Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Butuh Kerjasama
JAKARTA, SENIN - Anak-anak berkebutuhan khusus, salah satunya anak-anak cacat, membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Seluruh lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, harus ikut memperhatikan keberlangsungan hidup anak-anak tersebut. Pemerintah harus terus memberikan dorongan kepada pihak swasta ataupun perseorangan untuk ambil bagian dalam pembentukan mental anak-anak tersebut menjadi manusia.
Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam Peresmian Renovasi Gedung Sekolah Luar Biasa Tunadaksa Yayasan Pembinaan Anak Cacat Jakarta, Senin (25/8). Acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jakarta tersebut mengundang Gubernur Fauzi Bowo untuk menandatangani prasasti peresmian bangunan baru sekolah YPAC.
Menurut Fauzi, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk membangun masa depan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. "Pemerintah telah banyak mengeluarkan undang-undang yang mengatur pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, itu semua akan menjadi sia-sia jika tidak ada kontribusi dari pihak non pemerintah," ujar Fauzi Bowo.
Fauzi menyatakan, pihaknya telah menyediakan sejumlah anggaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam APBD, dana sejumlah Rp 125.000,- diperuntukkan bagi satu orang anak berkebutuhan khusus tiap bulannya. Pemerintah juga menyediakan beasiswa sebesar Rp 600.000,- per anak. "Meskipun demikian, harus diakui bahwa ini tidaklah cukup untuk menyantuni semu anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Jakarta," tambah Fauzi.
Sementara itu, Ketua Pembina YPAC Jakarta Muki Reksoprodjo menyatakan, anak-anak berkebutuhan khusus harus bisa memperoleh masa depan yang cerah seperti anak-anak pada umumnya. Menurutnya, dibutuhkan banyak bantuan dan dukungan untuk mencapai tujuan terse but. "Kami berusaha memberi kesempatan kepada pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menjadi donatur sebagai upaya menolong anak-anak cacat, khususnya penderita cerebral palsy. Ini penting sebab masa depan anak-anak tersebut cenderung dilupakan dalam masyarakat," ucap Muki.
Sejauh ini, lanjut Muki, lembaga non pemerintah yang telah membantu YPAC Jakarta berasal dari perusahaan swasta dan pihak luar negeri. Menurutnya, sebagian perusahaan donatur telah menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk membantu anak-anak YPAC Jakarta. "Pihak internasional yang juga ikut membantu adalah kedutaan besar Jepang. Ini dibuktikan dengan bantuan sebesar 10 juta yen yang diberikan oleh Duta Besar Yutaka Limura tahun 2005," ucap Muki.
Saat ini, menurut Muki, pihak Jepang kembali membantu YPAC Jakarta dalam upaya renovasi gedung sekolah luar biasa tersebut. "Duta Besar Jepang dan masyarakat Jepang telah membantu percepatan renovasi gedung sekolah. Kami sangat menghargai usaha yang mence rminkan peningkatan sarana pendidikan warga Jakarta yang berkebutuhan khusus ini," tambah Muki.
Dalam kesempatan yang sama, Fauzi Bowo mengemukakan beberapa alternatif untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus. "Pemerintah terus mendukung dan melakukan lobby kepada lembaga non pemerintah. Untuk itu, meski jauh dari lahan usahanya, perusahaan diha rapkan menunjukkan tanggung jawab sosialnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus," ucap Fauzi.
Alternatif bantuan lain yang dihimbau oleh Fauzi Bowo adalah pengangkatan anak berkebutuhan khusus sebagai anak asuh. Menurutnya, banyak anak berkebutuhan khusus yang berasal dari keluarga tidak mampu. Para donatur diharapkan dapat berperan menjadi orangt ua asuh. "Saya telah menjadi orang pertama yang telah menempuh langkah tersebut. Saya yakin bahwa saya bukanlah satu-satunya orang yang mampu untuk melakukannya," kata Fauzi.
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan Layanan Khusus. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan Layanan Khusus. Tampilkan semua postingan
Rabu, 27 Mei 2009
Pandangan awam mengenai anak berkebutuhan khusus
Tidak ada satu anak manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sama antara yang satu dengan lainnya. Tidak ada satu anak manusia yang tidak memiliki kekurangan. Tidak ada satu anak manusia yang ingin dilahirkan ke dunia ini dengan menyandang kelainan atau memiliki kecacatan. Demikian juga tidak akan ada seorang ibu yang menghendaki kelahiran anaknya menyandang kecacatan. Oleh sebab itu, sejak kelahirannya ke dunia, anak cacat atau dikenal dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) sudah tidak dikehendaki oleh kedua orang tuanya. Konsekuensi logis bila ABK akan menghadapi banyak tantangan dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan pendidikan.
Kelahiran seorang ABK tidak mengenal apakah mereka dari keluarga kaya, keluarga berpendidikan, keluarga miskin, keluarga yang taat beragama atau tidak. Bila Tuhan menghendaki keluarga itu dititipi seorang ABK maka kemungkinan semua itu bisa terjadi. Akan tetapi Tuhan melihat dan menghargai manusia tidak dari kecacatannya secara fisik, mental atau sosial. Tuhan melihat manusia dari ketakwaan kepada-Nya.
Dititipkannya ABK pada satu keluarga bukan berarti keluarga tersebut mendapat kutukan, tetapi dititipkannya ABK pada satu keluarga karena Tuhan menguji atau memberi kesempatan pada keluarga tersebut untuk berbuat yang terbaik pada anaknya. Sebagai manusia, ABK memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. ABK memilki hak untuk sekolah sama seperti saudara lainnya yang tidak memiliki kelainan atau normal.
Tidak ada satu alasan bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar (SD) umum dimanapun adanya, melarang ABK untuk masuk ke sekolah tersebut. Bersama Guru Pembimbing Khusus yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan PLB, sekolah dapat merancang pelayanan PLB bagi anak tersebut yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Apakah anak tersebut membutuhkan kelas khusus, program khusus dan/atau layanan khusus tergantung dari tingkat kemampuan dan kondisi kecacatan anak.
Semakin dini ABK diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan anak seusianya, semakin kuat mental ABK menghadapi tantangan yang ada di lingkungan tempatnya berada. Ia juga akan jauh lebih berkembang bila dibandingkan dengan mereka yang diasingkan dan tidak disekolahkan. Semakin dini mendapatkan layanan pendidikan, semakin baik hasil yang diperoleh. Sesuai dengan pengalaman, keuntungan PLB di lingkungan sekolah biasa ini tidak hanya diperoleh ABK saja melainkan akan dialami oleh anak-anak normal lainnya.
Banyak orang awam berpandangan yang salah tentang pendidikan bagi ABK. Seolah-olah PLB hanya ada di SLB. Kencenderungan orang-orang yang pengetahuan mengenai ABKnya masih kurang bila menemukan anak yang menyandang kelainan atau ABK, mereka langsung menyuruh untuk masuk ke Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal ini tidaklah benar, sebab SLB bukan habitatnya. Habitat ABK sama dengan habitat anak pada umumnya yang normal. Ia berada di lingkungan SLB bila di Sekolah Biasa sudah tidak dapat menangani pendidikannya atau memang kehendak dan hak dari anak itu sendiri.
Pandangan lain yang salah dari sebagian besar orang umum yaitu seolah-olah PLB hanya bisa diberikan di SLB atau seolah-olah PLB itu sama dan identik dengan SLB. Hal tersebut tentu saja tidak benar, sebab pelayanan PLB bisa diberikan di sekolah biasa dengan pembelajaran yang di adaptifkan pada anak berdasarkan kelainan dan karakteristiknya oleh guru biasa. Karena itu, informasi tentang Pembelajaran adaptif bagi ABK perlu juga bagi Guru biasa, sehingga bila ABK datang ke sekolah biasa dapat diberikan pelayanan PLB.
Mengacu pada perkembangan Paradigma baru tentang PLB dan hak asasi anak, maka PLB bergerak dari pendidikan yang bersifat terpisah atau segregasi ke arah pendidikan bersifat integrasi (terpadu). Kenyataan di Indonesia yang tidak bisa disangkal, SLB masih dominan sebagai tempat pendidikan formal anak berkebutuhan khusus. Dimanapun ABK bersekolah pembelajaran adaptif tetap dibutuhkan.
http://bintangbangsaku.com/artikel/2009/02/pandangan-awam-mengenai-an
Kelahiran seorang ABK tidak mengenal apakah mereka dari keluarga kaya, keluarga berpendidikan, keluarga miskin, keluarga yang taat beragama atau tidak. Bila Tuhan menghendaki keluarga itu dititipi seorang ABK maka kemungkinan semua itu bisa terjadi. Akan tetapi Tuhan melihat dan menghargai manusia tidak dari kecacatannya secara fisik, mental atau sosial. Tuhan melihat manusia dari ketakwaan kepada-Nya.
Dititipkannya ABK pada satu keluarga bukan berarti keluarga tersebut mendapat kutukan, tetapi dititipkannya ABK pada satu keluarga karena Tuhan menguji atau memberi kesempatan pada keluarga tersebut untuk berbuat yang terbaik pada anaknya. Sebagai manusia, ABK memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. ABK memilki hak untuk sekolah sama seperti saudara lainnya yang tidak memiliki kelainan atau normal.
Tidak ada satu alasan bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar (SD) umum dimanapun adanya, melarang ABK untuk masuk ke sekolah tersebut. Bersama Guru Pembimbing Khusus yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan PLB, sekolah dapat merancang pelayanan PLB bagi anak tersebut yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Apakah anak tersebut membutuhkan kelas khusus, program khusus dan/atau layanan khusus tergantung dari tingkat kemampuan dan kondisi kecacatan anak.
Semakin dini ABK diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan anak seusianya, semakin kuat mental ABK menghadapi tantangan yang ada di lingkungan tempatnya berada. Ia juga akan jauh lebih berkembang bila dibandingkan dengan mereka yang diasingkan dan tidak disekolahkan. Semakin dini mendapatkan layanan pendidikan, semakin baik hasil yang diperoleh. Sesuai dengan pengalaman, keuntungan PLB di lingkungan sekolah biasa ini tidak hanya diperoleh ABK saja melainkan akan dialami oleh anak-anak normal lainnya.
Banyak orang awam berpandangan yang salah tentang pendidikan bagi ABK. Seolah-olah PLB hanya ada di SLB. Kencenderungan orang-orang yang pengetahuan mengenai ABKnya masih kurang bila menemukan anak yang menyandang kelainan atau ABK, mereka langsung menyuruh untuk masuk ke Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal ini tidaklah benar, sebab SLB bukan habitatnya. Habitat ABK sama dengan habitat anak pada umumnya yang normal. Ia berada di lingkungan SLB bila di Sekolah Biasa sudah tidak dapat menangani pendidikannya atau memang kehendak dan hak dari anak itu sendiri.
