebutkan keinginan besar pemerintah dalam bidang pendidikan yang mengamanatkan agar dana pendidikan---selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan----dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD. Dengan dana APBN sebesar itu pemerintah bercita-cita untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis.
Pendidikan dasar wajib yang dipilih Indonesia adalah 9 tahun, yaitu pendidikan SD dan SMP. Apabila dilihat dari umur maka mereka yang wajib bersekolah adalah 7-15 tahun. Saat ini populasi kelompok umur 7-15 tahun adalah sekitar 39 juta orang (Fazli Jalal, 2005)
Dengan dasar hukum yang kuat seperti di atas maka mau tidak mau dalam setiap program pembangunan ----Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), Program Pembangunan Nasional (Propenas), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)----- kebijakan bidang pendidikan selalu muncul sebagai bahasan utama.
Persoalan Pendidikan Dasar di Indonesia.
Mekipun dasar hukum untuk meningkatkan pendidikan berkualitas sangat kuat, namun setelah enam dekade merdeka persoalan pendidikan masih juga menjadi momok besar bagi setiap pemerintahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menjelaskan sejumlah persoalan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.
Persoalan pertama, pendidikan rata-rata penduduk Indonesia masih sangat rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 61 persen penduduk Indonesia diatas 15 tahun hanya berpendidikan SD ke bawah. Dua puluh dua (22) persen diantaranya bahkan tidak pernah lusus SD atau tidak sekolah sama sekali (lihat tabel 1).
Tabel 1:
Penduduk diatas 15 tahun Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
Pendidikan
Presentase
1
Tdk/ blm tamat SD
22%
2
SD
39%
3
SLTP
17%
4
SLTA
18%
5
Diploma
2%
6
Universitas
2%
TOTAL
100%
Diolah dari data Susenas, BPS 2003
Angka buta aksara penduduk juga masih tinggi. Menurut data Susenas, angka buta aksara usia 15 tahun keatas masih mencapai 10.12 persen (SUSNAS 2003).
Persoalan kedua, angka partisipasi sekolah (APS)—rasio penduduk yang bersekolah menurut kelompok usia sekolah---masih belum sebagaimana yang diharapkan. Susenas 2003 menunjukkan bahwa APS untuk penduduk usia 7-12 tahun sudah mencapai 96,4 persen, namun APS penduduk usia 13-15 tahun baru mencapai 81,0 persen. Angka tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 19 persen anak usai 13-15 tahun yang tidak bersekolah baik karena belum/ tidak pernah sekolah maupun karena putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Data Susenas 2003 mengungkapkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan (75,7 persen).
Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat. Data Susenas 2003 menemukan bahwa APS penduduk berusia 13-15 tahun dari kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 93.98 persen, sementara untuk kelompok 20 persen termiskin baru mencapai 67.23 persen. Kesenjangan lebih lebar dijumpai pada usia 16-18 tahun dimana kelompok 20 persen terkaya mencapai 75.62 persen dan 20 persen termiskin hanya mencapai 28.52 persen.
Selain kesenjangan partisipasi sekolah antara penduduk kaya dan miskin terdapat juga kesenjangan antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Rata-rata APS untuk penduduk berusia 13-15 tahun di perkotaan telah mencapai 89.3 persen sementara untuk penduduk pedesaan hanya 75.6 persen. Kesenjangan lebih nyata terlihat pda kelompok usia 16-18 tahun, APS untuk penduduk perkotaan sebesar 66.7 persen sementara penduduk perkotaan hanya mencapai 38.9 persen.
Data APS di atas menujukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin lebar kesenjangan yang terjadi. Untuk anak usia 7-12 tahun, anak usia sekolah dasar, terdapat kesenjangan antara kelompok penduduk kaya-miskin dan kelompok penduduk pedesaan-perkotaan. Namun kesenjangan ini terlihat lebih lebar untuk anak usia SLTP (usia 13-15 tahun).
Persoalan ketiga, angka drop out (DO) masih tinggi. Pada tahun ajaran 2004/2005 angka DO untuk anak SD/MI mencapai 685.967. Selain itu anak yang lulus SD tetapi tidak mampu melanjutkan ke jenjang SMP juga tinggi, untuk tahun 2004/2005 jumlahnya mencapai 495.261. Tingginya angka DO dan angka lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP biasanya adalah karena faktor ekonomi orang orang tua, sementara itu biaya yang harus dikeluarkan untuk bersekolah tidaklah murah.
Persoalan keempat, fasilitas pelayanan pendidikan dasar belum tersedia secara merata. Fasilitas pelayanan pendidikan di daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan yang masih terbatas menyebabkan anak-anak daerah tersebut sulit mengakses pendidikan dasar.
Selain itu masih banyak dijumpai gedung-gedung Sekolah dasar dan sekolah menengah dalam keadaan rusak dan tak layak huni. Hasil survei Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 2004 menunjukkan bahwa 57.2 persen gedung SD/ MI dan sekitar 27.3 persen gedung SMP/MTs mengalami rusak ringan dan rusak berat. Akibatnya para murid terpaksa belajar di ruangan terbuka, atau menanggung bahaya belajar di dalam gedung yang hampir roboh.
Persoalan kelima, kualitas pendidikan yang rendah. Sebenarnya kualitas kepandaian siswa-siswa Indonesia tidaklah kalah dari negara-negara lain. Buktinya, berulang-ulang anak Indonesia menang di arena perlombaan ilmu pengetahuan di tingkat internasional seperti di Olimpiade Fisika, dan The First Step to Nobel Prize (lihat data di bawah).
Tabel 2:
Siswa Indonesia yang Memenangkan Medali Emas di The First Step to Nobel Prize
Tahun
Nama
Sekolah
1999
I Made Agus Wirawan
SMUN 1 Bangli, Bali
2004
Septinus George Saa
SMUN 3 Jayapura, Papua
2005
Anike Nelce Bowaire
SMAN 1 Serui, Papua
2005
Dhina Pramita Susanti
SMAN 3 Semarang, Jateng
Di olah dari Kompas, 17 Juni 2005
Meski siswa-siswa Indonesia terbilang sering memenangkan perlombaan internasional, namun secara kualitas ternyata siswa Indonesia masih tertinggal jauh. Hal ini misalnya terlihat dari survei Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Lembaga ini melakukan survei secara internasional dan menggunakan metode statistik ketat. Hasilnya lembaga ini menempatkan posisi Indonesia pada posisi di bawah rata-rata (Suara Pembaharuan, Rabu 4 Mei 2005). Pada tahun 1999 dan 2003 hasil TIMSS tidak menunjukkan peningkatan mutu yang signifikan. Bila nilai rata-rata untuk Matematika adalah 467, Indonesia hanya mampu mencapai angka 411. Begitu juga untuk nilai di bidang sains, nilai Indonesia hanyalah 420 jauh dibawah nilai rata-rata yang 474.
Mengapa timbul fenomena yang paradoksal seperti ini? Nampaknya persoalan bukan terletak pada kualitas manusianya namun lebih pada kualitas dan sistem pendidikan di Indonesia.
Melihat sederet persoalan di bidang pendidikan ini, publik saat ini menunggu kebijakan-kebijakan pemerintahan SBY-Kalla untuk segera menyelesaikannya. Apalagi dalam kampanye pemilihan presiden lalu, SBY-Kalla pernah menjanjikan terselenggaranya pendidikan gratis apabila ia terpilih.
KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAHAN SBY
Kebijakan umum pemerintahan SBY-Kalla ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJMmenyebutkan target ”meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan” sebagai sasaran pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2009. Target pemerintah dalam RPJM ini selain ingin menyelesaikan persoalan kuantitas---- meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan---, namun juga kualitas pendidikan di Indonesia. Target ini nampaknya memang ideal untuk mengatasi persoalan pendidikan yang selama ini dihadapi dan segaris dengan amanah undang-undang yang mewajibkan negara untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada warga negaranya.
Meski tercantum secara ideal dalam RPJM namun kenyataannya pemerintah masih belum memiliki kemauan politik kuat membuat pendidikan sebagai prioritas utama dalam kebijakannya. Salah satu indikasinya adalah alokasi anggaran pemerintah bidang pendidikan yang sangat tidak mencukupi. Pemerintah SBY-Kalla dalam APBN 2005 mengalokasikan sejumlah Rp 25,710 triliun untuk anggaran bidang pendidikan. Jumlah ini hanyalah 9.7 persen saja dari total anggaran APBN. Dari jumlah tersebut Dirjend Pendidikan Dasar dan Menengah (Disdakmen) mendapatkan jatah sebesar Rp 11,357 triliun[2].
Pemerintah beralasan bahwa kemampuan APBN negara tidak memungkinkannya untuk memenuhi kewajiban yang diembankan UUD ’45 harus mengalokasikan paling kurang 20 persen APBN untuk bidang pendidikan. Dengan alokasi anggaran yang demikian rendah, pemerintah SBY-Kalla sulit untuk mengimplementasikan cita-cita pendidikan gratis dan bermutu sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang dan sebagaimana yang dijanjikan dalam kampanye.
Menyikapi alokasi anggaran pendidikan ini masyarakat berreaksi keras[3]. Salah satu kritiknya adalah bahwa alokasi anggaran pendidikan yang rendah, tidak sesuai dengan amanah konstitusi Indonesia. Sebabnya UUD ’45 pasal 31 jelas-jelas memerintahkan agar negara mengalokasikan paling tidak 20 persen anggaran APBN untuk kepentingan bidang pendidikan. Alasan ini membuat pengamat pendidikan terus meragukan komitmen pemerintah SBY-Kalla dalam pembangunan pendidikan.
Bahkan di tingkat internasional, anggaran yang rendah ini telah membuat Indonesia dimasukkan oleh Organisasi Guru Internasional ke dalam daftar salah satu negara dari tujuh negara—selain Mesir, Brasil, Argentina, India, Bangladesh, Pakistan---yang tidak memperdulikan bidang pendidikan (Smeru 2004 :18). Lembaga pendidikan PBB sendiri, UNESCO, telah memberi ketentuan agar setiap negara paling tidak mengalokasikan 25 persen dari anggaran negaranya untuk bidang pendidikan.