Pandangan lain yang salah dari sebagian besar orang umum yaitu seolah-olah PLB hanya bisa diberikan di SLB atau seolah-olah PLB itu sama dan identik dengan SLB. Hal tersebut tentu saja tidak benar, sebab pelayanan PLB bisa diberikan di sekolah biasa dengan pembelajaran yang di adaptifkan pada anak berdasarkan kelainan dan karakteristiknya oleh guru biasa. Karena itu, informasi tentang Pembelajaran adaptif bagi ABK perlu juga bagi Guru biasa, sehingga bila ABK datang ke sekolah biasa dapat diberikan pelayanan PLB.
Mengacu pada perkembangan Paradigma baru tentang PLB dan hak asasi anak, maka PLB bergerak dari pendidikan yang bersifat terpisah atau segregasi ke arah pendidikan bersifat integrasi (terpadu). Kenyataan di Indonesia yang tidak bisa disangkal, SLB masih dominan sebagai tempat pendidikan formal anak berkebutuhan khusus. Dimanapun ABK bersekolah pembelajaran adaptif tetap dibutuhkan.
http://bintangbangsaku.com/artikel/2009/02/pandangan-awam-mengenai-an
Masyarakat Harus Dukung Pendidikan Layanan Khusus
Minggu, 2009 Mei 24
Masyarakat Harus Dukung Pendidikan Layanan Khusus
Masyarakat Harus Dukung Pendidikan Layanan Khusus
KUPANG,SABTU-Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) harus mendukung pendidikan layanan khusus. Program ini diprioritaskan untuk anak usia sekolah di lokasi bencana, pulau atau desa terisolir, anak-anak dari keluarga sangat miskin, terbelakang, dan tidak punya orangtua.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Tobias Uly di Kupang, Sabtu (11/10) mengatakan, pendidikan layanan khusus diprioritaskan bagi anak-anak termarjinal. Mereka yang selama ini tidak mendapat pelayanan pendidikan sama sekali karena berbagai persoalani. "NTT anak-anak kelompok marjinal ini cukup banyak, selain karena kemiskinan juga kondisi wilayah kepulauan yang sangat sulit dijangkaui. Saat ini sedang dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka proaktif memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti program ini,"katanya.
Peluncuran program ini untuk membantu kelompok masyarakat usia sekolah dasar yang selama ini tidak pernah tersentuh pendidikan. Diharapkan program ini dapat mengatasi kasus buta aksara di NTT yang sampai saat ini mencapai 300.000 lebih. Pendidikan bagi anak anak yang tergolong marjinal tidak dipungut biaya seperti sekolah formal. Guru-guru yang mengajar, adalah guru negeri.
Proses belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi dan tempat tinggal para calon siswa. Pendidikan ini juga mengeluarkan ijazah yang sama seperti sekolah formal. Tetapi jenjang pendidikan layanan khusus hanya berlaku bagi tingkat sekolah dasar, dan masuk SMP mereka sudah bisa bergabung di sekolah formal. Diutamakan dalam pendidikan ini adalah keterampilan siswa untuk bisa menulis, membaca dan menghitung. Dengan modal ini mereka bisa lanjut ke SMP, dan tidak masuk kategori buta aksara lagi.
Masyarakat Harus Dukung Pendidikan Layanan Khusus
Masyarakat Harus Dukung Pendidikan Layanan Khusus
KUPANG,SABTU-Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) harus mendukung pendidikan layanan khusus. Program ini diprioritaskan untuk anak usia sekolah di lokasi bencana, pulau atau desa terisolir, anak-anak dari keluarga sangat miskin, terbelakang, dan tidak punya orangtua.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Tobias Uly di Kupang, Sabtu (11/10) mengatakan, pendidikan layanan khusus diprioritaskan bagi anak-anak termarjinal. Mereka yang selama ini tidak mendapat pelayanan pendidikan sama sekali karena berbagai persoalani. "NTT anak-anak kelompok marjinal ini cukup banyak, selain karena kemiskinan juga kondisi wilayah kepulauan yang sangat sulit dijangkaui. Saat ini sedang dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka proaktif memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti program ini,"katanya.
Peluncuran program ini untuk membantu kelompok masyarakat usia sekolah dasar yang selama ini tidak pernah tersentuh pendidikan. Diharapkan program ini dapat mengatasi kasus buta aksara di NTT yang sampai saat ini mencapai 300.000 lebih. Pendidikan bagi anak anak yang tergolong marjinal tidak dipungut biaya seperti sekolah formal. Guru-guru yang mengajar, adalah guru negeri.
Proses belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi dan tempat tinggal para calon siswa. Pendidikan ini juga mengeluarkan ijazah yang sama seperti sekolah formal. Tetapi jenjang pendidikan layanan khusus hanya berlaku bagi tingkat sekolah dasar, dan masuk SMP mereka sudah bisa bergabung di sekolah formal. Diutamakan dalam pendidikan ini adalah keterampilan siswa untuk bisa menulis, membaca dan menghitung. Dengan modal ini mereka bisa lanjut ke SMP, dan tidak masuk kategori buta aksara lagi.
Layanan BK Belum Merata di Sekolah
Senin, 2009 Mei 25
Layanan BK Belum Merata di Sekolah
Layanan BK Belum Merata di Sekolah
BANDUNG, (PR).- Pemerintah kabupaten/kota melalui dinas pendidikan masing-masing, diminta lebih peduli terhadap pemerataan layanan bimbingan dan konseling (BK), khususnya di sekolah menengah kejuruan (SMK). Pemetaan yang akurat menjadi syarat mutlak pembuatan berbagai program peningkatan kualitas.
Persoalannya, hingga saat ini, seolah tidak ada koordinasi pendataan antara disdik kab./kota dan Disdik Jabar, sehingga data lengkap tentang layanaan BK sulit didapatkan.
"Jika dinas tidak memiliki data, bagaimana program peningkatan kualitas layanan BK bisa dijalankan? Yang terjadi, banyak kegiatan menjadi sporadis dan asal ada, tanpa menyentuh kebutuhan yang sebenarnya," kata Ketua Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (Abkin) Jabar Uman Suherman di Bandung, Kamis (29/1).
Selain persoalan utama tidak adanya guru BK di mayoritas SMK, kompetensi guru di kebanyakan sekolah juga dipertanyakan. Banyak guru mengambil peran BK semata untuk memenuhi tuntutan banyaknya jam mengajar, tanpa ada pembekalan yang mendalam. Akibatnya, layanan BK menjadi tidak maksimal.
"Sudah saatnya disdik memiliki pemetaan yang rapi dan akurat. Antara kab./kota dan provinsi, mestinya ada garis koordinasi yang terjalin baik. Kepala sekolah bisa menjadi ujung tombak," ujarnya yang juga Sekretaris Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.
Sulit
Ditemui terpisah, Kepala Subdinas Pendidikan Menengah-Tinggi (Dikmenti) Disdik Jabar Otji mengungkapkan, guru BK memegang peran besar dalam proses pendampingan siswa, baik di SMA maupun SMK. Pemerataan guru di setiap sekolah dia rasa sebagai sesuatu yang penting. Persoalannya, sangat sulit membuat pemetaan layanan BK secara menyeluruh di Jabar.
"Sejak otonomi daerah, kita tidak memiliki wewenang lagi. Semua dikelola kab./kota. Mungkin itu yang membuat mereka enggan melaporkan perkembangan secara rutin tiap tahun. Kita tidak memiliki data," ucap Otji. (A-165)
umber : http://www.maarif-nu.or.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=14
Layanan BK Belum Merata di Sekolah
Layanan BK Belum Merata di Sekolah
BANDUNG, (PR).- Pemerintah kabupaten/kota melalui dinas pendidikan masing-masing, diminta lebih peduli terhadap pemerataan layanan bimbingan dan konseling (BK), khususnya di sekolah menengah kejuruan (SMK). Pemetaan yang akurat menjadi syarat mutlak pembuatan berbagai program peningkatan kualitas.
Persoalannya, hingga saat ini, seolah tidak ada koordinasi pendataan antara disdik kab./kota dan Disdik Jabar, sehingga data lengkap tentang layanaan BK sulit didapatkan.
"Jika dinas tidak memiliki data, bagaimana program peningkatan kualitas layanan BK bisa dijalankan? Yang terjadi, banyak kegiatan menjadi sporadis dan asal ada, tanpa menyentuh kebutuhan yang sebenarnya," kata Ketua Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (Abkin) Jabar Uman Suherman di Bandung, Kamis (29/1).
Selain persoalan utama tidak adanya guru BK di mayoritas SMK, kompetensi guru di kebanyakan sekolah juga dipertanyakan. Banyak guru mengambil peran BK semata untuk memenuhi tuntutan banyaknya jam mengajar, tanpa ada pembekalan yang mendalam. Akibatnya, layanan BK menjadi tidak maksimal.
"Sudah saatnya disdik memiliki pemetaan yang rapi dan akurat. Antara kab./kota dan provinsi, mestinya ada garis koordinasi yang terjalin baik. Kepala sekolah bisa menjadi ujung tombak," ujarnya yang juga Sekretaris Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.
Sulit
Ditemui terpisah, Kepala Subdinas Pendidikan Menengah-Tinggi (Dikmenti) Disdik Jabar Otji mengungkapkan, guru BK memegang peran besar dalam proses pendampingan siswa, baik di SMA maupun SMK. Pemerataan guru di setiap sekolah dia rasa sebagai sesuatu yang penting. Persoalannya, sangat sulit membuat pemetaan layanan BK secara menyeluruh di Jabar.
"Sejak otonomi daerah, kita tidak memiliki wewenang lagi. Semua dikelola kab./kota. Mungkin itu yang membuat mereka enggan melaporkan perkembangan secara rutin tiap tahun. Kita tidak memiliki data," ucap Otji. (A-165)
umber : http://www.maarif-nu.or.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=14
Sabtu, 18 April 2009
Pendidikan Layanan Khusus Kesulitan Guru
Jakarta, Kompas - Pendidikan layanan khusus masih mengalami kendala terutama untuk ketersediaan tenaga pendidik. Pendidikan yang dalam kondisi berbeda dari sekolah reguler umumnya tersebut membuat calon tenaga pendidik enggan menjadi pendidik.
Ketua Pendidikan Layanan Khusus Lentera Bangsa Saefudin Zuhri mengatakan, Jumat (10/4), di pendidikan layanan khusus yang dikelolanya terdapat 180 peserta didik aktif mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK) sampai sekolah menengah atas (SMA).
Adapun jumlah total peserta didik, termasuk yang tidak aktif, sekitar 300 anak, tetapi hanya terdapat enam guru.
”Masih kurang tiga guru lagi, tetapi kami kesulitan mencari tenaga pendidik,” ujar Saefudin Zuhri.
Pendidikan layanan khusus tersebut diikuti para anak nelayan di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara.
Lantaran harus bekerja membantu orangtua melaut atau menjadi buruh di tempat pelelangan ikan, mereka kesulitan kalau harus mengikuti pendidikan formal di sekolah reguler yang jadwal dan materinya ketat.
Tumbuh dari masyarakat
Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan formal yang inisiatifnya tumbuh dari masyarakat. Para peserta didik dapat belajar di mana dan kapan saja mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Pendidikan layanan khusus biasanya menginduk pada sekolah formal terdekat.
Pendidikan layanan khusus ditujukan bagi anak-anak yang terhambat mengikuti sekolah formal karena berbagai persoalan mulai dari letak geografis yang terpencil, pekerja anak, dan anak bermasalah sosial.
Saefudin Zuhri mengatakan, lembaga yang dikelolanya masih kekurangan biaya untuk membayar para guru itu dengan honor layak. Padahal, tugas yang dijalankan terbilang berat karena membuat anak yang bekerja untuk tetap tertarik belajar tidaklah mudah.
Sejauh ini, para guru yang bertugas di pendidikan layanan khusus dibayar Rp 600.000 per bulan. Para guru tersebut datang dari berbagai wilayah di Jakarta dan bukan dari warga sekitar. Bantuan dari pemerintah sejauh ini berupa blockgrant.
Direktur Pembinaan Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional Eko Djatmiko menambahkan, pengembangan pendidikan layanan khusus memang terkendala ketersediaan guru atau tenaga pendidik.
”Pendidikan layanan khusus berlokasi di tempat-tempat yang sulit dijangkau atau mahal biaya transportasinya. Anak-anak yang dilayani juga dengan karakter khusus sehingga tidak mudah,” ujarnya.
Sejauh ini pemerintah sudah memberikan bantuan berupa blockgrant yang diberikan berdasarkan proposal yang diajukan oleh lembaga pengelola pendidikan layanan khusus dan pengelola mengatur sendiri sesuai dengan kebutuhan.
Akan tetapi, memang belum ada alokasi khusus untuk honor para pendidik di pendidikan layanan khusus tersebut.
cetak.kompas.com
Ketua Pendidikan Layanan Khusus Lentera Bangsa Saefudin Zuhri mengatakan, Jumat (10/4), di pendidikan layanan khusus yang dikelolanya terdapat 180 peserta didik aktif mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK) sampai sekolah menengah atas (SMA).
Adapun jumlah total peserta didik, termasuk yang tidak aktif, sekitar 300 anak, tetapi hanya terdapat enam guru.
”Masih kurang tiga guru lagi, tetapi kami kesulitan mencari tenaga pendidik,” ujar Saefudin Zuhri.
Pendidikan layanan khusus tersebut diikuti para anak nelayan di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara.
Lantaran harus bekerja membantu orangtua melaut atau menjadi buruh di tempat pelelangan ikan, mereka kesulitan kalau harus mengikuti pendidikan formal di sekolah reguler yang jadwal dan materinya ketat.
Tumbuh dari masyarakat
Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan formal yang inisiatifnya tumbuh dari masyarakat. Para peserta didik dapat belajar di mana dan kapan saja mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Pendidikan layanan khusus biasanya menginduk pada sekolah formal terdekat.
Pendidikan layanan khusus ditujukan bagi anak-anak yang terhambat mengikuti sekolah formal karena berbagai persoalan mulai dari letak geografis yang terpencil, pekerja anak, dan anak bermasalah sosial.
Saefudin Zuhri mengatakan, lembaga yang dikelolanya masih kekurangan biaya untuk membayar para guru itu dengan honor layak. Padahal, tugas yang dijalankan terbilang berat karena membuat anak yang bekerja untuk tetap tertarik belajar tidaklah mudah.
Sejauh ini, para guru yang bertugas di pendidikan layanan khusus dibayar Rp 600.000 per bulan. Para guru tersebut datang dari berbagai wilayah di Jakarta dan bukan dari warga sekitar. Bantuan dari pemerintah sejauh ini berupa blockgrant.
Direktur Pembinaan Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional Eko Djatmiko menambahkan, pengembangan pendidikan layanan khusus memang terkendala ketersediaan guru atau tenaga pendidik.
”Pendidikan layanan khusus berlokasi di tempat-tempat yang sulit dijangkau atau mahal biaya transportasinya. Anak-anak yang dilayani juga dengan karakter khusus sehingga tidak mudah,” ujarnya.
Sejauh ini pemerintah sudah memberikan bantuan berupa blockgrant yang diberikan berdasarkan proposal yang diajukan oleh lembaga pengelola pendidikan layanan khusus dan pengelola mengatur sendiri sesuai dengan kebutuhan.
Akan tetapi, memang belum ada alokasi khusus untuk honor para pendidik di pendidikan layanan khusus tersebut.
cetak.kompas.com
Sentra Pendidikan Layanan Khusus Ditambah
BANDUNG, KOMPAS - Pada tahun 2007, pemerintah berencana menambah dan mengembangkan sentra pendidikan layanan khusus, terutama di wilayah-wilayah bekas bencana, terpencil, dan perbatasan. Upaya ini merupakan bagian penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, khususnya dari jalur pendidikan luar biasa.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas, Eko Djatmiko, ditemui di sela-sela acara Spirit, ”Kreasi Gemilang Anak-anak Luar Biasa Indonesia", di Bandung, Kamis (16/11). Acara tahunan ini menghadirkan ratusan anak-anak berkebutuhan khusus dari 33 provinsi se-Indonesia.
Eko menjelaskan, sentra-sentra pengembangan yang dimaksud diantaranya wilayah Nunukan (Kalimantan Timur), Natuna (Kepulauan Riau), Sangihe Talaud (Sulawesi Utara), dan Rondo (NAD). Daerah-daerah yang menjadi pilot project ini dipilih berdasarkan permintaan dan analisis kebutuhan daerah.
”Program (pendidikan layanan khusus atau PLK) ini memang terbilang baru. Setahun terakhir bergulirnya. Sesuai dengan UU Sisdiknas, khususnya Pasal 31, PLK ini ditujukan bagi siswa-siswa yang berada di daerah pelosok, terpencil, komunitas adat terpencil (KAT), daerah konflik, maupun bekas bencana alam,” ungkapnya.
Berbeda dengan pendidikan luar sekolah (PLS), sasaran PLK ini adalah siswa-siswa usia wajar dikdas 9 tahun. Keunikan dari program ini, metoda pengajarannya tidak melulu bersifat akademis atau kognitif. Melainkan, dipadukan dengan pembekalan life skill yang tentunya disesuaikan potensi anak didik.
Tahun 2006 ini, PLK ini diujicobakan di sedikitnya 12 daerah yang ada di tanah air, diantaranya Lampung, Medan, Batam, Makassar, Sulawesi Tengah dan Mataram. Di antara sejumlah sentra, lokasi pengungsian di Atambua (Nusa Tenggara Timur) dan KAT Suku Anak Dalam (Jambi) menjadi salah satu indikator keberhasilan program.
Menurut Eko, program strategis ini diharapkan bisa efektif membantu pencapaian target wajar dikdas, khususnya di daerah yang sulit terjangkau pendidikan jalur reguler. ”Tahun 2006 ini, saya berutang 54.000 anak difabel usia sekolah (wajar dikdas) yang tidak bersekolah. Padahal, jumlah ini baru sepertiga dari seluruh siswa pendidikan khusus,” ujarnya kemudian.
Anggaran ditingkatkan
Untuk mendukung rencana tersebut, Depdiknas mengimbanginya dengan pengajuan penambahan alokasi anggaran dalam APBN 2007 mendatang. Kenaikannya, mencapai 35 persen dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi Rp 365 miliar. Dari total Rp 365 miliar anggaran PSLB, 30 persen diantaranya ditujukan untuk PLK.
Agus Prasetyo, penanggung jawab sebuah PLK yang beroperasi di daerah bencana khususnya NAD, menyambut baik penambahan alokasi anggaran tersebut. ”Ini tentunya sangat baik. Bisa mendukung operasional dan pengembangan kualitas tutor. Apalagi, selama ini kegiatan (PLK) ini sifatnya sukarela. Padahal, jangkauan daerah sangat luas,” ucapnya.
KOMPAS cyber media
Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas, Eko Djatmiko, ditemui di sela-sela acara Spirit, ”Kreasi Gemilang Anak-anak Luar Biasa Indonesia", di Bandung, Kamis (16/11). Acara tahunan ini menghadirkan ratusan anak-anak berkebutuhan khusus dari 33 provinsi se-Indonesia.
Eko menjelaskan, sentra-sentra pengembangan yang dimaksud diantaranya wilayah Nunukan (Kalimantan Timur), Natuna (Kepulauan Riau), Sangihe Talaud (Sulawesi Utara), dan Rondo (NAD). Daerah-daerah yang menjadi pilot project ini dipilih berdasarkan permintaan dan analisis kebutuhan daerah.
”Program (pendidikan layanan khusus atau PLK) ini memang terbilang baru. Setahun terakhir bergulirnya. Sesuai dengan UU Sisdiknas, khususnya Pasal 31, PLK ini ditujukan bagi siswa-siswa yang berada di daerah pelosok, terpencil, komunitas adat terpencil (KAT), daerah konflik, maupun bekas bencana alam,” ungkapnya.
Berbeda dengan pendidikan luar sekolah (PLS), sasaran PLK ini adalah siswa-siswa usia wajar dikdas 9 tahun. Keunikan dari program ini, metoda pengajarannya tidak melulu bersifat akademis atau kognitif. Melainkan, dipadukan dengan pembekalan life skill yang tentunya disesuaikan potensi anak didik.
Tahun 2006 ini, PLK ini diujicobakan di sedikitnya 12 daerah yang ada di tanah air, diantaranya Lampung, Medan, Batam, Makassar, Sulawesi Tengah dan Mataram. Di antara sejumlah sentra, lokasi pengungsian di Atambua (Nusa Tenggara Timur) dan KAT Suku Anak Dalam (Jambi) menjadi salah satu indikator keberhasilan program.
Menurut Eko, program strategis ini diharapkan bisa efektif membantu pencapaian target wajar dikdas, khususnya di daerah yang sulit terjangkau pendidikan jalur reguler. ”Tahun 2006 ini, saya berutang 54.000 anak difabel usia sekolah (wajar dikdas) yang tidak bersekolah. Padahal, jumlah ini baru sepertiga dari seluruh siswa pendidikan khusus,” ujarnya kemudian.
Anggaran ditingkatkan
Untuk mendukung rencana tersebut, Depdiknas mengimbanginya dengan pengajuan penambahan alokasi anggaran dalam APBN 2007 mendatang. Kenaikannya, mencapai 35 persen dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi Rp 365 miliar. Dari total Rp 365 miliar anggaran PSLB, 30 persen diantaranya ditujukan untuk PLK.
Agus Prasetyo, penanggung jawab sebuah PLK yang beroperasi di daerah bencana khususnya NAD, menyambut baik penambahan alokasi anggaran tersebut. ”Ini tentunya sangat baik. Bisa mendukung operasional dan pengembangan kualitas tutor. Apalagi, selama ini kegiatan (PLK) ini sifatnya sukarela. Padahal, jangkauan daerah sangat luas,” ucapnya.
KOMPAS cyber media
Anak Nelayan Terima Layanan Khusus
Muaraangke, Warta Kota
Anak-anak yang tinggal di perkampungan nelayan Muaraangke, Penjaringan, Jakarta Utara, membutuhkan perlakukan khusus. Pasalnya, anak-anak tersebut tinggal bersama orangtua yang tergolong miskin dan tidak bisa memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya. Mereka juga tergolong sulit untuk bersekolah.