Dengan kondisi anggaran yang demikian, dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand saja anggaran pendidikan Indonesia masih kalah jauh. Anggaran pendidikan Indonesia rata-rata hanya sepertiga dari anggaran pendidikan negara-negara tersebut. Bahkan anggaran pendidikan Zimbabwe misalnya mencapai 8 kali lebih besar dibandingkan anggaran pendidikan di Indonesia. Kondisi pendidikan Indonesia sangat parah sebab Indonesia ternyata merupakan Negara yang menyediakan anggaran pendidikan terkecil ke dua setelah Myanmar (Smeru 2004: 18).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR:
Ditengah keterbatasan dana dan keraguan masyarakat tersebut pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menanggulangi persoalan-persoalan pendidikan yang telah diuraikan di atas. Sepanjang rentang 6 bulan pemerintahannya, SBY-Kalla telah mengambil sejumlah kebijakan berkaitan dengan pendidikan. Secara garis besar kebijakan yang diambil oleh pemerintahan SBY-Kalla dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu 1) kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 2) kebijakan untuk memperbesar akses masyarakat terhadap pendidikan. Kebijakan pemerintah ini satu persatu diuraikan di bawah ini.
Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
Dalam RPJM, pemerintah menyadari bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hasil survei TIMMS memperlihatkan bahwa nilai murid di Indonesia secara umum lebih rendah dari standar rata-rata.
Menurut pemerintah kualitas pendidikan ini terutama disebabkan oleh 1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik kualitas maupun kuantitas, 2) kesejahteraan pendidik masih rendah, 3) fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, 4) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai.
Hasil survei Depdiknas tahun 2004 menggambarkan rendahnya tenaga pendidik ini. Survei menunjukkan bahwa belum semua tenaga pendidik SD/ MI berpendidikan D-2 ke atas (baru mencapai 61.4 persen). Demikian juga guru SMP/ Mts masih banyak yang berpendidikan di bawah D-3. Guru SMP/MTs yang mengenyam pendidikan D-3 ke atas barulah mencapai 75.1 persen. Dengan kualitas pendidikan formal guru yang belum memadai tentu saja tak mungkin diharapkan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Persoalan rendahnya kesejahteraan pendidik juga merupakan persoalan tersendiri. Alasan ini tak jarang menyebabkan pendidik terpaksa mencari tambahan pendapatan lain. Sehingga terjadi kasus sekolah atau pendidik menjadi agen penjualan buku-buku wajib untuk murid. Kejadian ini memungkinkan terjadinya buku wajib yang berganti setiap tahunnya, yang memberatkan beban orang tua murid.
Ditengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan ini, pemerintah menghadapi kendala yang serius yaitu keterbatasan dana. Dengan latar belakang demikian sejumlah kebijakan diambil oleh pemerintah SBY-Kalla sebagaimana diuraikan di bawah ini.
Perpanjangan Masa Pakai Buku Pelajaran Sekolah
Setiap kali kenaikan kelas, orang tua murid selalu gundah mencari tambahan biaya untuk membeli buku paket pelajaran baru dari sekolah. Ditengah-tengah keresahan orang tua siswa tersebut, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Alwi Shihab, melontarkan gagasan pemberlakuan buku pelajaran minimal 5 tahun. Gagasan ini muncul merespon ramainya keluhan para orang tua siswa yang harus menanggung lebih banyak biaya untuk buku paket pelajaran. Meskipun seorang siswa memiliki kakak yang duduk di kelas lebih tinggi, ia harus membeli buku pejarana baru. Fenomena ini seringkali dilukiskan dengan jargon ”ganti tahun ganti buku pelajaran”.
Menindaklanjuti gagasan Menko Kesra ini, akhirnya kebijakan tentang perbukuan tingkat SD sampai dengan SLTA dimasukkan sebagai target wajib belajar pendidikan 9 tahun dalam Program 100 Hari SBY. Untuk ini akan diterbitkan Peraturan Presiden yang megatur buku pelajaran.
Substansi peraturan ini antara lain adalah buku pelajaran dibatasi masa pakainya minimal lima tahun. Penerbit dilarang langsung berjualan buku ke sekolah dan ada sanksi administrasi bagi pelanggarnya. Hal ini terutama untuk menghindari praktik percaloan buku di sekolah yang ujung-ujungnya hanya akan memberatkan beban orang tua siswa.
Kebijakan pembatasan buku pelajaran ini sekilas nampak sebagai kebijakan populis. Artinya pemerintah dengan kebijakan ini ingin mencitrakan keberpihakannya pada rakyat banyak. Pasalnya dengan mematok buku pelajaran berlaku minimal selama lima tahun, masyarakat tak perlu harus membeli buku pelajaran baru. Siswa memiliki pilihan untuk memakai buku pelajaran kakak kelasnya, sehingga siswa miskin tak lagi perlu mengeluarkan biaya.
Namun demikian, Perpres pembatasan buku pelajaran sekolah ini apabila tidak dikaji secara serius sebenarnya mengandung dampak negatif menghambat pembaharuan informasi bagi anak didik. Untuk menghindari ”salah kebijakan” yang dapat berakibat buruk bagi mutu pendidikan di Indonesia sebaiknya pemerintah SBY-Kalla memilah persoalan yang ada. Dalam hal buku paket sekolah ini, sebenarnya ada dua akar persoalan yang membutuhkan penyelesaian berbeda.
Persoalan pertama, mutu buku paket pelajaran. Mutu buku sekolah saat ini masih sangat rendah. Hal ini paling tidak tercermin dari studi Sri Redjeki pada tahun 1997. Dari sekitar 300 buku teks biologi SD-SMA yang ia teliti, ternyata isi buku-buku teks Biologi yang digunakan di sekolah-sekolah Indonesia ketinggalan 50 tahun (Supriadi, Dedi 2000: 27).
Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebelum adanya pembatasan masa berlaku buku pelajaran saja buku-buku ilmu pengetahuan Indonesia tertinggal jauh. Apalagi kalau di adakan pembatasan sebagaimana yang dilontarkan oleh pemerintah.
Ilmu pengetahuan dan informasi berkembang sangat cepat, apabila buku pelajaran dipatok berlaku selama minimal 5 tahun akan menghambat perkembangan pengetahuan anak didik. Apalagi perubahan isi buku tidak hanya menyangkut substansi atau isi, tetapi juga metodologi dan cara penyampaian. Persoalan menjadi lebih parah karena masyarakat Indonesia saat ini masih amat bergantung kepada buku pelajaran dan belum terbiasa dengan media lain seperti internet, sementara guru tidak memiliki motivasi mencari alternatif informasi, hal ini dapat menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia[4].
Oleh karena itu kebijakan pembatasan masa pakai buku pelajaran ini ditakutkan justru akan lebih menurunkan kualitas pendidikan siswa Indonesia. Melihat kondisi ini semestinya pemerintah justru mengambil kebijakan untuk memperbaharui secara kontinyu buku paket pelajaran siswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada.
Persoalan kedua, mencegah beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua siswa. Buku sekolah saat ini memegang peranan yang sangat dominan di sekolah. Studi yang dilakukan terhadap 867 SD dan MI di Indonesia mencatat bahwa tingkat kepemilikan siswa akan buku pelajaran di SD berkorelasi positif dan signifikan dengan hasil belajarnya sebagaimana diukur dengan Nilai Ebtanas Murni (Supriyadi 1997 dalam Supriyadi 2000: 46). Semakin banyak buku yang dimiliki dan dibaca oleh siswa semakin baik prestasi belajarnya.
Meskipun buku memiliki arti yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, namun harus dimaklumi bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini masih miskin. Jangankan membeli banyak buku pelajaran sekolah, biaya pokok sekolah saja masih menjadi kesulitan tersendiri bagi mereka. Saat ini mayoritas masyarakat menganggap pendidikan merupakan sesuatu yang mahal[5].
Ditengah persoalan semacam ini, praktek percaloan buku di sekolah sudah menjadi rahasia umum. Pihak guru atau sekolah mengharuskan siswa untuk membeli buku-buku paket pelajaran melalui mereka, sehingga muncul semacam praktek monopoli yang merugikan. Keharusan membeli buku pelajaran baru setiap tahun ajaran baru membuat beban orang tua menjadi lebih berat.
Kebijakan pemerintah yang diambil semestinya mengatasi dua hal tersebut. Publik membutuhkan kebijakan yang mampu mengurangi beban orang tua tanpa mengorbankan kualitas pendidikan siswa. Kualitas pendidikan siswa dapat dijaga dengan menerbitkan kebijakan yang ketat terhadap pembaharuan isi dan metodologi buku pelajaran. Selain itu juga memperbesar akses siswa terhadap buku pelajaran. Salah satu caranya tentu saja dengan diterbitkannya banyak jenis buku paket gratis dan buku murah.
Mahkfiuddin Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), menyarankan agar kebijakan yang ditempuh bukannya mematok masa pakai buku pelajaran namun memperketat pengawasan agar tidak terjadi monopoli perdagangan buku di sekolah. Selain itu ia juga mengusulkan adanya pembenahan subsidi pada buku pejaran, buku pelajaran dapat dibebaskan dari pajak sehingga harganya lebih murah.
Peningkatan Mutu Pendidikan dengan Ujian Nasional
Dalam logika pemerintah, ujian nasional adalah suatu cara yang mesti ditempuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan memang telah dicanangkan sebagai target bagi pemerintah dan tercantum dalam RPJM. Untuk mengadakan ujian nasional ini pemerintah merencanakan diadakan dua kali, yaitu pada bulan Mei dan Juni 2005. Berdasar kesepakatan antara komisi X dengan Depdiknas anggaran pelaksanaan sebesar Rp 249 milyar baru akan terbit setelah PP Standar Nasional Pendidikan disyahkan.
Setelah PP no 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diterbitkan ujian nasionalpun diadakan sesuai rencana pemerintah. Pihak pemerintah mengklaim bahwa keputusannya ini diambil setelah didukung oleh serentetan studi yang dilakukan oleh Depdiknas (Kompas, senin 31 Januari 2005).