Atas pertimbangan itu, Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Lentera Bangsa menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak nelayan di Blok Empang, Kampungbaru, Muaraangke. Sebanyak 180 anak usia TK hingga SMA bersekolah di sekolah khusus tersebut. Mereka tanpa berseragam sekolah bisa menikmati pendidikan layaknya di sekolah formal.
Khaerul (10), salah satunya. Siswa kelas 4 SD ini sangat senang bisa bersekolah di PLK Lentera Bangsa. Alasannya, dia bisa belajar menggunakan komputer. ”Baru bisa pakai komputer sedikit,” ucapnya saat ditemui Warta Kota di Muaraangke, Rabu (8/4).
Selain itu, Khaerul bisa menambah pengetahuan pendidikan formal, seperti matematika, bahasa Indonesia, dan IPA di sekolah tersebut. Darsidah (48), orangtua Khaerul, ingin agar anaknya bisa terus bersekolah, selama sekolah itu tidak memungut biaya. ”Kalau harus pakai biaya, duit darimana,” ucapnya.
Dikatakan Darsidah, penghasilan suaminya sebagai kuli dorong gerobak ikan tidak memadai untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. ”Kalau ada pekerjaan, paling sehari dapat Rp 50.000,” katanya.
Bangunan sekolah di PLK Lentera Bangsa tidak seperti sekolah umumnya. Sekolah yang berdiri dua tahun terakhir itu dibangun di atas empang. Jika hujan, jalanan di sekitar sekolah becek. Akibatnya, sandal atau sepatu anak-anak pun tebal dengan tanah cokelat. Ibu-ibu yang mengantar sekolah anaknya biasanya tanpa alas kaki atau memakai sepatu boot.
”Yang penting anak bica cari ilmu,” ujar Rohani (30) yang dua anaknya duduk di bangku TK PLK Lentera Bangsa.
Bangunan sekolah dibuat dari bilah-bilah bambu, jendela dari kawat, lantai dari kayu, dan atap dari asbes. Bangunan sekolah yang luasnya sekitar 36 meter persegi itu terbagi dua ruang. Setiap ruang memiliki dua papan tulis. Guru yang siap sedia mengajar ada 6 orang, termasuk 3 mahasiswa yang mendapat beasiswa dari Lentera Bangsa.
Selain memberikan pendidikan formal, Lentera Bangsa juga memberikan pendidikan keterampilan, seperti perbengkelan dan cuci motor atau mobil. ”Kami juga akan memberikan keterampilan tata boga dan tata busana, tapi peralatannya belum ada dan sedang diusahakan,” ucap Saefudin Zuhri, Ketua PLT Lentera Bangsa.
Dia mengatakan, untuk membawa anak-anak mau bersekolah, bukan perkara mudah, walaupun sekolah gratis. Zuhri dan teman-temannya harus terus membujuk agar para orangtua menyekolahkan anak-anaknya.
Biaya operasional itu diperoleh Saefudin dari para donatur dan blockgrand dari pemerintah Rp 50 juta per tahun.
Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Depdiknas, Ekodjatmiko Sukarso, mengatakan, anak-anak di bawah usia 18 tahun yang belum sekolah atau putus sekolah dapat belajar melalui PLK.
www.wartakota.co.id
Anak-anak yang tinggal di perkampungan nelayan Muaraangke, Penjaringan, Jakarta Utara, membutuhkan perlakukan khusus. Pasalnya, anak-anak tersebut tinggal bersama orangtua yang tergolong miskin dan tidak bisa memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya. Mereka juga tergolong sulit untuk bersekolah.
Atas pertimbangan itu, Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Lentera Bangsa menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak nelayan di Blok Empang, Kampungbaru, Muaraangke. Sebanyak 180 anak usia TK hingga SMA bersekolah di sekolah khusus tersebut. Mereka tanpa berseragam sekolah bisa menikmati pendidikan layaknya di sekolah formal.
Khaerul (10), salah satunya. Siswa kelas 4 SD ini sangat senang bisa bersekolah di PLK Lentera Bangsa. Alasannya, dia bisa belajar menggunakan komputer. ”Baru bisa pakai komputer sedikit,” ucapnya saat ditemui Warta Kota di Muaraangke, Rabu (8/4).
Selain itu, Khaerul bisa menambah pengetahuan pendidikan formal, seperti matematika, bahasa Indonesia, dan IPA di sekolah tersebut. Darsidah (48), orangtua Khaerul, ingin agar anaknya bisa terus bersekolah, selama sekolah itu tidak memungut biaya. ”Kalau harus pakai biaya, duit darimana,” ucapnya.
Dikatakan Darsidah, penghasilan suaminya sebagai kuli dorong gerobak ikan tidak memadai untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. ”Kalau ada pekerjaan, paling sehari dapat Rp 50.000,” katanya.
Bangunan sekolah di PLK Lentera Bangsa tidak seperti sekolah umumnya. Sekolah yang berdiri dua tahun terakhir itu dibangun di atas empang. Jika hujan, jalanan di sekitar sekolah becek. Akibatnya, sandal atau sepatu anak-anak pun tebal dengan tanah cokelat. Ibu-ibu yang mengantar sekolah anaknya biasanya tanpa alas kaki atau memakai sepatu boot.
”Yang penting anak bica cari ilmu,” ujar Rohani (30) yang dua anaknya duduk di bangku TK PLK Lentera Bangsa.
Bangunan sekolah dibuat dari bilah-bilah bambu, jendela dari kawat, lantai dari kayu, dan atap dari asbes. Bangunan sekolah yang luasnya sekitar 36 meter persegi itu terbagi dua ruang. Setiap ruang memiliki dua papan tulis. Guru yang siap sedia mengajar ada 6 orang, termasuk 3 mahasiswa yang mendapat beasiswa dari Lentera Bangsa.
Selain memberikan pendidikan formal, Lentera Bangsa juga memberikan pendidikan keterampilan, seperti perbengkelan dan cuci motor atau mobil. ”Kami juga akan memberikan keterampilan tata boga dan tata busana, tapi peralatannya belum ada dan sedang diusahakan,” ucap Saefudin Zuhri, Ketua PLT Lentera Bangsa.
Dia mengatakan, untuk membawa anak-anak mau bersekolah, bukan perkara mudah, walaupun sekolah gratis. Zuhri dan teman-temannya harus terus membujuk agar para orangtua menyekolahkan anak-anaknya.
Biaya operasional itu diperoleh Saefudin dari para donatur dan blockgrand dari pemerintah Rp 50 juta per tahun.
Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Depdiknas, Ekodjatmiko Sukarso, mengatakan, anak-anak di bawah usia 18 tahun yang belum sekolah atau putus sekolah dapat belajar melalui PLK.
www.wartakota.co.id
Ka Kanwil Depkum dan HAM Sumut Resmikan Pendidikan Layanan Khusus di Lapas Anak Medan
Hakikat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak harus memiliki lembaga pendidikan. Walau belum optimal, pembinaan mereka yang berada di Lapas harus dapat mengikuti pendidikan seperti paket B, C maupun paket A sehingga tidak terbengkalai untuk belajar.
Ka Kanwil Depkum dan HAM Sumut Sihabudin BcIP SH didampingi Kalapas Klas I A Tanjung Gusta Medan Samuel Purba SH MH, Kalapas Anak Klas II A Medan Siswanto BcIP SH mengatakan hal itu kepada wartawan disela-sela peresmian pendidikan Layanan Khusus Beringin Lapas Anak Klas II A Medan bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional di Lapas Klas II A Medan, Sabtu (14/2).
Namun karena masalah hukum dengan masalah pendidikan yang harus dijalankan secara formal, maka pihaknya mencoba jalur pendidikan layanan khusus agar mereka tetap dapat mengikuti kegiatan pendidikan dan ketrampilan yang ada di Lapas Anak Medan. “Tujuannya agar mereka lebih percaya diri,” ujarnya.
Menurutnya, pengadaan alat ketrampilan pendidikan khusus itu seperti mesin jahit, komputer dan lainnya merupakan bantuan. “Mesin jahit bantuan, kompter bantuan. Kita dari negara tidak mengeluarkan duit. Ini merupakan suatu kerjasama Lapas dengan lembaga-lembaga yang peduli Lapas Anak”, ujarnya.
Sementara Kalapas Klas II A Anak Medan Siswanto BcIP SH mengatakan, hak pendidikan anak yang berada di dalam Lapas harus tetap diteruskan. “Anak merupakan asset bangsa. Kita harus melakukan semaksimal mungkin untuk memajukan mereka. Biarlah mereka menemukan dirinya sendiri. Karena prinsip pendidikan adalah mendewasakan diri, menemukan diri,” ujarnya.
Ia memohon kepada Dinas Pendidikan agar di Lapas Anak Medan ada sekolah formal untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA. Sekolah tersebut ditangani Dinas Pendidikan sedangkan pihak Lapas menyediakan tempat dan anak didik yang bersekolah. Untuk sementara yang sudah dilakukan di Lapas adalah kejar paket B tingkat SMP.
Dalam kesempatan itu Siswanto juga menginformasikan, pada UAN tahun lalu ada 6 anak yang mengikuti ujian di dalam Lapas dan 4 orang di luar Lapas. “Semua yang mengikuti UAN tersebut lulus. Mereka sangat berbangga hati lulus ujian meskipun menjalani hukuman,” jelasnya.
Ketika ditanya penghuni Lapas hingga saat ini, Siswanto mengatakan, sudah sangat over kapasitas. Daya tampung Lapas 250 orang, namun penghuninya mencapai 852 orang. Dari jumlah tersebut, 401 orang napi dan 451 orang tahanan dengan perkara paling banyak narkoba mencapai 361 kasus (40 persen lebih) disusul pencurian 228 kasus.
Dari jenjang pendidikan, penghuni Lapas yang berpendidikan SD sebanyak 216 orang, SMP 303 orang, SMA 316 orang dan mahasiswa 12 orang. Selain itu, ada 5 orang yang masih buta huruf.
Acara peresmian itu dihadiri Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Depkum dan HAM Sumut Sugihartoyo BcIP SH, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumut Saiful Safri Sipahutar, Kadis Kesehatan Medan Umar Zein dan dari Dinas Pendidikan Sumut dan Medan.
Usai acara peresmian, Kakanwil bersama para pejabat dan undangan lainnya meninjau berbagai ruang ketrampilan seperti ruang menjahit, komputer, seni, pangkas, perpustakan.
hariansib.com
Ka Kanwil Depkum dan HAM Sumut Sihabudin BcIP SH didampingi Kalapas Klas I A Tanjung Gusta Medan Samuel Purba SH MH, Kalapas Anak Klas II A Medan Siswanto BcIP SH mengatakan hal itu kepada wartawan disela-sela peresmian pendidikan Layanan Khusus Beringin Lapas Anak Klas II A Medan bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional di Lapas Klas II A Medan, Sabtu (14/2).
Namun karena masalah hukum dengan masalah pendidikan yang harus dijalankan secara formal, maka pihaknya mencoba jalur pendidikan layanan khusus agar mereka tetap dapat mengikuti kegiatan pendidikan dan ketrampilan yang ada di Lapas Anak Medan. “Tujuannya agar mereka lebih percaya diri,” ujarnya.
Menurutnya, pengadaan alat ketrampilan pendidikan khusus itu seperti mesin jahit, komputer dan lainnya merupakan bantuan. “Mesin jahit bantuan, kompter bantuan. Kita dari negara tidak mengeluarkan duit. Ini merupakan suatu kerjasama Lapas dengan lembaga-lembaga yang peduli Lapas Anak”, ujarnya.
Sementara Kalapas Klas II A Anak Medan Siswanto BcIP SH mengatakan, hak pendidikan anak yang berada di dalam Lapas harus tetap diteruskan. “Anak merupakan asset bangsa. Kita harus melakukan semaksimal mungkin untuk memajukan mereka. Biarlah mereka menemukan dirinya sendiri. Karena prinsip pendidikan adalah mendewasakan diri, menemukan diri,” ujarnya.
Ia memohon kepada Dinas Pendidikan agar di Lapas Anak Medan ada sekolah formal untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA. Sekolah tersebut ditangani Dinas Pendidikan sedangkan pihak Lapas menyediakan tempat dan anak didik yang bersekolah. Untuk sementara yang sudah dilakukan di Lapas adalah kejar paket B tingkat SMP.
Dalam kesempatan itu Siswanto juga menginformasikan, pada UAN tahun lalu ada 6 anak yang mengikuti ujian di dalam Lapas dan 4 orang di luar Lapas. “Semua yang mengikuti UAN tersebut lulus. Mereka sangat berbangga hati lulus ujian meskipun menjalani hukuman,” jelasnya.
Ketika ditanya penghuni Lapas hingga saat ini, Siswanto mengatakan, sudah sangat over kapasitas. Daya tampung Lapas 250 orang, namun penghuninya mencapai 852 orang. Dari jumlah tersebut, 401 orang napi dan 451 orang tahanan dengan perkara paling banyak narkoba mencapai 361 kasus (40 persen lebih) disusul pencurian 228 kasus.
Dari jenjang pendidikan, penghuni Lapas yang berpendidikan SD sebanyak 216 orang, SMP 303 orang, SMA 316 orang dan mahasiswa 12 orang. Selain itu, ada 5 orang yang masih buta huruf.
Acara peresmian itu dihadiri Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Depkum dan HAM Sumut Sugihartoyo BcIP SH, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumut Saiful Safri Sipahutar, Kadis Kesehatan Medan Umar Zein dan dari Dinas Pendidikan Sumut dan Medan.
Usai acara peresmian, Kakanwil bersama para pejabat dan undangan lainnya meninjau berbagai ruang ketrampilan seperti ruang menjahit, komputer, seni, pangkas, perpustakan.
hariansib.com
Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak Pinggiran Jakarta
Wajah suka cita terpancar dari anak-anak, penduduk, dan pejabat daerah setempat ketika tiga iring-iringan mobil dari Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB), Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Depdiknas, singgah di Desa Sukadamai, Jonggol. Letak desa yang hanya "sepelemparan batu" dari Jakarta itu ternyata nyaris belum terlayani pendidikan secara baik.
Bocah belia di desa itu bersyukur karena bakal diresmikannya Sekolah Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Cita Madani untuk anak daerah terpencil setingkat SD hingga SMA, di Kampung Lereng Gunung Siem RT 01/01, Desa Sukadamai, Kecamatan Suka Makmur, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/11), yang puluhan tahun mereka idamkan.
Setibanya di sana, Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB), Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas, Ekodjatmiko Sukarso, didampingi beberapa pejabat setempat beramah tamah sekaligus meresmikan Sekolah PLK Cita Madani yang dipimpin oleh Ahmad Zayyadi.
Tak disangka-sangka, Kecamatan Suka Makmur merupakan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah ke 40 dari 40 kecamatan di wilayah Jonggol, sementara sekolah SD dan SMP terdekat berjarak 10 kilometer dari desa Sukadamai. Mayoritas anak-anak di sana tidak pernah sekolah. Kalau pun mereka sekolah, baru bersekolah kelas 1 SD umur 10 tahun, dan kelas 3-4 sudah putus sekolah.
"Jika ada masyarakat atau lembaga yang ingin memberdayakan anak-anak untuk berpartisipasi melalui jalur pendidikan, kami patut berterima kasih, terutama kepada PLK Cita Madani. Setidaknya akan membantu meningkatkan IPM desa tersebut," tutur Ekodjatmiko.
Dalam kesempatan itu, pimpinan Cita Madani Ahmad Zayyadi mengatarkan bahwa anak-anak walaupun masih sibuk membantu orang tuanya di sawah atau di ladang serta berdagang, mereka masih bisa sekolah lewat program Direktorat PSLB Ditjen Mandikdasmen Depdiknas.
"Melalui program Depdiknas, yaitu sekolah PLK, maka anak-anak di sini akan memperoleh kesempatan untuk meneruskan pendidikannya. Program Sekolah PLK ini merupakan terobosan yang luar biasa dari Direktorat PSLB," kata Zayyadi yang disambut tepuk tangan dari anak-anak, orangtua murid, serta pejabat daerah se- tempat.
Zayyadi memaparkan, pihaknya telah mempersiapkan lahan beberapa hektare untuk pembangunan sekolah PLK di Desa Sukadamai. Untuk mempercepat program itu, pihak Direktorat PSLB tahun 2007 telah membantu anggaran sebanyak Rp 55 juta untuk operasional dan penyelenggaraan PLK di sana. Kemudian ditambah Rp 15 juta untuk sarana pendukung lainnya.
Ekodjatmiko mengatakan, para penerima block grand dari pemerintah ini bukan hanya sebagai pengelola dan tenaga tutor, tapi memiliki amanat. Pasalnya, Cita Madani mesti berjuang untuk menaikkan derajat anak-anak di wilayah yang masih terbelakang. Tak lama lagi sekolah PLK seperti itu akan menjadi contoh sekolah PLK di wilayah lain yang memerlukan pendidikan, terutama pendidikan residual atau yang tidak terjangkau pendidikan formal.
Ekodjatmiko menuturkan, pendidikan memang menjadi hal yang penting bagi anak-anak di wilayah seperti ini, selain akan meningkatkan IPM pada wilayah tersebut, akan pula terjamin masa depan anak-anak lulus hingga pendidikan 12 tahun. "Terjaminnya kesejahteraan anak-anak dan masyarakat kelak hanya lewat pendidikan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan di wilayah itu," katanya.
Peresmian disaksikan kepala Desa Sukadamai, perwakilan kecamatan Suka Makmur, perwakilan perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadyah Jakarta dan Institut Pertanian Bogor. Desa ini juga masih kekurangan tenaga pengajar. Guna menjawab persoalan itu, pihak PSLB meminta perguruan tinggi untuk menyediakan dan menyiapkan tenaga tutor mahasiswa lewat program kuliah kerja nyata (KKN).
Sumber: Suara Pembaruan
Bocah belia di desa itu bersyukur karena bakal diresmikannya Sekolah Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Cita Madani untuk anak daerah terpencil setingkat SD hingga SMA, di Kampung Lereng Gunung Siem RT 01/01, Desa Sukadamai, Kecamatan Suka Makmur, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/11), yang puluhan tahun mereka idamkan.
Setibanya di sana, Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB), Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas, Ekodjatmiko Sukarso, didampingi beberapa pejabat setempat beramah tamah sekaligus meresmikan Sekolah PLK Cita Madani yang dipimpin oleh Ahmad Zayyadi.
Tak disangka-sangka, Kecamatan Suka Makmur merupakan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah ke 40 dari 40 kecamatan di wilayah Jonggol, sementara sekolah SD dan SMP terdekat berjarak 10 kilometer dari desa Sukadamai. Mayoritas anak-anak di sana tidak pernah sekolah. Kalau pun mereka sekolah, baru bersekolah kelas 1 SD umur 10 tahun, dan kelas 3-4 sudah putus sekolah.
"Jika ada masyarakat atau lembaga yang ingin memberdayakan anak-anak untuk berpartisipasi melalui jalur pendidikan, kami patut berterima kasih, terutama kepada PLK Cita Madani. Setidaknya akan membantu meningkatkan IPM desa tersebut," tutur Ekodjatmiko.
Dalam kesempatan itu, pimpinan Cita Madani Ahmad Zayyadi mengatarkan bahwa anak-anak walaupun masih sibuk membantu orang tuanya di sawah atau di ladang serta berdagang, mereka masih bisa sekolah lewat program Direktorat PSLB Ditjen Mandikdasmen Depdiknas.
"Melalui program Depdiknas, yaitu sekolah PLK, maka anak-anak di sini akan memperoleh kesempatan untuk meneruskan pendidikannya. Program Sekolah PLK ini merupakan terobosan yang luar biasa dari Direktorat PSLB," kata Zayyadi yang disambut tepuk tangan dari anak-anak, orangtua murid, serta pejabat daerah se- tempat.
Zayyadi memaparkan, pihaknya telah mempersiapkan lahan beberapa hektare untuk pembangunan sekolah PLK di Desa Sukadamai. Untuk mempercepat program itu, pihak Direktorat PSLB tahun 2007 telah membantu anggaran sebanyak Rp 55 juta untuk operasional dan penyelenggaraan PLK di sana. Kemudian ditambah Rp 15 juta untuk sarana pendukung lainnya.
Ekodjatmiko mengatakan, para penerima block grand dari pemerintah ini bukan hanya sebagai pengelola dan tenaga tutor, tapi memiliki amanat. Pasalnya, Cita Madani mesti berjuang untuk menaikkan derajat anak-anak di wilayah yang masih terbelakang. Tak lama lagi sekolah PLK seperti itu akan menjadi contoh sekolah PLK di wilayah lain yang memerlukan pendidikan, terutama pendidikan residual atau yang tidak terjangkau pendidikan formal.
Ekodjatmiko menuturkan, pendidikan memang menjadi hal yang penting bagi anak-anak di wilayah seperti ini, selain akan meningkatkan IPM pada wilayah tersebut, akan pula terjamin masa depan anak-anak lulus hingga pendidikan 12 tahun. "Terjaminnya kesejahteraan anak-anak dan masyarakat kelak hanya lewat pendidikan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan di wilayah itu," katanya.
Peresmian disaksikan kepala Desa Sukadamai, perwakilan kecamatan Suka Makmur, perwakilan perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadyah Jakarta dan Institut Pertanian Bogor. Desa ini juga masih kekurangan tenaga pengajar. Guna menjawab persoalan itu, pihak PSLB meminta perguruan tinggi untuk menyediakan dan menyiapkan tenaga tutor mahasiswa lewat program kuliah kerja nyata (KKN).
Sumber: Suara Pembaruan
Indonesia Dapat Dijadikan Laboratorium Hidup Pendidikan Inklusif
Denpasar,, Indonesia dapat dipromosikan menjadi laboratorium hidup pendidikan inklusif. Hal ini dilatarbelakangi oleh keragaman budaya, bahasa, agama, serta kondisi alam yang terfragmentasi secara geologis dan geografis.