Sebenarnya PP Standar Pendidikan Nasional ini menuai reaksi keras publik karena dituduh dibuat secara tergesa-gesa dengan maksud menjadi alat pengesah dari kebijakan pemerintah yang lain yaitu pelaksanaan ujian nasional. Pengadaan ujian nasional yang dilakukan secara tergesa-gesa ini dikritisi oleh masyarakat karena berbagai alasan di bawah ini;
Ketidaksiapan Murid. Ujian nasional dilaksanakan secara tiba-tiba membuat siswa tidak siap. Hal inipun cukup merepotkan guru, mereka kesulitan menjelaskan standar nilai kelulusan kepada siswa. Akibatnya mereka pun tidak tahu sejauh mana materi yang akan diberikan kepada siswa untuk persiapan ujian nasional. Pasalnya, standar nilai kelulusan akan ditentukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang pembentukannyapun baru saja dilakukan dan belum efektif bekerja. Kenyataan ini sangat meresahkan baik siswa, guru, maupun orang tua siswa.
Ujian Nasional diskriminatif terhadap sekolah pinggiran. Sekolah pinggiran----seperti yang berada di daerah terpencil, daerah bencana, daerah konflik, dan daerah miskin--- tak memiliki kualitas yang sama dengan sekolah-sekolah di daerah lain. Oleh karena itu ujian nasional yang diadakan secara tergesa-gesa tak memberi kesempatan kepada mereka untuk menyiapkan diri secara lebih baik. Akibatnya ujian nasional cenderung diskriminatif terhadap mereka, jika dibanding dengan siswa dari daerah-daerah yang normal.
Ujian nasional cenderung memberatkan orang tua siswa. Menurut pengamatan Kompas, biaya yang dikeluarkan oleh siswa menghadapi ujian nasional cenderung bertambah besar. Kenaikan biaya itu akibat biaya tak langsung untuk persiapan ujian nasional seperti biaya pengayaan materi---mulai dari tambahan biaya pengajar dan tambahan materi dari buku-buku atau foto copy---- dan try out.
Memakai porsi anggaran pendidikan Depdiknas. Ujian nasional tidaklah murah, untuk menyelenggarakannya akan menelan anggaran Depdiknas yang dialokasikan dari APBN. Sebagai perbandingan, Ujian Akhir Nasional (UAN) 2004 misalnya menghabiskan anggaran sekitar Rp 300 milyar. Karena itu tak salah bila ada yang mengkritik bahwa penyelenggaran ujian nasional hanyalah pemborosan anggaran. Di tengah bertumpuknya persoalan pendidikan, pemborosan anggaran sangatlah tidak tepat.
Peningkatan mutu pendidikan dan standaridisasi pendidikan tidaklah mudah. Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah justru pemikiran segar guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang membutuhkan strategi bertahap dan tanpa penyeragaman. Sekolah-sekolah yang kurang berkualitas atau di daerah-daerah terpencil dapat dipacu dahulu dengan berbagai bantuan untuk peningkatan kualitas, baik dari segi prasarana dan tenaga pengajar, sampai akhirnya siap dilakukan standarisasi yang sesungguhnya[6].
Gino Vanollie, sekretaris umum Forum Martabat Guru Indonesia, berpendapat daripada langsung mengadakan ujian nasional seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan evaluasi apakah pemenuhan standar pelayanan minimum pendidikan sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah, mulai dari program hingga kualitas guru. Sebab bila belum maka ujian nasional hanyalah akan melakukan diskriminasi terhadap daerah-daerah yang kurang memiliki akses terhadap pendidikan.
Peningkatan Profesionalisme Guru
Karena penasaran kenapa sedikit sekali lulusan SMA yang berhasil lolos seleksi program-program studi eksak, Dinas Pendidikan NTT mengadakan tes untuk para guru SMA. Dalam tes tersebut, para guru diminta mengerjakan soal-soal matematika, fisika, dan kimia yang diambil dari soal-soal ujian masuk perguruan tinggi. Hasilnya sangat mengejutkan, ternyata para guru hanya mendapat nilai rata-rata 4,0. Kasus di propinsi NTT ini menunjukkan betapa rendah kualitas guru di Indonesia.
Pemerintah SBY-Kalla, sebagaimana disebut dalam RPJM, menyadari bahwa mutu guru merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu sebabnya adalah dalam kebijakan-kebijakan sebelumnya seringkali guru diangkat dengan mekanisme crash program. Guru-guru diangkat bukan dari lulusan pendidikan guru namun hanya melalui training singkat[7].
Untuk meningkatkan mutu guru, Mendiknas mencanangkan program peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dalam program 100 hari pertama kabinetnya. Sebagai tindak lanjut dari program ini maka pada tanggal 2 Desember 2005 lalu, pada peringatan hari guru nasional, Mendiknas mencanangkan guru sebagai profesi.
Peningkatan status guru dari pekerja menjadi profesi harus diikuti pendidikan khusus yang dapat meningkatkan kualitas mereka. Menurut Menteri, peningkatan kualitas guru itu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Kompas, Jum’at 28 Januari 2005).
Kebijakan peningkatan profesionalisme guru tak cukup berhenti sampai di sini. Untuk ini pemerintahan SBY telah merancang RUU tentang guru. Pemerintahpun telah mempersiapkan lembaga utama yang mengurusi profesi guru, yakni Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan yang saat ini dijabat oleh Fasli Jalal.
Pasal 12 (1) RUU guru versi penyempurnaan 9 November 2004 disebutkan bahwa gaji guru pegawai negeri sipil (PNS) ditetapkan lebih tinggi dari pada gaji PNS lain, yang besarannya diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah. Ayat (2) pasal yang sama menyebutkan bahwa gaji guru non-PNS ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan dengan mengacu kepada besaran gaji guru PNS tersebut.
Menurut Mohammad Surya, Ketua Pengurus Besar PGRI, RUU tersebut ingin melindungi hak guru yang selama ini terabaikan. Alasannya, ”kalau tidak ada landasan hukumnya, kesejahteraan para guru tidak akan meningkat dan akan terus berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia”.
Mendukung hak-hak guru adalah langkah maju dalam kebijakan pendidikan. Sebab kebijakan ini seiring dengan tuntutan peran profesional guru. Hanya saja persoalan profesionalisme guru tak akan selesai semata dengan memberikan sebuah Dirjen yang mengurusi peningkatan mutu guru. Pasalnya peningkatan mutu guru bukanlah persoalan birokrasi dan manajemen semata.
Demikian juga kualitas pendidikan dasar di Indonesia tak cukup dilakukan hanya dengan peningkatan kesejahteraan PNS. Pasalnya, saat ini ribuan sekolah masih sangat tergantung pada jutaan guru bantu dan guru honorer bergaji sangat rendah. Di bawah ini adalah data guru bantu di setiap propinsi di Indonesia.
Tabel 3.
Data Sebaran Guru Bantu Menurut Jenjang Pendidikan di Tiap Propinsi tahun 2003
No
Propinsi
Jenis/Jenjang Sekolah
Total
SD
SMP
1
DKI Jakarta
925
1.071
1.996
2
Jawa Barat
17.448
4.586
22.034
3
Jawa Tengah
9.563
6.779
16.342
4
D.I.Yogyakarta
669
381
1.050
5
Jawa Timur
8.498
5.098
13.596
6
Nangroe Aceh
1.425
1.410
2.835
7
Sumatera Utara
7.067
2.357
9.424
8
Sumatera Barat
3.666
1.297
4.963
9
Riau
2.594
1.171
3.765
10
Jambi
1.555
671
2.226
11
Sumatera Selatan
3.763
2.127
5.890
12
Lampung
2.233
1208
3.441
13
Kalimantan Barat
2.302
849
3.151
14
Kalimantan Tengah
1.547
920
2.467
15
Kalimantan Selatan
1.659
1.009
2.668
16
Kalimantan Timur
1.016
539
1.555
17
Sulawesi Utara
307
250
557
18
Sulawesi Tengah
2.285
1.288
3.573
19
Sulawesi Selatan
4.735
1.693
6.428
20
Sulawesi Tenggara
1.220
667
1.887
21
Maluku
3.202
394
3.596
22
Bali
1.164
486
1.650
23
NTB
1.404
711
2.115
24
NTT
2.722
884
3.606
25
Papua
1.640
615
2.255
26
Bengkulu
471
331
802
27
Maluku Utara
283
227
510
28
Banten
10.430
3.313
13.743
29
Bangka-Belitung
816
194
1.010
30
Gorontalo
648
175
823
Total
13.597
42.701
56.298
Diolah dari data Balitbang Depdiknas 2003
Melihat bahwa jumlah guru bantu tingkat SD dan SMP yang demikian banyak, sesungguhnya pendidikan di Indonesia bergantung terhadap mereka. Apabila seluruh guru bantu yang ada menarik diri dari mengajar proses belajar mengajar di sekolah akan terganggu. Oleh karena itu, pemerintah tak cukup hanya memperhatikan kesejahteraan guru PNS. Guru bantu juga patut mendapatkan penngkatan kesejahteraan karena mereka memiliki fungsi yang sama dengan guru PNS.
Kebijakan Memperbesar Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan.
Selain mutu pendidikan, pemerintah juga ingin memperbesar akses masyarakat terhadap pendidikan sebagaimana tercantum dalam RPJM. Lagi-lagi kendala utamanya adalah anggaran yang rendah. Dengan latar belakang persoalan ini pemerintahan SBY-Kalla mengambil beberapa kebijakan sebagai berikut.
Pembagian Dua Jalur Pendidikan Berdasar Kemampuan Dana.
Keterbatasan anggaran pendidikan menggiring pemerintah menempuh kebijakan membagi dua jalur pendidikan. Kebijakan ini dikeluarkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) no 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Secara formal PP tentang standar nasional pendidikan ini membedakan pendidikan menjadi dua jalur yaitu sekolah formal mandiri dan sekolah formal standar.
Sekolah formal mandiri merupakan jalur pendidikan formal yang diperuntukkan bagi warga negara yang mampu baik secara akademik maupun finansial, dan memandang pendidikan sebagai investasi untuk masa depan. Sementara sekolah formal standar adalah jalur pendidikan formal yang diperuntukkan bagi warga negara yang kurang mampu baik secara akademik maupun finansial, sekaligus sebagai jaring pengaman bagi mereka yang gagal/ belum berhasil bersaing di jalur formal mandiri.