"Indonesia adalah laboratorium terbesar dan paling menarik untuk (menghadapi) permasalahan dan tantangan pendidikan inklusif karena inilah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.000," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo pada Konferensi Asia Pasifik Pendidikan Inklusif di Hotel Sanur Paradise Plasa, Denpasar, Bali, Kamis (29/05/2008).
Hadir pada acara Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas (Dirjen Mandikdasmen) Suyanto, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Ka Balitbang) Depdiknas Mansyur Ramly, Sekretaris Ditjen Mandikdasmen Bambang Indriyanto, Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Ekodjatmiko Sukarso, dan Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO Arief Rachman.
Selain itu hadir Direktur Biro Pendidikan International (IBE) UNESCO Mrs. Clementina Acedo, Direktur UNESCO Kantor Bangkok Sheldon Shaeffer, dan para perwakilan 20 negara Asia Pasifik yang memberikan perhatian khusus pada pendidikan inklusif.
Mendiknas menyampaikan, pendidikan inklusif bukan hanya ditujukan untuk anak-anak cacat atau ketunaan, tetapi juga bagi anak-anak yang menjadi korban HIV/AIDS, anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah, anak-anak jalanan, anak-anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil, serta anak-anak korban bencana alam. "Anak-anak ini yang harus dilayani dengan Pendidikan Layanan Khusus (PLK)," katanya.
Mendiknas mengatakan, untuk menangani pendidikan inklusif di Indonesia maka diperlukan strategi khusus. Dia menyebutkan empat strategi pokok yang diterapkan pemerintah. Pertama, peraturan perundang-undangan yang menyatakan jaminan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pelayanan pendidikan. Kedua, memasukkan aspek fleksibilitas ke dalam sistem pendidikan pada jalur formal, nonformal , dan informal.
Sementara strategi ketiga adalah menerapkan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Lalu strategi keempat adalah dengan mengoptimalkan peranan guru. Menurut Mendiknas, untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dibutuhkan berbagai macam tipe guru yang ahli untuk segmen yang berbeda-beda seperti untuk anak jalanan, daerah perbatasan dan daerah terpencil. "Guru-guru semacam ini penting dan tentunya sistem insentif untuk guru juga menjadi sangat penting," katanya.
Mendiknas menjelaskan, berbagai sekolah khusus di Indonesia diantaranya adalah sekolah khusus untuk anak-anak cacat, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Selain itu, didirikan juga pusat-pusat pendidikan layanan khusus di berbagai daerah seperti di daerah konflik dan daerah perbatasan. "Ada bahkan di Sarawak dan Sabah, Malaysia sekarang sedang dikembangkan suatu unit pelayanan khusus pendidikan nonformal untuk anak-anak TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal yang bekerja di sana," katanya.
Clementina mengatakan, pendidikan inklusif merupakan pendekatan strategis untuk mencapai target pendidikan untuk semua atau education for all. Pendidikan inklusif, kata dia, menjadi isu utama di kawasan Asia Pasifik karena adanya berbagai macam perbedaan dan semakin menguatnya proses demokratisasi termasuk berkembangnya populasi anak-anak dan pemuda. "Perlu diterapkan peraturan yang fleksibel ke dalam sistem lokal sehingga memasukkan anak-anak yang terpinggirkan sekaligus memberikan berbagai macam pilihan untuk mereka," katanya.
Sumber: Pers Depdiknas
"Indonesia adalah laboratorium terbesar dan paling menarik untuk (menghadapi) permasalahan dan tantangan pendidikan inklusif karena inilah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.000," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo pada Konferensi Asia Pasifik Pendidikan Inklusif di Hotel Sanur Paradise Plasa, Denpasar, Bali, Kamis (29/05/2008).
Hadir pada acara Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas (Dirjen Mandikdasmen) Suyanto, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Ka Balitbang) Depdiknas Mansyur Ramly, Sekretaris Ditjen Mandikdasmen Bambang Indriyanto, Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Ekodjatmiko Sukarso, dan Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO Arief Rachman.
Selain itu hadir Direktur Biro Pendidikan International (IBE) UNESCO Mrs. Clementina Acedo, Direktur UNESCO Kantor Bangkok Sheldon Shaeffer, dan para perwakilan 20 negara Asia Pasifik yang memberikan perhatian khusus pada pendidikan inklusif.
Mendiknas menyampaikan, pendidikan inklusif bukan hanya ditujukan untuk anak-anak cacat atau ketunaan, tetapi juga bagi anak-anak yang menjadi korban HIV/AIDS, anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah, anak-anak jalanan, anak-anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil, serta anak-anak korban bencana alam. "Anak-anak ini yang harus dilayani dengan Pendidikan Layanan Khusus (PLK)," katanya.
Mendiknas mengatakan, untuk menangani pendidikan inklusif di Indonesia maka diperlukan strategi khusus. Dia menyebutkan empat strategi pokok yang diterapkan pemerintah. Pertama, peraturan perundang-undangan yang menyatakan jaminan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pelayanan pendidikan. Kedua, memasukkan aspek fleksibilitas ke dalam sistem pendidikan pada jalur formal, nonformal , dan informal.
Sementara strategi ketiga adalah menerapkan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Lalu strategi keempat adalah dengan mengoptimalkan peranan guru. Menurut Mendiknas, untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dibutuhkan berbagai macam tipe guru yang ahli untuk segmen yang berbeda-beda seperti untuk anak jalanan, daerah perbatasan dan daerah terpencil. "Guru-guru semacam ini penting dan tentunya sistem insentif untuk guru juga menjadi sangat penting," katanya.
Mendiknas menjelaskan, berbagai sekolah khusus di Indonesia diantaranya adalah sekolah khusus untuk anak-anak cacat, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Selain itu, didirikan juga pusat-pusat pendidikan layanan khusus di berbagai daerah seperti di daerah konflik dan daerah perbatasan. "Ada bahkan di Sarawak dan Sabah, Malaysia sekarang sedang dikembangkan suatu unit pelayanan khusus pendidikan nonformal untuk anak-anak TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal yang bekerja di sana," katanya.
Clementina mengatakan, pendidikan inklusif merupakan pendekatan strategis untuk mencapai target pendidikan untuk semua atau education for all. Pendidikan inklusif, kata dia, menjadi isu utama di kawasan Asia Pasifik karena adanya berbagai macam perbedaan dan semakin menguatnya proses demokratisasi termasuk berkembangnya populasi anak-anak dan pemuda. "Perlu diterapkan peraturan yang fleksibel ke dalam sistem lokal sehingga memasukkan anak-anak yang terpinggirkan sekaligus memberikan berbagai macam pilihan untuk mereka," katanya.
Sumber: Pers Depdiknas
Jumat, 13 Maret 2009
Layanan untuk Anak Inklusi Masih Terbatas
Jakarta, CyberNews. Layanan terhadap anak usia dini yang memiliki kebutuhan khusus (inklusi) masih sangat terbatas. Bahkan, di tataran pengetahun tentang konsep pendidikan anak berkelainan khusus ini juga masih minim.
Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indonesia (HIMPAUDI) Gusnawirta Fasli Jalal mengatakan baru sekitar 34 persen PAUD yang menberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Walau bukan prioritas namun harus dipacu serta ditingkatkan layanannya srhingga perkembangan semua anak di masa depan maksimal.
Ditemui usai Seminar Peningkatan Pelayanan PAUD Layanan Khusus (inklusi) di gedung Depdinas Jakarta, Jumat (13/4), dia menjelaskan kalau jumlah PAUD sendiri, khususnya yang melayani anak usia 0-4 tahun masih sangat sedikit dan baru mampu melayani 25 persen dari seluruh anak usia tersebut di Indonesia.
Artinya kehadiran PAUD layanan khusus belum menjadi prioritas di saat gerakan pengembangan PAUD juga masih belum optimal. Tatapi HIMPAUDI menurutnya tetap memberikan perhatian serius dan menjadikan bagian program di masa depan.
Saat ini HIMPAUDI sebagai organisasi yang memiliki tugas meningkatkan mutu dari tenaga pendidik dan kependidikan PAUD, bekerja sama dengan ppsikolog dan pihak terkait akan memberikan pelatihan dan pembinaan bagi pengelola maupun pendidik PAUD yang menyelenggarakan layanan bagi anak berkebutuhan khusus (inklusi).
Sebagai organisasi profesi yang menyadari begitu beragamnya latar belakang pendidikan para pendidik PAUD, HIMPAUDI bertekad meningkatkan penyelenggaraan pelatihan, seminar, workshop dll yang bertujuan meningkatkan mutu SDM di PAUD formal (TK/RA) dan nonformal (Kelompok Bermain, TPA, Pos (PAUD).
"Kita menyadari latar belakang pendidik PAUD beragam, ada dari SMEA, pertanian dan lainnya. Tapi kita sadar bangsa ini kekurangan tenaga pendidik sementara kebutuhan besar. Artinya dedikasi sudah cukup, hanya perlu ditambahkan bekal pengetahuan," ujar Gusnawirta.
Psikolog Fauziah Azwin, mengatakan pelayanan PAUD inklusi di Indonesia masih tidak optimal. Masih banyak konsep, APE maupun kurikulum yang sesungguhnya sudah dirancang oleh psikolog dan pakar pendidikan Dalam Negeri tetapi belum dimanfaatkan.
Begitu juga masalah perhatian Pemerintah dalam bentuk kebijakan dan pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pengingkatan SDM pelayan pendidikan layanan khusus, pengadaan dan penerapan konsep, riset dan program terkait lainnya belum seperti yang diharapkan.
Ditegaskannya juga betapa penting keberadaan layanan khusus atau PAUD inklusi, karena dengan adanya perhatian dan pendidikan serius bagi anak berkebutuhan khusus sejak usia dini, maka diharpkan akan terjadi perbaikan yang lebih optimal.
Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indonesia (HIMPAUDI) Gusnawirta Fasli Jalal mengatakan baru sekitar 34 persen PAUD yang menberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Walau bukan prioritas namun harus dipacu serta ditingkatkan layanannya srhingga perkembangan semua anak di masa depan maksimal.
Ditemui usai Seminar Peningkatan Pelayanan PAUD Layanan Khusus (inklusi) di gedung Depdinas Jakarta, Jumat (13/4), dia menjelaskan kalau jumlah PAUD sendiri, khususnya yang melayani anak usia 0-4 tahun masih sangat sedikit dan baru mampu melayani 25 persen dari seluruh anak usia tersebut di Indonesia.
Artinya kehadiran PAUD layanan khusus belum menjadi prioritas di saat gerakan pengembangan PAUD juga masih belum optimal. Tatapi HIMPAUDI menurutnya tetap memberikan perhatian serius dan menjadikan bagian program di masa depan.
Saat ini HIMPAUDI sebagai organisasi yang memiliki tugas meningkatkan mutu dari tenaga pendidik dan kependidikan PAUD, bekerja sama dengan ppsikolog dan pihak terkait akan memberikan pelatihan dan pembinaan bagi pengelola maupun pendidik PAUD yang menyelenggarakan layanan bagi anak berkebutuhan khusus (inklusi).