Sekolah formal mandiri memiliki tema utama ”mutu dan keunggulan kompetitif pada tingkat nasional dan global”. Pendidikan pada jalur ini diselenggarakan secara mandiri tanpa menutup kemungkinan bantuan dari pemerintah/ pemerintah daerah. Desain pendidikan dirancang terutama bagi mereka yang mampu bersaing untuk memperoleh pendidikan bermutu dan bersedia membayar biayanya.
Sementara sekolah formal standar mengusung tema utama ”pemerataan pendidikan dan keadilan akses terhadap pelayanan pendidikan bermutu yang sesuai dengan standar nasional pendidikan”. Untuk menjamin pemerataan pendidikan dan keadilan akses, bantuan atau bimbingan dari pemerintah dan/ atau pemerintah daerah masih besar peranannya. Pada tingkat pendidikan Wajib Belajar 9 tahun, pendanaan biaya operasi satuan pendidikan dijamin oleh pemerintah daerah, tanpa menutup kemungkinan bantuan dari masyarakat. Pendidikan pada jalur ini dirancang terutama bagi mereka yang bersekolah dengan harapan untuk mempermudah mencari pekerjaan.
Depdiknas memberikan penjelasan resmi berkaitan dengan pembagian dua jalur pendidikan dalam PP no 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ini. Menurut Depdiknas, pengklasifikasian sekolah/ madrasah ke dalam kategori standar dan mandiri lebih diarahkan untuk kepentingan pemetaan. Langkah ini sekaligus sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan penentuan prioritas pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai kualitas pendidikan sesuai standar nasional menjadi mandiri[8].
Nampaknya pemerintah melihat bahwa pembagian dua jalur pendidikan ini adalah alasan yang rasional ditengah keterbatasan anggaran pendidikan. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah berpikir untuk memfokuskan penyaluran dana bagi jalur pendidikan formal standar. Sementara jalur pendidikan formal mandiri pendanaannya diserahkan lebih banyak kepada masyarakat, terutama apabila masyarakat ingin mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik.
Ada dua hal yang patut dikritisi dari kebijakan pembagian dua jalur pendidikan ini. Kritik yang pertama berkaitan dengan substansi kebijakan itu sendiri. Kritik yang kedua berkaitan dengan proses dilahirkannya kebijakan.
Pertama, substansi kebijakan dua jalur pendidikan cenderung diskriminatif. Ketika anak didik kaya dan miskin dipisahkan yang terjadi justru adalah segregasi sosial. Anak dari keluarga berada tak akan mampu belajar berempati terhadap temannya yang miskin, demiakian sebaliknya. Pembagian jalur ini juga akan memberi label sosial bahwa siswa miskin memiliki kebutuhan pendidikan yang berbeda dari siswa yang mampu secara ekonomi. Diskriminasi ini jutru menyalahi hakekat pendidikan yang mengajarkan keadilan dan humanisme. Alasan yang nampaknya rasional dari segi hitung-hitungan ekonomi ini menjadi tidak sederhana karena dampak sosialnya sangat besar.
Pembedaan label sekolah formal mandiri dan sekolah formal standar juga berpotensi menebar stigmatisasi sekolah kaya dan sekolah miskin di masyarakat dan dunia kerja. Sekolah formal standar akan mengesankan sebagai sekolah anak miskin sehingga pelayanan akademiknya pun sangat minimal. Sebaliknya sekolah formal mandiri memunculkan kesan sekolah anak orang kaya sehingga pelayanan akademiknya pun jadi maksimal.
Terakhir, sekolah negeri jika sudah dikategorisasikan oleh pemerintah menjadi sekolah formal mandiri, dengan sendirinya tidak lagi menerima subsidi dari pemerintah. Konsekuensinya sekolah bersangkutan akan menarik dana sebesar-besarnya dari masyarakat. Bila demikian yang terjadi, sekolah negeri akan berposisi sebagai sekolah swasta. Akhirnya yang terjadi adalah penyimpangan logika, dimana sekolah negeri yang befungsi sebagaia layanan publik berubah menjadi sektor privat. Hal ini memiliki implikasi lebih serius yaitu pengurangan tanggung jawab negara terhadap pembiayaan pendidikan. Pemerintah, dalam hal ini justru melimpahkan beban biaya pendidikan kepada masyarakat [9].
Kedua, proses kelahiran kebijakan tidak demokratis.Sebelum dikeluarkannya PP no 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, persoalan yang sama sempat muncul dalam wacana publik. Rencana Strategi (Renstra) yang dibuat oleh Depdiknas sempat bocor ke tangan publik dan menuai reaksi keras karena pembagian dua jalur pendidikan ini.
Akibat kritik keras masyarakat terhadap Renstra Menteri Bambang Sudibyo bahkan sempat menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Renstra itu hanyalah sebuah wacana (Kompas 14 April 2005). Ia bahkan sempat akan mengancam orang-orang yang mewacanakan topik yang ada dalam Renstra sebagai ”membocorkan rahasia negara”. Ia juga menyebut orang yang mewacanakan Renstra ”bisa dituntut secara hukum”.
Penolakan Mendiknas untuk mewacanakan kebijakan Renstra dan membuat kebijakan lain yang senapas dengan mengabaikan kritik, sungguh bertolak belakang dengan semangat demokrasi. Semangat demokrasi ini dalam aras kebijakan publik telah merubah konsep government menjadi governance, dalam hal ini kebijakan publik tak lagi dipandang sebagai dominasi pemerintah (Edi Suharto, 2005: 13). Dalam konsep ini keterlibatan masyarakat dalam menciptakan kebijakan publik adalah keharusan.
Dalam kasus pembagian pendidikan menjadi dua jalur ini, pemerintah justru cenderung merahasiakan kebijakan publik yang akan diambilnya. Tiba-tiba saja kebijakan pembagian dua jalur pendidikan---- yang nota bene bersangkutan dengan nasib seluruh rakyat Indonesia---telah diambil tanpa mempedulikan komentar publik.
Wajib Belajar Sembilan Tahun: Maksimalisasi Peran Serta Masyarakat.
Salah satu target khusus yang disebutkan dalam RPJM adalah meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia. Target ini dicapai dengan dua indikator yaitu 1) meningkatnya prosentase pendudukan yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan 2) meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah.
Komitmen pemerintah untuk meningkatkan prosentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ini dilakukan dengan menyiapkan draft Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Wajib Belajar Sembilan Tahun. Seperti dikutip Kompas, Jum’at 13 Mei 2005 pasal 13 (1) RPP Wajib Belajar menyatakan: Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin pendanaan penyelenggaraan wajib belajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Namun demikian, komitmen ini tidak sepenuhnya ditanggung sendiri oleh pemerintah. Pemerintah ingin melimpahkan tanggung jawab pendidikan wajib sembilan tahun ini ke pundak masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam ayat-ayat RPP selanjutnya. Ayat (4) berbunyi: Pemerintah dan pemerintah daerah membantu pembiayaan penyelenggaraan program wajib belajar yang diselenggarakan masyarakat. Kata ”membantu” dalam ayat (4) mencerminkan melemahnya tanggung jawab pemerintah. Kata membantu dengan sendirinya tak lagi memosisikan pemerintah sebagai pemeran utama dalam pembiayaan wajib belajar.
Melemahnya komitmen pemerintah ini semakin tampak dalam ayat (7): Pendanaan wajib belajar dapat beasal dari masyarakat atau sumbangan lain yang tidak mengikat. Jelas ayat ini dinilai menggiring masyarakat untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah dalam membiayai wajib belajar.
Kebijakan pendidikan dasar pemerintahan SBY ini tak berbeda dengan kebijakan klasik yang diambil oleh pemerintahan Megawati. UU Sisdiknas no 20/ 2003 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Megawati, pada pasal 46(1), menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Dengan rumusan UU ini artinya pemerintah telah membalikkan logika awal yang dibangun oleh UUD bahwa pemerintah adalah pihak utama yang bertanggungjawab memberikan pendidikan berkualitas. UU Sisdiknas telah membuat logika baru bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab negara namun juga masyarakat. Lebih jauh logika ini menjadi pemerintah bertanggung jawab separuh, masyarakat bertanggung jawab separuh.
RPP Wajib Belajar Sembilan Tahun ini menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) V yang berlangsung di Surabaya Oktober 2004 menelurkan 20 butir rekomendasi yang dituangkan dalam Deklarasi Surabaya 2004. Salah satu butir rekomendasi itu menekankan perlunya pemerintah memperbaiki program pendidikan, terutama demi mencegah putus sekolah (drop out) peserta didik jenjang pendidikan dasar. Menurut Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Prof Dr Fakry Gaffar, tingginya angka drop out dan maraknya kasus bunuh diri karena alasan biaya belakangan ini mestinya menyadarkan tim penyususn draf RPP untuk makin jeli dalam mencocokkan antara perangkat aturan, kenyataan sekarang, dan target yang dituju.
Aktivis pendidikan, Lodi Paat juga menyampaikan kritiknya dalam FGD TII. Ia menyatakan bahwa upaya pelibatan masyarakat dalam proses pembiayaan pendidikan sebenarnya membuktikan niat pemerintah untuk menghindar dari tanggung jawabnya menanggung biaya pendidikan dasar yang sebenarnya sudah jelas tertuang dalam UUD ’45.
Senada dengan Lodi Paat, Mohammad Abduhzen dalam makalahnya menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas, RUU BHP, dan RUU Wajib Belajar adalah sebuah paradigma yang keliru. Pasalnya sudah jelas dalam UUD 45 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya pendidikan dasar bagi warga negara adalah gratis, tanpa biaya. Pasal-pasal dalam UU Sisdiknas, RUU BHP, dan RUU Wajib Belajar ----- yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat---- telah membangun logika aparatur bahwa pemerintah bertanggung jawab separuh, dan separuh ditanggung oleh masyarakat.