Sebagai organisasi profesi yang menyadari begitu beragamnya latar belakang pendidikan para pendidik PAUD, HIMPAUDI bertekad meningkatkan penyelenggaraan pelatihan, seminar, workshop dll yang bertujuan meningkatkan mutu SDM di PAUD formal (TK/RA) dan nonformal (Kelompok Bermain, TPA, Pos (PAUD).
"Kita menyadari latar belakang pendidik PAUD beragam, ada dari SMEA, pertanian dan lainnya. Tapi kita sadar bangsa ini kekurangan tenaga pendidik sementara kebutuhan besar. Artinya dedikasi sudah cukup, hanya perlu ditambahkan bekal pengetahuan," ujar Gusnawirta.
Psikolog Fauziah Azwin, mengatakan pelayanan PAUD inklusi di Indonesia masih tidak optimal. Masih banyak konsep, APE maupun kurikulum yang sesungguhnya sudah dirancang oleh psikolog dan pakar pendidikan Dalam Negeri tetapi belum dimanfaatkan.
Begitu juga masalah perhatian Pemerintah dalam bentuk kebijakan dan pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pengingkatan SDM pelayan pendidikan layanan khusus, pengadaan dan penerapan konsep, riset dan program terkait lainnya belum seperti yang diharapkan.
Ditegaskannya juga betapa penting keberadaan layanan khusus atau PAUD inklusi, karena dengan adanya perhatian dan pendidikan serius bagi anak berkebutuhan khusus sejak usia dini, maka diharpkan akan terjadi perbaikan yang lebih optimal.
GKR Hemas: Masih Banyak Warga Belum Nikmati Pendidikan
Yogyakarta, CyberNews. Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan, meski zaman sudah maju seperti sekarang ini, namun kenyataannya masih banyak masyarakat kita yang belum bisa menikmati pendidikan sebagaimana mestinya.
Mereka yang belum bisa menikmati pendidikan layak, terutama masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Padahal untuk meraih pendidikan sudah ada landasannya seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
GKR Hemas, selaku Ketua Penggerak Tim PKK Pemprov DIY mengatakan itu dihadapan peserta Sosialisasi Program Pendidikan Layanan Khusus (PPLK) di Gedung Radyasuyoso, Pemprov DIY, Selasa (29/1).
Maka dengan adanya program pemerintah, tentang pendidikan layanan khusus yang merupakan program baru, perlu segera disosialisasikan dan dimasyarakatkan secara terpadu. Berkesinambungan dan berjenjang sampai pada lapisan masyarakat terbawah, agar program dimaksud dapat dinikmati oleh warga secara merata, serta berhasil sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.
Sebagaimana dituangkan pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, bahwa salah satu tujuan ansional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini mengandung makna, betapa pentingnya peran pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkwalitas di masa mendatang.
Guna mencapai tujuan tersebut, kata dia, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan, antara lain dengan diterbitkannya UU No 20 tahun 2003.
Dalam Undang-Undang itu, terutama pasal lima ayat 2 tercantum bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
Kemudian ayat 3 dan 4 menyebutkan, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil, dan yang memiliki potensi kecerdasan maupun bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
Oleh karena itu, Tim Penggerak PKK tepat untuk ikut berperan aktif dalam membantu mensosialisasikan program pendidikan layanan khusus ini. Karena, kata dia, mempunyai jangkauan kegiatan sampai lapisan masyarakat paling bawah, yaitu dasa wisma.
Menurut GKR Hemas, apresiasi masyarakat terhadap program yang dibuat pemerintah khususnya yang bertujuan untuk memajukan sumber daya manusia, menunjukkan perkembangan yang kian menggembirakan dari tahun ke tahun.
Hal ini dapat dilihat dari sambutan yang baik dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah khususnya dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
''Sepanjang program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan memiliki dasar keilmuan yang jelas, masyarakat mesti banyak yang mendukung,'' kata permaisuri Sri Sultan Hamengu Buwono X.
Mereka yang belum bisa menikmati pendidikan layak, terutama masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Padahal untuk meraih pendidikan sudah ada landasannya seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
GKR Hemas, selaku Ketua Penggerak Tim PKK Pemprov DIY mengatakan itu dihadapan peserta Sosialisasi Program Pendidikan Layanan Khusus (PPLK) di Gedung Radyasuyoso, Pemprov DIY, Selasa (29/1).
Maka dengan adanya program pemerintah, tentang pendidikan layanan khusus yang merupakan program baru, perlu segera disosialisasikan dan dimasyarakatkan secara terpadu. Berkesinambungan dan berjenjang sampai pada lapisan masyarakat terbawah, agar program dimaksud dapat dinikmati oleh warga secara merata, serta berhasil sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.
Sebagaimana dituangkan pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, bahwa salah satu tujuan ansional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini mengandung makna, betapa pentingnya peran pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkwalitas di masa mendatang.
Guna mencapai tujuan tersebut, kata dia, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan, antara lain dengan diterbitkannya UU No 20 tahun 2003.
Dalam Undang-Undang itu, terutama pasal lima ayat 2 tercantum bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
Kemudian ayat 3 dan 4 menyebutkan, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil, dan yang memiliki potensi kecerdasan maupun bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
Oleh karena itu, Tim Penggerak PKK tepat untuk ikut berperan aktif dalam membantu mensosialisasikan program pendidikan layanan khusus ini. Karena, kata dia, mempunyai jangkauan kegiatan sampai lapisan masyarakat paling bawah, yaitu dasa wisma.
Menurut GKR Hemas, apresiasi masyarakat terhadap program yang dibuat pemerintah khususnya yang bertujuan untuk memajukan sumber daya manusia, menunjukkan perkembangan yang kian menggembirakan dari tahun ke tahun.
Hal ini dapat dilihat dari sambutan yang baik dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah khususnya dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
''Sepanjang program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan memiliki dasar keilmuan yang jelas, masyarakat mesti banyak yang mendukung,'' kata permaisuri Sri Sultan Hamengu Buwono X.
Rendah, Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
Semarang, CyberNews. Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Jateng diakui Kasubdin Pendidikan Luar Biasa (PLB) Dinas P dan K Jateng Drs Sutikno MSi masih sangat memprihatinkan.
''Kondisi ini bisa dilihat dari masih rendahnya angka partisipasi kasar (APK) siswa SLB yang hanya 4 %. Disamping itu, kurikulum ada yang masih terlalu luas sehingga belum menitikberatkan pada ketajaman materi, dan faktor yang lain,'' katanya seusai membuka ''Rapat Koordinasi Sosialisasi Program PLB dan Kurikulum Pendidikan Khusus'' di LPMP Jateng, Senin (27/3) malam.
Berdasarkan data dari Dinas P dan K Jateng, anak berkebutuhan khusus (luar biasa) yang terlayani pendidikan baru mencapai 7.899 siswa atau 4 %. Sementara sisanya sebesar 96 % merupakan anak tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, dan sejumlah kondisi fisik lain belum terlayani.
Rendahnya APK siswa SLB yang belajar pada jenjang pendidikan dasar menjadi perhatian serius Dinas P dan K Jateng. Pasalnya pemprov mentargetkan pada 2007 program penuntasan wajib belajar 9 tahun pendidikan dasar (wajar dikdas) di Jateng sudah tuntas paripurna dengan APK mencapai 95,00 %.
Dalam kegiatan yang diikuti 115 orang yang berasal dari unsur Kasi PLB kabupaten/kota se-Jateng, guru SDLB dan unsur lain di PLB itu, Sutikno membeberkan, guna mencapai target penuntasan wajar dikdas bagi anak berkebutuhan khusus dilakukan dengan meningkatkan daya tampung, pembangunan unit gedung baru (UGB), ruang kelas baru (RKB), dan melaksanakan program sekolah inklusi.
Program Inklusi
Sekolah inklusi, jelasnya, merupakan program pendidikan yang diberikan bagi anak berkebutuhan khusus, misalnya, tunanetra bisa masuk sekolah reguler seperti anak umumnya.
Pengembangan sekolah inklusi dilakukan dengan penyediaan pedoman pendidikan inklusi, diklat guru kelas dan guru pembimbing pendidikan inklusi, serta bantuan subsidi operasional pendidikan.
''Selain itu, meningkatkan mutu pendidikan dan pendidikan layanan khusus untuk semua jenis dan jenjang pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kelangsungan penyelenggaraan pendidikan,'' imbuhnya.
Sampai sekarang, jumlah sekolah bagi anak berkebutuhan khusus di Jateng baru mencapai 127 sekolah yang terdiri atas SDLB negeri 26 buah, SLB negeri 4 sekolah, dan SLB swasta 97 sekolah. Sekolah tersebut digunakan untuk proses pembelajaran 7.899 siswa. Di samping itu, masih ada sekolah rintisan terpadu yang jumlahnya mencapai 69 sekolah untuk 975 siswa.
''Kondisi ini bisa dilihat dari masih rendahnya angka partisipasi kasar (APK) siswa SLB yang hanya 4 %. Disamping itu, kurikulum ada yang masih terlalu luas sehingga belum menitikberatkan pada ketajaman materi, dan faktor yang lain,'' katanya seusai membuka ''Rapat Koordinasi Sosialisasi Program PLB dan Kurikulum Pendidikan Khusus'' di LPMP Jateng, Senin (27/3) malam.
Berdasarkan data dari Dinas P dan K Jateng, anak berkebutuhan khusus (luar biasa) yang terlayani pendidikan baru mencapai 7.899 siswa atau 4 %. Sementara sisanya sebesar 96 % merupakan anak tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, dan sejumlah kondisi fisik lain belum terlayani.
Rendahnya APK siswa SLB yang belajar pada jenjang pendidikan dasar menjadi perhatian serius Dinas P dan K Jateng. Pasalnya pemprov mentargetkan pada 2007 program penuntasan wajib belajar 9 tahun pendidikan dasar (wajar dikdas) di Jateng sudah tuntas paripurna dengan APK mencapai 95,00 %.
Dalam kegiatan yang diikuti 115 orang yang berasal dari unsur Kasi PLB kabupaten/kota se-Jateng, guru SDLB dan unsur lain di PLB itu, Sutikno membeberkan, guna mencapai target penuntasan wajar dikdas bagi anak berkebutuhan khusus dilakukan dengan meningkatkan daya tampung, pembangunan unit gedung baru (UGB), ruang kelas baru (RKB), dan melaksanakan program sekolah inklusi.
Program Inklusi
Sekolah inklusi, jelasnya, merupakan program pendidikan yang diberikan bagi anak berkebutuhan khusus, misalnya, tunanetra bisa masuk sekolah reguler seperti anak umumnya.
Pengembangan sekolah inklusi dilakukan dengan penyediaan pedoman pendidikan inklusi, diklat guru kelas dan guru pembimbing pendidikan inklusi, serta bantuan subsidi operasional pendidikan.
''Selain itu, meningkatkan mutu pendidikan dan pendidikan layanan khusus untuk semua jenis dan jenjang pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kelangsungan penyelenggaraan pendidikan,'' imbuhnya.