Sampai saat ini arti ”ditanggung oleh masyarakat” adalah ditanggung oleh orangtua siswa. Akibatnya sekolah memungut berbagai iuran dan sumbangan kepada orangtua siwas. Pendidikan menjadi mahal dan hanya menyentuh kelompok masyarakat menengah ke atas.
Anak-anak dari kelompok masyarakat miskin tak mampu membiayai sekolah. Atau mengalami problem psikologis dan sosiologis karena tuntutan biaya sekolah. Bunuh diri anak sekolah bukanlah menjadi perkara langka lagi. Media Indonesia mencatat sejumlah anak bunuh diri karena alasan sekolah ini:
Tabel 4:
Data Siswa Bunuh Diri Karena Biaya Sekolah
Tanggal
Nama
Umur
Sekolah
Motif
Juni 1997
Wartini
13
SD Samarinda Kaltim
Malu dituduh nunggak uang SPP
Agustus 2003
Heryanto
12
SD Garut, Jawa Barat
Gantung diri, malu tidak bayar uang keterampilan Rp 2.500 namun selamat
Juni 2004
Soleh
14
Orang tua tidak sanggup bayar ujian akhir. Selamat
Mei 2005
Eko Haryanto
15
Kecamatan Kramat, Tegal, Jateng
Gantung diri, malu menunggak uang sekolah
Mei 2005
Jarwanto
16
SMP Kec Jatoroto, Wonogiri, Jateng
Gantung diri, malu belum bayar SPP
Data Media Indonesia 22 Mei 2005 (Dari berbagai sumber)
Tidak ada data pasti tentang jumlah anak bunuh diri karena persoalan sekolah. Namun kasus yang dihimpun oleh Media Indonesia di atas, cukup mampu mengindikasikan sebuah gambaran betapa mengenaskan situasi pendidikan di Indonesia. Beban biaya yang ditanggung orang tua miskin dalam menyekolahkan anaknya sangat berat. Sang anak akhirnya mengalami persoalan psikologis dalam kaitan hubungan sosialnya di sekolah. Untuk itu cara yang dipakai pemerintah saat ini, membebankan pembiayaan pendidikan kepada orang tua siswa, tidaklah tepat.
Semua kebijakan bidang pendidikan yang dibahas di atas memperlihatkan sikap pragmatisme pemerintah SBY-Kalla. Pragmatis dalam arti bahwa pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa memperhatikan dampak lain yang mungkin lebih signifikan pengaruhnya. Soal percaloan buku di sekolah diatasi dengan membatasi masa pakai buku pelajaran yang justru mengancam kualitas pendidikan itu sendiri. Soal kualitas pendidikan melulu diatasi dengan ujian nasional tanpa memperhitungkan keragaman situasi dan kompleksitas dampak yang ditimbulkannya. Kekurangan dana pendidikan diatasi dengan membagi sekolah menjadi sekolah kaya (sekolah formal mandiri) dan sekolah miskin (sekolah formal standar) tanpa mempertimbangkan efek sosial yang bakal muncul.
Pragmatisme kebijakan pemerintah ini semakin kentara saat pemerintah mengambil kebijakan penyaluran Dana Kompensasi BBM bidang pendidikan sebagaimana diuraikan dibawah ini.
Dana Kompensasi BBM Untuk Pendidikan
Sebagaimana diketahui pengurangan subsidi BBM mendapat protes keras dari masyarakat, karena akan mengakibatkan peningkatan biaya hidup masyarakat. Menanggapi protes keras masyarakat yang menentang pencabutan subsidi BBM, pemerintah beralasan bahwa subsidi BBM harus dicabut karena lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Akan lebih baik apabila subsidi ini dikurangi dan uang subsidi dikompensasikan bagi kepentingan rakyat miskin, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk membuktikan konsistensi logika ini akhirnya pemerintah mengusulkan program penyaluran dana kompensasi BBM untuk pendidikan.
Kepada DPR awalnya pemerintah mengusulkan program penyaluran dana kompensasi BBM ini dalam bentuk pemberian beasiswa (Dana Bantuan Khusus Murid) bagi orang miskin. Menurut usulan pemerintah sebanyak 9,69 juta anak miskin di tingkat SD-SMA atau yang sederajat—baik yang berada di sekolah maupun putus atau tidak melanjutkan sekolah—akan mendapatkan bantuan. Besarnya beasiswa atau dana bantuan khusus murid (BKM) per siswa miskin yang sudah ada di sekolah tingkat SD sederajat Rp 25.000 per bulan. Sementara bantuan bagi siswa SMP sederajat Rp 65.000 per bulan, dan SMA sederajat Rp 120.000 per bulan untuk masing-masing siswa. Pihak sekolah, dalam hal ini Komite Sekolah, akan diserahi tugas untuk menyeleksi siswa yang layak mendapatkan beasiswa.
Pendidikan gratis menurut pemerintah adalah bahwa siswa tak mampu yang dibebaskan dari segala macam pungutan. Sedangkan siswa yang mampu, masih harus menanggung sebagian biaya pendidikan[10]. Mekanisme penyaluran beasiswa yang diusulkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
Tim PKPS-BBM kabupaten/kota menentukan jatah murid penerima bantuan untuk masing-masing sekolah/madrasah. Beberapa indikator yang digunakan adalah jumlah siswadari keluarga pra sejahtera, besar iuran sekolah, jarak sekolah, dan indikator lokallainnya.
Tim pusat dan tim provinsi menentukan jatah murid penerima bantuan masing-masing kabupaten/Kota berdasarkan jumlah siswa, angka putus sekolah, angka melanjutkan, dan indeks kemiskinan kabupaten/kota
Tim PKPS-BBM sekolah/madrasah, masyarakat, dan aparat desa menyeleksi siswa penerima bantuan. Indikator yang dipakai, antara lain, berasal dari keluarga yang kurang mampu, bertempat tinggal jauh dari sekolah/madrasah, mempunyai lebih dari tiga saudara yang berusia dibawah 18 tahun, yatim dan/ atau piatu, dan pertimbangan lain misalnya cacat fisik, korban musibah berkepanjangan, atau anak dari korban PHK, dan indicator lokal lainnya.
Mekanisme penyaluran dana kompensasi BBM dengan beasiswa ini mendapat banyak kritik. Menurut mereka mekanisme demikian rawan beasiswa tidak tepat sasaran. Akhirnya usulan mekanisme beasiswa versi pemerintah ini menjadi perdebatan seru di Komisi X DPR. Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Golkar, Anwar Arifin, mengingatkan agar pemerintah berpegang pada amanat UU Sisdiknas yakni menjamin pendidikan dasar bagi warga negara. Oleh karena itu Anwar Arifin lebih memilih agar dana kompensasi kenaikan BBM digunakan untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar bagi seluruh warga negara. Dengan demikian pemerintah tak perlu mencari anak-anak miskin untuk mendapatkan beasiswa. Orang miskin juga tak perlu repot mencari berbagai surat kemiskinan untuk mendapatkan beasiswa. Pasalnya model beasiswa sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya, seringkali bocor dalam pelaksanaannya.
Disisi lain pemerintah memiliki argumen yang berbeda[11]. Jika pendidikan dasar gratis dilaksanakan dan sekolah setingkat SD dan SMP dipukul rata tidak boleh menarik dana dari masyarakat, justru akan merugikan pendidikan itu sendiri. Pasalnya dengan melulu bergantung pada dana pemerintah sekolah hanya akan memiliki dana yang pas-pasan. Akibat selanjutnya sekolah tak akan dapat mengejar mutu yang lebih baik.
Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya DPR memutuskan untuk menolak model penyaluran dana kompensasi pengurangan subsidi BBM yang diusulkan pemerintah. Panitia Kerja DPR untuk APBN-P 2005 sepakat menghilangkan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan beasiswa pendidikan demi menambah dana untuk sekolah gratis. Program pendidikan gratis ini akhirnya mendapatkna alokasi dana sebesar 6,2719 triliun lebih besar dari pengajuan pemerintah dalam bentuk beasiswa pendidikan yang sebesar Rp 5,6014 triliun.
Jumlah ini, nampaknya mengikuti alur kebutuhan sekolah gratis versi Bappenas. Menurut data Bapenas kebutuhan siswa SD mencapai Rp 102.000 per siswa per tahun dan Rp 315.000 per siswa per tahun untuk SMP. Tentu saja jumlah ini hanyalah mampu menutup biaya sebagian kebutuhan siswa. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Diknas pernah meneliti tentang kebutuhan siswa per tahun ini sebagaimana terlihat dalam data di bawah ini:
Tabel 5:
Biaya Pendidikan Siswa per Tahun
Jenis dan jenjang pendidikan
Biaya Satuan Pendidikan Per Tahun(dalam ribu rupiah)
Buku dan ATS
Pakaian & Perlengkapan sekolah
Transportasi
Karyawisata
Uang Saku
Iuran sekolah
Total
SD
245,5
348,0
331,5
55,0
492,5
317,5
1.790,0
MI
200,5
298,5
215,0
42,5
374,0
150,0
1.280,5
SMP
264,0
346,5
374,0
64,5
646,0
501,5
2.196,5
MTs
183,0
318,5
242,5
57,0
495,0
296,5
1.592,5
Balitbang Depdiknas (Dikutip oleh Media Indonesia)
Dengan dana kompensasi BBM sebagaimana disebut sebelumnya, pemerintah hanya mampu menanggung sebagian kecil kebutuhan siswa saja. Pasalnya sekolah penerima biaya operasional hanya mampu menggratiskan antara lain formulir pendaftaran, buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan, biaya pemeliharaan, ujian sekolah, ulangan umum bersama, dan ulangan umum harian. Ini hanyalah kebutuhan pokok siswa.
Padahal kebutuhan siswa jauh lebih besar. Data Balitbang-Depdiknas 2004 memperkirakan bahwa jumlah kebutuhan siswa SMP mencapai Rp 501.500 per tahun. Kebutuhan secara total siswa SD per orang per tahun sebesar Rp 1.790.000 sementara untuk siswa SMP mencapai Rp 2.196.500 (lihat tabel di atas).
Dengan hanya menanggung sejumlah biaya pokok pendidikan orang tua murid masih harus menanggung biaya terbesar sekolah siswa. Orang tua siswa masih harus mengeluarkan uang untuk biaya seragam dan perlengkapan sekolah, transportasi, dan uang saku siswa. Siswa dari kelompok masyarakat miskin masih besar kemungkinannya tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki biaya untuk menanggung biaya tambahan itu.
Dengan mekanisme penyaluran dana kompensasi BBM yang demikian justru kompensasi BBM akan salah sasaran. Sebagian biaya sekolah anak SD dan SMP, tak peduli miskin atau kaya akan mendapatkan subsidi. Padahal siswa kaya justru tak terlalu membutuhkan subsidi. Sementara di sisi lain siswa miskin, meski mendapat subsidi tetap akan membutuhkan dana lain seperti seragam, alat tulis, buku, transportasi, dan uang saku yang jumlahnya justru lebih besar dari biaya pokok iuran sekolah itu sendiri.
Dengan situasi keuangan negara sebagaimana saat ini, pendidikan gratis (benar-benar tanpa pungutan) tak mungkin dilakukan. Dengan ”menggratiskan” biaya pendidikan dengan mekanisme sebagaimana yang telah disepakati antara pemerintah dengan DPR tersebut justru memiliki kecenderungan merugikan bagi penduduk miskin. Bukan hanya mekanisme subsidi silang tak berjalan, namun dana yang seharusnya difokuskan untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi penduduk kalangan terbawah tak tercapai. Kebijakan sekolah gratis semacam ini akhirnya tak lain dan tak bukan merupakan jargon politik pemerintah saja.
Kalau pemerintah memang tidak mampu menanggungnya sendiri dan membutuhkan keterlibatan masyarakat, ada alternatif yang bisa dicontoh dari kasus di negara lain. Kasus di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan tak selamanya berdampak buruk memberatkan beban orang tua. Sekolah di Amerika Serikat dibiayai oleh dana komunitas. Namun berbeda dengan di Indonesia, sekolah mendapatkan dana masyarakat melalui pembayaraan pajak masyarakat. Dengan demikian meski konsepnya sekolah dengan dana komunitas tetapi tidak memberatkan orang tua siswa sebagaimana yang terjadi di Indonesia saat ini. Dengan cara ini orang yang kaya ---yang pada akhirnya menjadi pembayar pajak tebanyak---menjadi penyumbang paling banyak untuk pendidikan. Anak orang kaya dan anak orang miskin dapat bersekolah di tempat yang sama, dengan kualitas yang baik karena dibiayai secara cukup oleh komunitas. Situasi ini membangun mekanisme subsidi silang antara warga yang kaya dan yang miskin.
Ketika pemerintah secara sendirian tak mampu menyelenggarakan sekolah gratis sebagaimana yang diamanahkan UUD’45 allternatif penyelenggaraan pendidikan komunitas model Amerika Serikat ini layak untuk dipertimbangkan. Pemerintah dan pemerintah daerah, misalnya, dapat mengalokasikan pajak untuk sektor-sektor tertentu langsung untuk membiayai pendidikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI: MENUJU REFORMASI PENDIDIKAN INDONESIA
Assessment di atas menunjukkan bahwa kebijakan bidang pendidikan dan kebijakan sosial lainnya cenderung dikesampingkan dibandingkan dengan kebijakan ekonomi. Alokasi anggaran pendidikan yang rendah, menjadi salah satu indikasi lemahnya kemauan politik pemerintah SBY-Kalla dalam mengembangkan pendidikan. Anggaran APBN sejauh ini hanyalah Rp 25,710 triliun, jauh lebih rendah dari amanah konstitusi yang mencapai 20 persen anggaran APBN.
Alokasi ini lebih rendah jika misalnya dibandingkan dengan dana yang dikucurkan untuk BLBI yang mencapai Rp 144 triliun. Demikian juga dana yang disediakan untuk penyediaan infrastruktur pengembangan ekonomi yang mencapai Rp 60 triliun per tahun selama lima tahun.
Pertanyaannya, mengapa pemerintah cenderung menganggap pendidikan bukan sebagai prioritas utama dalam rencana pembangunannya? Hal ini tak lepas dari pengaruh kebijakan politik dan ekonomi makro yang diambil pada awal pemerintahan Orde Baru.
Pada waktu itu, untuk mensikapi kegagalan ekonomi dan kekacauan politik Orde Lama, pemerintahan Soeharto mencanangkan kebijakan Trilogi Pembangunan yang memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi dikejar dengan asumsi adanya tricle down effect (efek penetesan ke bawah) yang diharapkan akan memberi efek pemerataan pendapatan lebih luas. Asumsi inilah yang mendorong pemerintah Orde Baru lebih memprioritaskan pada kebijakan pertumbuhan ekonomi dan cenderung mengabaikan kebijakan-kebijakan yang bersifat sosial.
Meskipun paradigma ekonomi pertumbuhan tak memberi wujud nyata terciptanya efek menetes kebawah, namun nampaknya paradigma pembangunan ekonomi Orde Baru ini masih berpengaruh kuat pada pemerintahan SBY-Kalla. Hal ini terlihat dari rendahnya kemauan politik pemerintah untuk memprioritaskan sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang pro percepatan pertumbuhan ekonomi.
Akibat kemauan politik pemerintah yang rendah dan minimnya dana, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam bidang pendidikan ini cenderung bersifat pragmatis. Pemerintah mengeluarkan PP pembatasan buku pelajaran sekolah minimal selama 5 tahun, tanpa mempertimbangkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang sangat dinamis. Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Wajib Belajar Sembilan Tahun mengandung pasal-pasal pengingkaran tanggung jawab negara menyelenggarakan pendidikan dasar, dengan memberi porsi tanggung jawab yang sama kepada orang tua siswa. Pemerintah juga begitu saja membagi dua jalur pendidikan menjadi sekolah formal mandiri dan sekolah formal standar, semata karena alasan keterbatasan sumber dana. Hal ini dilakukan tanpa memperhitungkan efek samping pengelompokan itu sendiri yang akan memberi label resmi bagi si miskin.
Demikian juga manakala mendapatkan kesempatan untuk menggunakan dana kompensasi BBM, pemerintah justru mengambil kebijakan yang kurang tepat. Dana kompensasi BBM digunakan untuk kebijakan populis ”menggratiskan pendidikan”. Padahal substansi dari kebijakan pendidikan gratis tersebut hanyalah memberikan subsidi pada sebagian kecil kebutuhan sekolah siswa.
Justru kebijakan ”sekolah gratis” tersebut punya potensi kesalahan yang lebih besar daripada mekanisme beasiswa. Dengan keterbatasan dana pemerintah, kebijakan sekolah gratis justru malah memberi subsidi kepada setiap siswa tidak peduli kaya atau miskin. Suatu kebijakan yang sangat aneh karena siswa kelas menengah ke atas sebenarnya tidak terlalu membutuhkan subsidi. Sementara dengan subsidi yang hanya sedikit, siswa miskin masih membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai pendidikannya. Akibatnya kebijakan ”sekolah gratis” tak akan mampu secara efektif meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan.
Walaupun mekanisme penyaluran dana kompensasi BBM melalui program beasiswa banyak menuai kritik[12], bukan berarti mekanisme ”sekolah gratis” yang saat ini ditawarkan oleh pemerintah bersama dengan DPR adalah alternatif yang lebih baik. Pasalnya mekanisme sekolah gratis justru akan memboroskan dana pemerintah untuk membiayai kalangan masyarakat yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan bantuan. Mekanisme penyaluran beasiswalah yang secara paradigmatik tepat karena hanya diperuntukkan bagi siswa miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan biaya pendidikan.
Bahasan kebijakan dan permasalahan di atas membawa sejumlah rekomendasi berikut layak dipertimbangkan;
1. Diperlukan perubahan paradigma pembangunan dari yang berorientasi ekonomi pertumbuhan semata, menuju ke kesejahateraan sosial. Pemerintah SBY-Kalla semestinya lebih memberi prioritas pada masalah pendidikan dan masalah sosial lainnya. Salah satu cara yang harus segera ditempuh adalah dengan memberi alokasi anggaran APBN yang lebih besar.
2. RPJM merekomendasikan target pembangunan pendidikan Indonesia sampai 2009 adalah ”meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan”. Selama ini mutu sekolah formal banyak dipertanyakan karena model pengajaran yang kaku dan instruksional, anak didik terlalu banyak dibebani pelajaran-pelajaran tambahan, pekerjaan rumah, dan kegiatan-kegiatan sekolah yang tidak substansial. Akibatnya siswa ketika lulus dari sekolah tidak bisa mengaplikasikan pelajarannya secara langsung dalam masyarakat. Oleh karena itu semestinya dibuka wacana baru untuk mengubah paradigma pendidikan formal di Indonesia. Selain itu pemerintah semestinya mengakomodir pendidikan di luar sekolah formal yang justru secara mutu terbukti lebih baik seperti sekolah komunitas[13], dan sekolah di rumah atau ”home schooling”.
3. Demi mengejar mutu pendidikan yang lebih baik dan manusiawi ini maka kebijakan pragmatis mengelompokkan sekolah menjadi dua jenis (sekolah formal mandiri dan sekolah formal strandar) tidak boleh dilakukan. Pembagian dua jalur ini secara serius mempengaruhi proses pendidikan karena cenderung diskriminatif terhadap kelompok yang dikatakan sebagai standar. Apabila pemerintah memang menghadapi keterbatasan dana untuk bidang pendidikan lebih baik secara terbuka membangun sistem keterlibatan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.
4. Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Wajib Belajar Sembilan Tahun nampaknya ingin melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan karena kesadaran akan terbatasnya dana pemerintah. Namun isi dari RPP ini justru membebankan biaya pendidikan bukannya kepada masyarakat sebagai sebuah komunitas namun hanyalah orang tua siswa. Akibatnya pendidikan dasar di Indonesia menjadi mahal karena subsidi pemerintah yang rendah, dan orang tua siswa harus menanggung sebagian besar pembiayaan. Dalam situasi seperti ini lapisan masyarakat termiskin adalah pihak yang paling tidak beruntung. Rekomendasi yang diajukan untuk permasalahn ini adalah memperluas makna masyarakat bukan hanya dimaknai sebagai orang tua siswa namun adalah komunitas. Komunitas dapat menyumbangkan untuk biaya sekolah para siswa sekolah melalui pajak, dengan demikian akan muncul subsidi silang karena mereka yang kaya akan menyumbang lebih banyak dibanding mereka yang miskin. Pemerintah dapat menentukan pajak apa saja yang dapat secara langsung dialokasikan ke dana pendidikan.