Sampai sekarang, jumlah sekolah bagi anak berkebutuhan khusus di Jateng baru mencapai 127 sekolah yang terdiri atas SDLB negeri 26 buah, SLB negeri 4 sekolah, dan SLB swasta 97 sekolah. Sekolah tersebut digunakan untuk proses pembelajaran 7.899 siswa. Di samping itu, masih ada sekolah rintisan terpadu yang jumlahnya mencapai 69 sekolah untuk 975 siswa.
Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Butuh Kerjasama
JAKARTA, SENIN - Anak-anak berkebutuhan khusus, salah satunya anak-anak cacat, membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Seluruh lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, harus ikut memperhatikan keberlangsungan hidup anak-anak tersebut. Pemerintah harus terus memberikan dorongan kepada pihak swasta ataupun perseorangan untuk ambil bagian dalam pembentukan mental anak-anak tersebut menjadi manusia.
Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam Peresmian Renovasi Gedung Sekolah Luar Biasa Tunadaksa Yayasan Pembinaan Anak Cacat Jakarta, Senin (25/8). Acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jakarta tersebut mengundang Gubernur Fauzi Bowo untuk menandatangani prasasti peresmian bangunan baru sekolah YPAC.
Menurut Fauzi, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk membangun masa depan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. "Pemerintah telah banyak mengeluarkan undang-undang yang mengatur pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, itu semua akan menjadi sia-sia jika tidak ada kontribusi dari pihak non pemerintah," ujar Fauzi Bowo.
Fauzi menyatakan, pihaknya telah menyediakan sejumlah anggaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam APBD, dana sejumlah Rp 125.000,- diperuntukkan bagi satu orang anak berkebutuhan khusus tiap bulannya. Pemerintah juga menyediakan beasiswa sebesar Rp 600.000,- per anak. "Meskipun demikian, harus diakui bahwa ini tidaklah cukup untuk menyantuni semu anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Jakarta," tambah Fauzi.
Sementara itu, Ketua Pembina YPAC Jakarta Muki Reksoprodjo menyatakan, anak-anak berkebutuhan khusus harus bisa memperoleh masa depan yang cerah seperti anak-anak pada umumnya. Menurutnya, dibutuhkan banyak bantuan dan dukungan untuk mencapai tujuan terse but. "Kami berusaha memberi kesempatan kepada pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menjadi donatur sebagai upaya menolong anak-anak cacat, khususnya penderita cerebral palsy. Ini penting sebab masa depan anak-anak tersebut cenderung dilupakan dalam masyarakat," ucap Muki.
Sejauh ini, lanjut Muki, lembaga non pemerintah yang telah membantu YPAC Jakarta berasal dari perusahaan swasta dan pihak luar negeri. Menurutnya, sebagian perusahaan donatur telah menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk membantu anak-anak YPAC Jakarta. "Pihak internasional yang juga ikut membantu adalah kedutaan besar Jepang. Ini dibuktikan dengan bantuan sebesar 10 juta yen yang diberikan oleh Duta Besar Yutaka Limura tahun 2005," ucap Muki.
Saat ini, menurut Muki, pihak Jepang kembali membantu YPAC Jakarta dalam upaya renovasi gedung sekolah luar biasa tersebut. "Duta Besar Jepang dan masyarakat Jepang telah membantu percepatan renovasi gedung sekolah. Kami sangat menghargai usaha yang mence rminkan peningkatan sarana pendidikan warga Jakarta yang berkebutuhan khusus ini," tambah Muki.
Dalam kesempatan yang sama, Fauzi Bowo mengemukakan beberapa alternatif untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus. "Pemerintah terus mendukung dan melakukan lobby kepada lembaga non pemerintah. Untuk itu, meski jauh dari lahan usahanya, perusahaan diha rapkan menunjukkan tanggung jawab sosialnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus," ucap Fauzi.
Alternatif bantuan lain yang dihimbau oleh Fauzi Bowo adalah pengangkatan anak berkebutuhan khusus sebagai anak asuh. Menurutnya, banyak anak berkebutuhan khusus yang berasal dari keluarga tidak mampu. Para donatur diharapkan dapat berperan menjadi orangt ua asuh. "Saya telah menjadi orang pertama yang telah menempuh langkah tersebut. Saya yakin bahwa saya bukanlah satu-satunya orang yang mampu untuk melakukannya," kata Fauzi.
Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam Peresmian Renovasi Gedung Sekolah Luar Biasa Tunadaksa Yayasan Pembinaan Anak Cacat Jakarta, Senin (25/8). Acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jakarta tersebut mengundang Gubernur Fauzi Bowo untuk menandatangani prasasti peresmian bangunan baru sekolah YPAC.
Menurut Fauzi, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk membangun masa depan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. "Pemerintah telah banyak mengeluarkan undang-undang yang mengatur pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, itu semua akan menjadi sia-sia jika tidak ada kontribusi dari pihak non pemerintah," ujar Fauzi Bowo.
Fauzi menyatakan, pihaknya telah menyediakan sejumlah anggaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam APBD, dana sejumlah Rp 125.000,- diperuntukkan bagi satu orang anak berkebutuhan khusus tiap bulannya. Pemerintah juga menyediakan beasiswa sebesar Rp 600.000,- per anak. "Meskipun demikian, harus diakui bahwa ini tidaklah cukup untuk menyantuni semu anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Jakarta," tambah Fauzi.
Sementara itu, Ketua Pembina YPAC Jakarta Muki Reksoprodjo menyatakan, anak-anak berkebutuhan khusus harus bisa memperoleh masa depan yang cerah seperti anak-anak pada umumnya. Menurutnya, dibutuhkan banyak bantuan dan dukungan untuk mencapai tujuan terse but. "Kami berusaha memberi kesempatan kepada pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menjadi donatur sebagai upaya menolong anak-anak cacat, khususnya penderita cerebral palsy. Ini penting sebab masa depan anak-anak tersebut cenderung dilupakan dalam masyarakat," ucap Muki.
Sejauh ini, lanjut Muki, lembaga non pemerintah yang telah membantu YPAC Jakarta berasal dari perusahaan swasta dan pihak luar negeri. Menurutnya, sebagian perusahaan donatur telah menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk membantu anak-anak YPAC Jakarta. "Pihak internasional yang juga ikut membantu adalah kedutaan besar Jepang. Ini dibuktikan dengan bantuan sebesar 10 juta yen yang diberikan oleh Duta Besar Yutaka Limura tahun 2005," ucap Muki.
Saat ini, menurut Muki, pihak Jepang kembali membantu YPAC Jakarta dalam upaya renovasi gedung sekolah luar biasa tersebut. "Duta Besar Jepang dan masyarakat Jepang telah membantu percepatan renovasi gedung sekolah. Kami sangat menghargai usaha yang mence rminkan peningkatan sarana pendidikan warga Jakarta yang berkebutuhan khusus ini," tambah Muki.
Dalam kesempatan yang sama, Fauzi Bowo mengemukakan beberapa alternatif untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus. "Pemerintah terus mendukung dan melakukan lobby kepada lembaga non pemerintah. Untuk itu, meski jauh dari lahan usahanya, perusahaan diha rapkan menunjukkan tanggung jawab sosialnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus," ucap Fauzi.
Alternatif bantuan lain yang dihimbau oleh Fauzi Bowo adalah pengangkatan anak berkebutuhan khusus sebagai anak asuh. Menurutnya, banyak anak berkebutuhan khusus yang berasal dari keluarga tidak mampu. Para donatur diharapkan dapat berperan menjadi orangt ua asuh. "Saya telah menjadi orang pertama yang telah menempuh langkah tersebut. Saya yakin bahwa saya bukanlah satu-satunya orang yang mampu untuk melakukannya," kata Fauzi.
Masyarakat Harus Dukung Pendidikan Layanan Khusus
KUPANG,SABTU-Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) harus mendukung pendidikan layanan khusus. Program ini diprioritaskan untuk anak usia sekolah di lokasi bencana, pulau atau desa terisolir, anak-anak dari keluarga sangat miskin, terbelakang, dan tidak punya orangtua.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Tobias Uly di Kupang, Sabtu (11/10) mengatakan, pendidikan layanan khusus diprioritaskan bagi anak-anak termarjinal. Mereka yang selama ini tidak mendapat pelayanan pendidikan sama sekali karena berbagai persoalani. "NTT anak-anak kelompok marjinal ini cukup banyak, selain karena kemiskinan juga kondisi wilayah kepulauan yang sangat sulit dijangkaui. Saat ini sedang dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka proaktif memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti program ini,"katanya.
Peluncuran program ini untuk membantu kelompok masyarakat usia sekolah dasar yang selama ini tidak pernah tersentuh pendidikan. Diharapkan program ini dapat mengatasi kasus buta aksara di NTT yang sampai saat ini mencapai 300.000 lebih. Pendidikan bagi anak anak yang tergolong marjinal tidak dipungut biaya seperti sekolah formal. Guru-guru yang mengajar, adalah guru negeri.
Proses belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi dan tempat tinggal para calon siswa. Pendidikan ini juga mengeluarkan ijazah yang sama seperti sekolah formal. Tetapi jenjang pendidikan layanan khusus hanya berlaku bagi tingkat sekolah dasar, dan masuk SMP mereka sudah bisa bergabung di sekolah formal. Diutamakan dalam pendidikan ini adalah keterampilan siswa untuk bisa menulis, membaca dan menghitung. Dengan modal ini mereka bisa lanjut ke SMP, dan tidak masuk kategori buta aksara lagi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Tobias Uly di Kupang, Sabtu (11/10) mengatakan, pendidikan layanan khusus diprioritaskan bagi anak-anak termarjinal. Mereka yang selama ini tidak mendapat pelayanan pendidikan sama sekali karena berbagai persoalani. "NTT anak-anak kelompok marjinal ini cukup banyak, selain karena kemiskinan juga kondisi wilayah kepulauan yang sangat sulit dijangkaui. Saat ini sedang dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka proaktif memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti program ini,"katanya.
Peluncuran program ini untuk membantu kelompok masyarakat usia sekolah dasar yang selama ini tidak pernah tersentuh pendidikan. Diharapkan program ini dapat mengatasi kasus buta aksara di NTT yang sampai saat ini mencapai 300.000 lebih. Pendidikan bagi anak anak yang tergolong marjinal tidak dipungut biaya seperti sekolah formal. Guru-guru yang mengajar, adalah guru negeri.
Proses belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi dan tempat tinggal para calon siswa. Pendidikan ini juga mengeluarkan ijazah yang sama seperti sekolah formal. Tetapi jenjang pendidikan layanan khusus hanya berlaku bagi tingkat sekolah dasar, dan masuk SMP mereka sudah bisa bergabung di sekolah formal. Diutamakan dalam pendidikan ini adalah keterampilan siswa untuk bisa menulis, membaca dan menghitung. Dengan modal ini mereka bisa lanjut ke SMP, dan tidak masuk kategori buta aksara lagi.
Langganan:
Postingan (Atom)