5. Kebijakan tentang pembatasan buku pelajaran minimal selama lima tahun kurang bertentangan dengan tujuan RPJM meningkatkan mutu pendidikan. Alasannya, kebijakan ini justru mengancam mutu pendidikan di Indonesia yang saat ini saja sudah rendah. Sebaiknya pemerintah memperkuat monitor terhadap perkembangan buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan untuk menjaga mutu pendidikan. Di sisi lain pemerintah juga wajib memberikan subsidi bagi penerbitan buku-buku sekolah. Untuk menghindari praktek percaloan buku di sekolah pemerintah sebaiknya menerbitkan buku-buku paket gratis dan mengatur pendistribusiannya ke sekolah-sekolah.
6. Salah satu kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Untuk ini pemerintah telah membuat aturan mengangkat guru sebagai pekerja profesional dan meningkatkan penghasilan guru PNS. Upaya pemerintah ini patut diikuti dengan pengembangan mutu guru. Selain itu patut diperhatikan juga nasib ratusan ribu guru bantu dan guru honorer yang tersebar di seluruh Indonesia.
7. Kebijakan tentang ujian nasional semestinya dilakukan dengan hati-hati. Sebelum menetapkan ujian nasional sebaiknya pemerintah membenahi kualitas pendidikan termasuk untuk daerah-daerah terpencil, sebelum menentukan adanya ujian nasional.
theindonesianinstitute.com
Pendidikan Dasar Berbasis Akar Rumput di Inggris
Alhamdulillah, saya berkesempatan terpilih menjadi salah satu interpreter selama sebulan penuh dalam program Education Management Course yang diselenggarakan British Council bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama dan Leeds University, UK. Sebagai interpreter, tugas saya adalah membantu menerjemahkan materi training yang disampaikan oleh pakar pendidikan dari Leeds University dan tokoh pendidikan lainnya ke dalam bahasa Indonesia kepada para Kyai dan Nyai pengelola pondok-pondok pesantren dari seluruh pelosok Indonesia yang menjadi peserta program tersebut.
Diantara program yang diselenggarakan adalah mengunjungi sekolah-sekolah. Ada tiga sekolah yang kami kunjungi. Dua sekolah swasta yang sangat mewah, dilengkapi alat belajar mengajar super canggih, nampak sangat berkelas dan terpelajar. Kunjungan yang lainnya adalah ke sebuah sekolah negeri yang terletak di salah satu daerah kantung imigran cukup kumuh di Leeds, UK. Yang menarik untuk diceritakan di sini adalah kunjungan ke kantung imigran ini, karena situasi lingkungannya agak mirip wilayah menengah kebawah di Indonesia.
Pendidikan untuk Anak dan Orang Tua Sekaligus
Hari itu kami menuju Beeston yang masih berada dalam wilayah Leeds (sebuah propinsi di West Yorkshire), mengunjungi sebuah Sekolah Dasar Negeri yang dipilih oleh penyelenggara. Sekolah itu sungguh sederhana tapi tak kalah mengagumkannya dengan sekolah swasta. Kami diizinkan melihat seluruh kelas. Sejak kelas persiapan (sejenis playgroup, disebut reception class) sampai kelas akhir year sixth (pendidikan dasar akhir untuk anak berumur 7-11).
Dari pengamatan sepanjang pagi dan siang itu, berikut dialog dengan guru dan kepala sekolahnya, saya menyimpulkan hal-hal berikut.
Anak didik, begitu memasuki kelasnya, benar-benar dikondisikan untuk belajar. Kondisi ruang kelas sangat memadai kalau tidak mau dibilang canggih. Ada smart board subsidi pemerintah untuk sekolah-sekolah kurang mampu. Smart board ini adalah touchscreen berukuran besar dan terhubung dengan komputer dan internet.
Sirkulasi udara dalam kelas sangat bagus. Jendela-jendela besar terbuka lebar di tiga sisi dinding. Tetumbuhan ditata indah di sekeliling sekolah, sebagian menyembul dibalik jendela kelas, membantu menyegarkan tatapan mata siswa saat lelah dalam situasi belajar. Satu lemari besar dari kayu berisi banyak buku berdiri anggun di sudut kelas.
Alat bantu belajar dan alat tulis dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh anak didik. Hal ini berlaku pada seluruh sekolah negeri di UK. Memasukkan anak ke sekolah negeri di UK berarti bebas SPP. Tak sekedar bebas SPP, bahkan orang tua yang sungguh tak mampu seperti mereka yang tinggal di kantung-kantung pemukiman paling kumuh di Leeds itu, berhak mendapatkan aneka training gratis yang disediakan oleh sekolah.
“As we know, knowledge is very powerful! School is one alternative from so many alternatives to gather knowledge. Since students in this school are mostly children of immigrants, we as teachers have to transform the knowlegde through their mother culture beside British culture. Some of them are illiterate from English language. Of course we have to teach them harder than we teach British children. Sometimes we need our interpreter (young Pakistani/Indian teacher), to accompany the child who has not able yet to speak English. Another problem is, most of their parents are also having less knowledge in teaching young learner, especially in dealing with children with difficult character. We have to urge the parents to join our special class for parents.” kata Ibu Kepala Sekolah, Ms. Diana, memberi penjelasan.
Ibu kepala sekolah melanjutkan penjelasan, “Para orang tua murid itu rata-rata adalah pekerja bluecollar (pekerja kasar) yang hanya mampu menghuni rumah kecil sederhana yang disewakan pemerintah dengan harga rendah. Pendidikan dan training kependidikan untuk orang tua anak-anak ini sangat penting. Agar apapun yang telah diserap si anak di sekolah bisa diajarkan kembali di rumah dengan cara yang menyenangkan oleh si orang tua. Pendidikan terbaik untuk anak-anak adalah pendidikan holistik! Sekolah tidak akan berhasil tanpa peran orang tua sebagai pendidik utama!"
“Training gratis itu kebanyakan diselenggarakan oleh orang tua murid lain yang lebih pandai. Sekolah menyediakan satu ruangan khusus yang bebas digunakan orangtua untuk berkumpul, berorganisasi dan melaksanakan program dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka. Pengetahuan sejatinya bisa diraih dengan banyak cara. Salah satunya adalah berbagi sesama mereka."
"Di antara orang tua murid itu banyak yang belum lancar berbahasa Inggris, padahal mereka hidup di UK. Jelas ketidakmampuan berbahasa Inggris ini menjadi problem bagi kami yang dipercayakan mendidik anak mereka! Dengan pertemuan rutin itu, orang tua yang belum lancar bahasa Inggrisnya bisa mengambil kursus bahasa Inggris yang diadakan di sekolah ini. Bagaimanapun, menguasai bahasa Inggris akan memperluas kesempatan dan akses!"
Ms. Diana melanjutkan cerita tentang komunitas orang tua siswa yang mengorganisasi diri di sekolah anaknya ketika salah satu peserta bertanya, "Ms Diana, are the parents helping school to generate the income for the organization or the school has to help the financial things for them?"
Ms Diana menjawab cekatan, "Secara alami, mereka menemukan cara-cara kreatif untuk menghasilkan dana. Misalnya, beberapa ibu saling berbagi ilmu membuat kue dan aneka masakan. Hasilnya dititipkan di kantin sekolah. Sebagian dari mereka membuat aneka kartu ucapan Natal dan dijual menjelang perayaan Natal. Dari sana mereka memperoleh pendapatan untuk menyelenggarakan kegiatan bermanfaat lainnya untuk mereka sendiri. Saya selalu percaya, pendidikan membebaskan orang dari kemiskinan dan ketergantungan melalui banyak cara kreatif!”
“Sebelum saya menjadi kepala sekolah di lingkungan ini belasan tahun lalu, banyak orang tua pengangguran yang tentunya menjadi beban tersendiri bagi pemerintah Inggris setempat, anak-anak yang tidak begitu bahagia di sekolah karena cara pengajaran yang kurang pas dan lingkungan sekitar sekolah yang kumuh karena orang tua belum sadar akan pentingnya hidup bersih serta belum begitu mengerti pentingnya konsep lifelong learning (belajar seumur hidup) serta berpikir dan bersikap positif.”
Luar biasa! Sebuah sekolah negeri yang sangat memberdayakan lingkungan sekitarnya. Kepala sekolah yang hebat dan inovatif, guru-guru yang selalu tersenyum dan penuh semangat membuat murid-murid menjadi riang gembira menerima pelajaran serta orang tua yang tak mau kalah dengan anak-anaknya, menggali ilmu sebanyak-banyaknya untuk kebaikan dan kemajuan bersama!
Tidak Mudah Mengganti Kurikulum
Dari keterlibatan saya dalam training pendidikan yang diikuti para Kyai NU ini, saya jadi mengerti, bahwa Menteri Pendidikan tidak mudah dan seenaknya saja mengganti kurikulum pendidikan dasar Inggris Raya. Perubahan kurikulum akan selalu melibatkan banyak pakar yang sungguh berkompeten di bidangnya. Mereka menjunjung tinggi warisan tradisi keilmuan mereka yang sangat kuat berakar. Materi pelajaran pokok yang mereka anggap bagus sejak 100 tahun lalu, akan dipertahankan sampai kapanpun. Sementara bidang-bidang baru yang ingin diajukan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum nasional, harus melewati prosedur yang panjang. Gambaran sederhananya kurang lebih seperti berikut.
Kepala sekolah di suatu wilayah harus mendapatkan dukungan suara dari beberapa kepala sekolah lainnya, lalu bersama-sama mereka mengajukan ke The Office for Standards in Education, Children's Services and Skills (OFSTEAD). Selanjutnya, OFSTEAD akan mengajukan ke pejabat negara setingkat (kurang lebih seperti Depdiknas) dan Depdiknas ini akan menyampaikan isu ini ke Menteri Pendidikan. Setelah Menteri Pendidikan menerima, hal yang sama akan terjadi kembali, Menteri akan menyampaikan rencana perubahan kurikulum nasional ke jenjang struktural di bawahnya hingga sampai ke kepala sekolah. Prosedur ini memakan waktu sekitar satu tahun. Prosedur ini ternyata sangat birokratisnya namun sekaligus memperlihatkan betapa tertib organisasi yang mereka jalankan selama ini.
Keberadaan OFSTEAD ini sendiri unik, karena tidak dibawahi oleh pemerintah, melainkan berdiri mandiri di bawah penunjukan Queen Elizabeth! (Her Majesty's Chief Inspector of Schools In England - "HMCI").
Prosedur tersebut memperlihatkan adanya pola pembaharuan bottom up. Di UK, perubahan kurikulum pendidikan itu diusulkan dari akar rumput, yaitu para ujung tombak penyelenggara pendidikan! Tentu saja outputnya menjadi sangat berbeda dibandingkan misalnya dengan perubahan yang top down.
www.muhammadiyah.or.id
Diantara program yang diselenggarakan adalah mengunjungi sekolah-sekolah. Ada tiga sekolah yang kami kunjungi. Dua sekolah swasta yang sangat mewah, dilengkapi alat belajar mengajar super canggih, nampak sangat berkelas dan terpelajar. Kunjungan yang lainnya adalah ke sebuah sekolah negeri yang terletak di salah satu daerah kantung imigran cukup kumuh di Leeds, UK. Yang menarik untuk diceritakan di sini adalah kunjungan ke kantung imigran ini, karena situasi lingkungannya agak mirip wilayah menengah kebawah di Indonesia.
Pendidikan untuk Anak dan Orang Tua Sekaligus
Hari itu kami menuju Beeston yang masih berada dalam wilayah Leeds (sebuah propinsi di West Yorkshire), mengunjungi sebuah Sekolah Dasar Negeri yang dipilih oleh penyelenggara. Sekolah itu sungguh sederhana tapi tak kalah mengagumkannya dengan sekolah swasta. Kami diizinkan melihat seluruh kelas. Sejak kelas persiapan (sejenis playgroup, disebut reception class) sampai kelas akhir year sixth (pendidikan dasar akhir untuk anak berumur 7-11).
Dari pengamatan sepanjang pagi dan siang itu, berikut dialog dengan guru dan kepala sekolahnya, saya menyimpulkan hal-hal berikut.
Anak didik, begitu memasuki kelasnya, benar-benar dikondisikan untuk belajar. Kondisi ruang kelas sangat memadai kalau tidak mau dibilang canggih. Ada smart board subsidi pemerintah untuk sekolah-sekolah kurang mampu. Smart board ini adalah touchscreen berukuran besar dan terhubung dengan komputer dan internet.
Sirkulasi udara dalam kelas sangat bagus. Jendela-jendela besar terbuka lebar di tiga sisi dinding. Tetumbuhan ditata indah di sekeliling sekolah, sebagian menyembul dibalik jendela kelas, membantu menyegarkan tatapan mata siswa saat lelah dalam situasi belajar. Satu lemari besar dari kayu berisi banyak buku berdiri anggun di sudut kelas.
Alat bantu belajar dan alat tulis dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh anak didik. Hal ini berlaku pada seluruh sekolah negeri di UK. Memasukkan anak ke sekolah negeri di UK berarti bebas SPP. Tak sekedar bebas SPP, bahkan orang tua yang sungguh tak mampu seperti mereka yang tinggal di kantung-kantung pemukiman paling kumuh di Leeds itu, berhak mendapatkan aneka training gratis yang disediakan oleh sekolah.
“As we know, knowledge is very powerful! School is one alternative from so many alternatives to gather knowledge. Since students in this school are mostly children of immigrants, we as teachers have to transform the knowlegde through their mother culture beside British culture. Some of them are illiterate from English language. Of course we have to teach them harder than we teach British children. Sometimes we need our interpreter (young Pakistani/Indian teacher), to accompany the child who has not able yet to speak English. Another problem is, most of their parents are also having less knowledge in teaching young learner, especially in dealing with children with difficult character. We have to urge the parents to join our special class for parents.” kata Ibu Kepala Sekolah, Ms. Diana, memberi penjelasan.
Ibu kepala sekolah melanjutkan penjelasan, “Para orang tua murid itu rata-rata adalah pekerja bluecollar (pekerja kasar) yang hanya mampu menghuni rumah kecil sederhana yang disewakan pemerintah dengan harga rendah. Pendidikan dan training kependidikan untuk orang tua anak-anak ini sangat penting. Agar apapun yang telah diserap si anak di sekolah bisa diajarkan kembali di rumah dengan cara yang menyenangkan oleh si orang tua. Pendidikan terbaik untuk anak-anak adalah pendidikan holistik! Sekolah tidak akan berhasil tanpa peran orang tua sebagai pendidik utama!"
“Training gratis itu kebanyakan diselenggarakan oleh orang tua murid lain yang lebih pandai. Sekolah menyediakan satu ruangan khusus yang bebas digunakan orangtua untuk berkumpul, berorganisasi dan melaksanakan program dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka. Pengetahuan sejatinya bisa diraih dengan banyak cara. Salah satunya adalah berbagi sesama mereka."
"Di antara orang tua murid itu banyak yang belum lancar berbahasa Inggris, padahal mereka hidup di UK. Jelas ketidakmampuan berbahasa Inggris ini menjadi problem bagi kami yang dipercayakan mendidik anak mereka! Dengan pertemuan rutin itu, orang tua yang belum lancar bahasa Inggrisnya bisa mengambil kursus bahasa Inggris yang diadakan di sekolah ini. Bagaimanapun, menguasai bahasa Inggris akan memperluas kesempatan dan akses!"
Ms. Diana melanjutkan cerita tentang komunitas orang tua siswa yang mengorganisasi diri di sekolah anaknya ketika salah satu peserta bertanya, "Ms Diana, are the parents helping school to generate the income for the organization or the school has to help the financial things for them?"
Ms Diana menjawab cekatan, "Secara alami, mereka menemukan cara-cara kreatif untuk menghasilkan dana. Misalnya, beberapa ibu saling berbagi ilmu membuat kue dan aneka masakan. Hasilnya dititipkan di kantin sekolah. Sebagian dari mereka membuat aneka kartu ucapan Natal dan dijual menjelang perayaan Natal. Dari sana mereka memperoleh pendapatan untuk menyelenggarakan kegiatan bermanfaat lainnya untuk mereka sendiri. Saya selalu percaya, pendidikan membebaskan orang dari kemiskinan dan ketergantungan melalui banyak cara kreatif!”
“Sebelum saya menjadi kepala sekolah di lingkungan ini belasan tahun lalu, banyak orang tua pengangguran yang tentunya menjadi beban tersendiri bagi pemerintah Inggris setempat, anak-anak yang tidak begitu bahagia di sekolah karena cara pengajaran yang kurang pas dan lingkungan sekitar sekolah yang kumuh karena orang tua belum sadar akan pentingnya hidup bersih serta belum begitu mengerti pentingnya konsep lifelong learning (belajar seumur hidup) serta berpikir dan bersikap positif.”
Luar biasa! Sebuah sekolah negeri yang sangat memberdayakan lingkungan sekitarnya. Kepala sekolah yang hebat dan inovatif, guru-guru yang selalu tersenyum dan penuh semangat membuat murid-murid menjadi riang gembira menerima pelajaran serta orang tua yang tak mau kalah dengan anak-anaknya, menggali ilmu sebanyak-banyaknya untuk kebaikan dan kemajuan bersama!
Tidak Mudah Mengganti Kurikulum
Dari keterlibatan saya dalam training pendidikan yang diikuti para Kyai NU ini, saya jadi mengerti, bahwa Menteri Pendidikan tidak mudah dan seenaknya saja mengganti kurikulum pendidikan dasar Inggris Raya. Perubahan kurikulum akan selalu melibatkan banyak pakar yang sungguh berkompeten di bidangnya. Mereka menjunjung tinggi warisan tradisi keilmuan mereka yang sangat kuat berakar. Materi pelajaran pokok yang mereka anggap bagus sejak 100 tahun lalu, akan dipertahankan sampai kapanpun. Sementara bidang-bidang baru yang ingin diajukan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum nasional, harus melewati prosedur yang panjang. Gambaran sederhananya kurang lebih seperti berikut.
Kepala sekolah di suatu wilayah harus mendapatkan dukungan suara dari beberapa kepala sekolah lainnya, lalu bersama-sama mereka mengajukan ke The Office for Standards in Education, Children's Services and Skills (OFSTEAD). Selanjutnya, OFSTEAD akan mengajukan ke pejabat negara setingkat (kurang lebih seperti Depdiknas) dan Depdiknas ini akan menyampaikan isu ini ke Menteri Pendidikan. Setelah Menteri Pendidikan menerima, hal yang sama akan terjadi kembali, Menteri akan menyampaikan rencana perubahan kurikulum nasional ke jenjang struktural di bawahnya hingga sampai ke kepala sekolah. Prosedur ini memakan waktu sekitar satu tahun. Prosedur ini ternyata sangat birokratisnya namun sekaligus memperlihatkan betapa tertib organisasi yang mereka jalankan selama ini.
Keberadaan OFSTEAD ini sendiri unik, karena tidak dibawahi oleh pemerintah, melainkan berdiri mandiri di bawah penunjukan Queen Elizabeth! (Her Majesty's Chief Inspector of Schools In England - "HMCI").
Prosedur tersebut memperlihatkan adanya pola pembaharuan bottom up. Di UK, perubahan kurikulum pendidikan itu diusulkan dari akar rumput, yaitu para ujung tombak penyelenggara pendidikan! Tentu saja outputnya menjadi sangat berbeda dibandingkan misalnya dengan perubahan yang top down.
www.muhammadiyah.or.id
Langganan:
Postingan (Atom)
